Pencabutan Perda Pertambangan Jadi Polemik


sembada.id (SLEMAN) – Pencabutan perda Sleman no 4/2013 tentang pertambangan mineral bukan  logam dan batuan serta perda no 4/2014 tentang pengelolaan air tanah masih menyisakan persoalan.  Ini lantaran di Pemda DIY belum diketahui sudah memiliki Perda yang mengatur tentang itu atau belum. 

Pencabutan perda tersebut sebagai tindaklanjut  dari UU No 23/2014 tentang otonomi daerah. Dimana dalam UU itu satu di antaranya menyebutkan untuk penanganangan pertambangan dan pengelolaan air tanah menjadi kewenangan propinsi. 

Anggota panitia khusus (pansus) raperda pencabutan perda no 4/2013 dan  perda no 4/2014 M Arif P Susanto mengatakan pada dasarnya dicabut atau tidak dicabut perda tersebut sudah tidak berlaku. Namun yang menjadi persoalan, hingga sekarang belum mengetahui apakah sudah ada payunh hukum di propinsi yang mengatur soal perda yang dicabut itu.
“Ini yang harus ada solusi,” kata ketua fraksi Gerindra DPRD Sleman itu di ruang kerjanya, Selasa (25/7/2017.
Menurut Arif reguasi ini penting, sebab untuk masalah pertambangan  mineral bukan  logam dan batuan serta pengelolaan air tanah, dengan adanya aturan tersebut bukan hanya sebatas dalam hal pengawasan, untuk penindakan  termasuk perizinan menjadi kewenangan propinsi.  Sehingga  meski mengetahui apa yang terjadi di lapangan pemkab tidak bisa berbuat banyak.

“Karena itu payung hukum itu penting,” tandasnya.

Ia mencontohkan dari laporan saat ini ada aktivitas  penambangan di sungai yang mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. Izin itu diberikan karena di sungai itu perlu revitaslisasi. Tetapi yang menjadi  permasalahan, yaitu menyangkut dengan infrastruktur, terutama jalan. Sebab dengan aktivitas penambangan tentunya akan dilalui kendaraan berat truk.

Wakil ketua DPRD Sleman Sofyan Setyo Darmawan menambahkan dari hasil konsinyering dengan kantor kementerian hukum dan ham (Kemenkumham) DIY,  dengan adanya UU No 23/2014 perda itu memang sudah tidak berfunsgi,  sehingga memang harus ada aturan lain yang bisa mengakomodir  untuk permasalahan tersebut. (sbd)


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pencabutan Perda Pertambangan Jadi Polemik"

Posting Komentar