Jelang Akhir Tahun, Target PBB Sleman Belum Tercapai


sembada.id - Menjelang akhir tahun target pendapatan Sleman dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan  (PBB P2) belum tercapai. Sebab hingga 30 November  dari target ketetapan PBB P2 Rp70 miliar yang berasal dari 611.783 surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT),  baru menerima Rp68,554 miliar atau terealisasi 97,30%. Sehingga masih kurang Rp1,445 miliar.

Kepala BKAD  Sleman Harda Kiswaya mengakui untuk realisasi penerimaan PBB P2 belum sesuai dengan potensi yang ada. Namun hal itu bukan berarti tidak maksimal dalam menjalankan tugas, melainkan lebih disebabkan adanya hal-hal teknis. Terutama yang menyangkut dengan persoalan administrasi. Seperti salah alamat, sudah ganti nama dan sebagainya.

“Inilah yang menjadi kendala mengapa realisasi tidak sesuai dengan potensi,” ungkap Harda saat media gathering soal realisasi penerimaan PBB 2P Sleman tahun 2017  di Omah Kecebong, Mlati, Kamis (30/11/2017)

Menurut Harda, di lapangan para petugas BKAD  sering menghadapi kendala di antaranya tidak mengenal pemilik aset wajib PBB, pemilik lahan kosong sering tidak diketahui  dan pemilik aset kena pajak tidak berada di tempat.

"Kondisi seperti ini sering membuat kami bingung, cara melacak pemilik aset itu bagaimana," ujarnya.

Harda mengemukakan, ketidakjelasan wajib pajak sering terjadi lantaran pergerakan status
kepemilikan tanah dan bangunan di Sleman cukup cepat. Bahkan dalam setahun ada beberapa aset yang bisa berganti kepemilihan tiga sampai empat kali. Atas kondisi tersebut, maka bisa diketahui mengapa untuk realisasi PBB P2 selalu dibawah potensi dan untuk targetnya berada di kisaran 80% dari  target. 

“Kebanyakan wajib pajak yang belum membayar PBB P2 tersebut berasal dari kalangan menengah ke atas dengan total pembayaran pajak di atas dua juta rupiah.  Yang kecil-kecil justru lebih tertib. Kebanyakan yang menunggak ya yang punya kewajiban pajak dalam jumlah besar," tutur Harda.

Guna mengoptimalkan pencapaian PBB P2 BKAD Sleman melakukan beberapa strategi khusus. Di antaranya dengan menerapkan sistem door to door, yakni mendatangi langsung para wajib pajak. Selain itu, juga dengan mengandeng badan pertanahan nasional (BPN) Sleman dan notaris serta bank untuk pembayaran , termasuk dengan desa setempat.  khususnya yang menyangkut dengan SPPT yang kurang atau tidak benar.

“Dari masukan dan informasi itu, nantinya akan digunakan untuk kepentingan ini,” paparnya

Kepala Bidang Penagihan BKAD Sleman, Wahyu Wibowo  menambahkan, optimis target PBB 2017 dapat tercapai. Apalagi masih ada waktu hingga akhir tahun. Sementara itu, bagi wajib pajak yang tidak membayar PBB tahun ini akan dikenakan denda.  Hanya saja karena sudah jatuh tempo, akan ada denda 2% per bulan dari batas waktu yang telah ditetapkan.


“Karena itu, agar denda tidak semakin banyak diharapkan WP segera melakukan kewajibannya. Untuk pembayaran sendiri ditunggu hingga akhir Desember,” tambahnya. (wpr)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Jelang Akhir Tahun, Target PBB Sleman Belum Tercapai"

Posting Komentar