Kemenhhub Minta Gubernur DIY Segera Buat Regulasi Transportasi Sewa Khusus



sermbada.id  – Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan peraturan tentang operasional transportasi sewa khusus, yaitu peraturan menteri (PM) No 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak  Dalam Trayek.  Dengan adanya aturan
tersebut, bukan hanya sebagai legalitas operasional transportasi sewa khusus, namun juga perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun penguna jasa transpotasi tersebut.

“Itulah urgensi dari PM 108/2017 ini,” kata Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen perhubungan darat Kemenhub, Cucu Mulyana,  usai sosialisasi PM 108/2017  kepada para pelaku usaha transportasi sewa khusus di Mapolda DIY, Jln Pajajaran, Condongcatur, Depok, Sleman,
DIY, Senin (6/11/2017).

Cucu menjelaskan PM itu secara resmi berlaku per 1 November, namum sebelum aturan tersebut dilaksanakan terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Termasuk  pemerintah daerah juga harus membuat tegulas sebagai turunan
dari PM tersebut.

“Untuk sosialisasi sendiri selama tiga bulan.  Setelah itu, aturan yang ada di PM harus diikuti,” jelasnya.

Adapun substansi materi pada PM 108 Tahun 2017 antara lain argometer taksi,  wilayah operasi, kuota, persyaratan minimal lima kendaraan bagi badan  usaha, bukti kepemilikan kendaraan, Domisili TNKB, Sertifikat Registrasi  Uji Tipe (SRUT), Peran Aplikator, Stiker Angkutan Sewa Khusus (ASK),  Kewajiban Asuransi, Kewajiban Aplikator dan Sanksi

“Untuk itu Gubernur DIY harus segera  menetapkan regulasi tersebut, baik soal batas wilyah operasional,kuota dan hal-hal teknis lainnya. Sehingga  masalah ini harus segera dibahas bersama dengan stakeholder dan pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Menurut Cucu adanya PM ini sebagai jalan tengah, terutama untuk mengakomodir semua kepentingan. Sehingga setelah semuanya memahami tidak ada lagi gejolak. Apalagi pemerintah juga akan selalu hadir jika ada permasalahan dan berusaha memediasi untuk penyelesaiannya.

Direktur Lalu Lintas (Drilantas) Polda DIY Kombes Pol Latief Usman menegaskan siap melaksanaan PM tersebut. Untuk itu, segera akan melakukan koordinasi dengan dinas perhubungan (Dishub) DIY untuk penerapannya. Terutama  data berapa  jumlah n pelaku usaha dan kendaratransportasi sewa khusus di DIY.  Sehingga saat PM itu diterapkan per 1 Februari 2018 nanti sudah siap.

“Karena ini masih sosialiasi belum akan menindak jika ada pelanggaran soal PM itu. Baru akan mengambil tindakan tegas setelah penerapan di lapangan,” tegasnya.(koran sindo)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kemenhhub Minta Gubernur DIY Segera Buat Regulasi Transportasi Sewa Khusus"

Posting Komentar