Kades Se Slemen Gruduk Pemkab Tuntut Klarifikasi Dugaan Pungli Parkir




sembada.id  – Para kepala desa  se Sleman yang tergabung dalam paguyuban Manikmaya geruduk pemkab Sleman, Jumat (10/11/2017). Mereka memprotes tindakan pejabat teras setempat, karena mengirimkan  di group whatapp (WA) pemerintah Sleman, tentang adanya retribusi parkir yang tidak ada bandrolnya saat pekan olahraga (POR) Korpri tingkat Sleman di komplek balai desa Donokerto, Turi, 17-20 Oktober lalu. Besarnya retribusi parkir di tempat itu untuk sepeda motor Rp2000 dan mobil Rp5000.  Dimana petugas yang menariki retribusi itu adalah dari Linmas desa setempat.

Adanya WA di group  pemerintah Sleman tersebut, dinilai telah tendensius dan menganggap retribusi itu sebagai pungutan liar (pungli). Indikasainya, setelah ada WA itu, petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman mendatangi lokasi dan meminta kegiatan penarikan parkir itu dihentikan. Sehingga, para Kades tersebut menuntut klarifikasi masalah itu. Jumlah kades di Sleman ada 86 orang.

“Jelas apa yang dilakukan pejabat itu telah membawa dampak yang tidak baik bagi kami. Mestinya kalau apa yang kami lakukan salah tidak membuat viral di media sosial, tetapi langsung menemui kami,” kata Kades Donokerto Waluyo Jati saat menyampaikan aspirasi di pendopo parasamya pemkab Sleman, Jumat (10/11/2017).

Jati menegaskan sebagai pejabat teras mestinya memberi dukungan, bukan malah sebaliknya menjatuhkan. Untuk itu, meminta pertanggungjawaban pejabat itu dengan meminta maaf kepada seluruh Kades se Sleman.

“Kami memberikan waktu satu minggu untuk klarifikasi ini,” tandasnya.

Hal lain yaitu, tidak dilibatkannya Kades dalam POR Korpri tersebut. Alasannya mereka tidak ikut iuran. Padahal sebelumnya, selalu diikutkan dalam setiap cabang olahraga yang dipertandingkan dalam POR itu.  Sebagai bentuk protes atas perlakuan tersebut, para Kades menanggalkan baju Korpri yang ia kenakan dan meletakkannya di pendopo.

“Ini jelas diskrimatif. Jika masalahnya tidak iuran, mengapa mereka tidak pernah dimintai,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menutut agar pemkab mendorong desa bisa melaksanakan  UU Desa sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemerintah desa tanpa ada intervensi dari mana pun serta dalam penyusunan kebijakan tentang desa, desa harus dilibatkan. Sehingga lebih aspiratif dan relevan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Sumadi yang menemui mereka mengatakan akan bertanggungjawab dengan semua kegiatan Korpri. Bagi yang dinilai telah melakukan tindakan yang tidak benar akan memberikan pembinaan secara personal. Tidak terkecuali jika pejabat teras yang mengirimkan WA tersebut.  Karena itu, sebelum mengambil langkah akan melakukan klarifikasi.


“Hal ini tentu akan menjadi masukan dan evaluasi kami untuk kegiatan Korpri lainnya,” janji mantan kepala Inspektorat Pemda DIY itu.(sindonews)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kades Se Slemen Gruduk Pemkab Tuntut Klarifikasi Dugaan Pungli Parkir"

Posting Komentar