Gubernur Persoalkan Penyertaan Modal PDAM Sleman

sembada.id – Gubernur DIY Sri Sultan HB X mempersoalkan anggaran penyertaan modal perusahaan daerah air minum (PDAM) Sleman. Sebab ada perbedaan antara anggaran dalam peraturan daerah (perda) penyertaan modal PDAM dengan angggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) 2017.

Anggaran penyertaan modal PDAM di Perda tercatat Rp20,007 miliar. Dimana untuk peyertaan modal PDAM Rp20,007 miliar itu secara bertahap, yaitu Rp6 miliar pada bulan Januari 2017, kemudian penambahan setoran Rp8.015 miliar dan penambahan penyertaan terakhir Rp5,992. Total Rp20.007. Namun dalam APBDP 2017 Rp19 miliar. Sehingga ada selisih Rp1,007 miliar.

Atas perbedaan ini Gubernur DI Sri Sultan menegaskan harus ada sinkronisasi atau penyesuaian antara yang tercantum dalam perda penyertaan modal dengan yang ada di APBDP sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Jika tidak segera ada penyeseusaian, akan berpotensi adanya kerugian negara. Hal tersebut bukan hanya akan menjadi temuan namun juga menjadi tanggungjawab pemkab Sleman.

Masalah ini terungkap dalam SK gubernur No 162/Kep/2017 tentang hasil evaluasi Raperda Perubahan APBD 2017 dan Perbup tentang Perubahan APBD 2017, tertanggal 23 Agustus 2017 lalu.

Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Aji Wibowo mengakui adanya perbedaan tersebut. Sebagai tindaklanjut dari evaluasi gubernur tersebut segera akan melakukan penyesuaian anggaran. Sehingga antara anggaran yang ada di Perda Penyertaan Modal PDAM dan APBDP 2017 akan sama.

“Hasil evaluasi gubernur segera akan kami laksanakan,” kata Aji di ruang kerjanya, Senin (18/9/2017).

Aji menjelaskan pada dasarnya untuk penambahan anggaran tidak ada masalah. Namun yang menjadi persoalan, saat ini belum ada payung hukumnya. Yaitu perda perubahan tentang PDAM, sebagai penganti perda No 10/2010 tentang PDAM. Sebab untuk perda tersebut masih dalam draf untuk dibahas di DPRD.

“Ini penting, karena antara perda PDAM dan perda APBD perubahan juga ada perbedaan, terutama dalam pemanfaatan anggarannya,” terangnya.

Menurut Aji, dalam perda PDAM, pemanfaatan anggaran bukan hanya untuk penyertaan modal namun juga dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, seperti membangung gedung dan lainnya. Sedangkan dalam APBD Perubahan, anggaran hanya untuk penyertaan modal. Sehingga ini yang harus ada kejelasannya.

“Jadi kami masih menunggu perda tersebut,” akunya.

Anggota badan pembuatan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Sleman Subandi Kusuma mengatakan pada dasarnya siap untuk membahas perda PDAM sebagai penganti perubahan perda No 10/2010 tentang PDAM. Hanya saja sampai sekarang draf perda tersebut belum dikirimkan Pemkab ke Dewan.

“Karena itu, agar masalah ini tidak berlarut,meminta Pemkab segera mengirimkan draf perda PDAM itu,” tandas politsi Gerinda itu.(sbd).