Dewan Minta Pemda DIY Buat Regulasi Status Tempat Relokasi

sembada.id – Tempat relokasi bagi warga korban gempa bumi 2006 di tanah kas desa dusun Sengir, Sumberharjo, Prambanan atau yang sering disebut rumah dome dan korban erupsi Merapi 1994 di Sudimoro,Purwobinangun, Pakem masih menyisakan masalah. Sebab hingga sekarang belum ada kejelasan status untuk tempat yang mereka tempati tersebut.

Warga yang menempati relokasi itu menginginkan tempat itu menjadi hak milik. Selama ini mereka hanya diberikan hak pakai, yaitu dengan cara menyewa. Khusus untuk rumah dome, ditempati 71 KK dari warga dusun Nglepen, Sumberharjo, Prambanan, yang harus pindah, karena saat gempa bumi, tempat tinggal mereka amble, sehingga dinyatakan tidak boleh untuk hunian. Sebagai solusinya direlokasi ke tanah kas desa Sengir, itu dan menempati rumah dome bantuan dari Arab Saudi.

Untuk tahap awal, mereka dibebaskan dari sewa hingga tahun 2010. Tetapi setelah tahun itu hingga sekarang, mereka harus menyewa. Atas kondisi tersebut, penghuni rumah dome sempat melakukan aksi, ke balai desa setempat, selain keberatan dengan uang sewa juga meminta agar tempat itu menjadi hak milik.

“Ya itu, tanah desa sebagai tempat relokas ini memang masih menjadi permasalahan. Sehingga agar tidak berlarut perlu ada solusi,” kata anggota komisi A DPRD DIY Sadar Narima, di sela-sela menyaksikan lomba burung berkicau bupati Sleman cup 2017, di lapangan pemda Sleman, Minggu (8/10/2017).

Untuk itu, perlu ada regulasi yang mengatur untuk status relokasi tersebut. Sehingga dengan adanya aturan itu, baik peratura daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub), diharapkan segera ada kepastian bagi penghuninya. Termasuk dapat untuk payung hukum bagi warga relokasi yang terkena proyek pembangunan bandara baru di Kulonprogo.

“Karena itu, kami meminta pemda DIY segera membuat aturan ini,” tandas politis PAN itu.

Sadar menjelaskan, meski sekarang sedang melakukan pembahasan perdais tentang pertanahan, namun tidak ada salahnya, masalah tempat relokasi, baik tanah kas desa maupun sultan ground (SG) dan pakualaman groud (PAG) diatur sendiri, bisa dengan perda maupun pergub. Apalagi untuk tanah kas desa, dalam memakainya juga harus ada izin dari gubernur.

“Ini penting, selain untuk kepastian status, juga meredam keresahan warga. Untuk itu, masalah pertanaha menjadi salah satu fokus pembahasan komisi A DPRD DIY, terutama soal pembuatan aturan,” ungkapnya.

Kepala desa (kades) Sumberharjo Lekta Manuri membenarkan untuk masalah kepastian status tempat relokasi tersebut ditanyakan warga Nglepen yang menempati relokasi rumah dome di Sengir. Mereka menginginkan agar tempat relokasi itu bisa menjadi hak milik, bukan hak sewa. Untuk masalah ini, mereka telah mengajukan ke desa.

“Namun karena desa tidak memiliki kewenangan soal itu, sehingga belum bisa memberikan jawaban, tetapi tetap menyampaikan aspirasi mereka ke instansi yang berwenang,” jelasnya.

Menurut Lekta, setelah 2010, warga yang menempati relokasi itu harus menyewa. Pada awalnya mereka keberatan, terlebih mereka yang tadinya sebagai petani, sudah tidak bisa beraktivitas lagi. Karena lahan pertanian mereka sudah tidak produktif lagi pasca gempa tersebut. Hanya saja seiring dengan perkembagan rumah dome yang menjadi destinasi wisata untuk masalah sewa sudah tidak lagi menjadi persoalan. Apalagi sudah ada kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk mengelola wisata di dome itu.

“Hanya saja, mereka tetap resah, sebab untuk status relokasi belum ada kejelasan,” ungkapnya. (sbd)