Perppu 2/2017 Membahayakan



Sembada.id  - Anggota DPD RI DIY Cholid Mahmud beranggapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang
Organisasi Kemasyarakatan membahayakan. Perppu pengganti UU nomor 17 tahun 2013 ini merupakan bagian dari otoritarian negara.


Cholid juga mempertanyakan dikeluarkannya Perppu tersebut. Salah satu syarat pemerintah mengeluarkan Perppu adalah jika kondisi masyarakat dalam keadaan genting dan darurat. "Saat ini daruratnya di mana? Masyarakat baik-baik saja," katanya di sela-sela Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Kantor DPD RI DIY Jumat (21/7/2017) petang.


Senator dari Dapil DIY ini menilai, sebenarnya UU nomor 17 tahun 2013 sudah sangat lengkap. Termasuk dalam hal mengontrol ormas bahkan mencerminkan demokrasi yang sebenarnya. "Perppu yang baru disahkan ini subjektif. Pemerintah bisa memutuskan begitu saja tanpa melalui peradilan. Ini otoritarianisme, demokrasi kita mengalami kemunduran," paparnya.

Menurut dia, demokrasi mengalami kemunduran karena dalam Perppu ini, pemerintah langsung bisa membubarkan ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi tanpa adanya proses peradilan. Berbeda dengan UU nomor 17 tahun 2013 yang melalui proses peradilan dulu sebelum membubarkan ormas.

Cholid menegaskan,  dalam demokrasi seharusnya diperkenankan melakukan pembelaan dulu, baru pengadilan yang memutuskan dan bila harus dibubarkan baru bubar, tapi kan ini tidak. "Pemerintah langsung membubarkan," imbuhnya.

Dia menyontohkan, pembubaran HTI yang tanpa melalui jalur peradilan menggunakan Perppu membuat organisasi tersebut tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumentasi atau pembelaan. "Kalau sudah dibubarkan maka HTI tidak bisa apa-apa lagi, mau melakukan Judicial Review atas Perppu, lembaganya sudah dibubarkan. Ini susah," kata dia.

Cholid mengingatkan, Perppu ini tidak hanya untuk membubarkan HTI saja, namun bisa semua ormas. "Kalau negara menilai ormas tidak sesuai, langsung dibubarkan. Jadi ini otoriter sekali. Sejarah mencatat, jika negara bersikap otoriter suatu saat akan tumbang," jelasnya. (*)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Perppu 2/2017 Membahayakan"

Posting Komentar