Satgas Saber Pungli Terima 33.100 Laporan, Tertinggi Jawa Barat

sembada.id – Kasus pungutan liar (pungli) ditengarai marak di semua instansi. Hanya saja, kasus-kasus tersebut banyak yang tidak terungkap. Kurangnya pengetahuan  kemana harus melapor jika ada pungli diduga menjadi penyebabnya.

Atas kondisi tersebut satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ( Satgas Saber Pungli) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  (Kemenkopolhukam) mengelar menggelar sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang kepada mahasiswa dan pelajar  serta unit pemberantasan pungli (UPP) DIY,  di hotel Alana,  Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Kamis (9/11/2017).

“Inilah salah satu tujuan kami mengadaan sosialisasi peraturan presiden (perpres) Pungli di DIY ini,” kata ketua Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam Asep Kurnia usai pembukaan kegiatan tersebut.

Diharapkan dengan kegiatan ini, mereka akan memiliki pemahaman tentang  pemberantasan pungli. Di antaranya melaporkan ke instans berwenang  jika mengetahui ada  praktik pungli baik yang terjadi di instansi maupun masyarakat.

“Untuk pelaporan sendiri bisa melalui beberapa chanel laporan, seperti   call center, sms, aplikasi, instagram, facebook dan twitter Satgas Saber Pungli,”  terang Asep.

Asep menjelaskan  untuk  pungli sendiri, sejak 28 Oktober 2017 hingga  6 November 2017.  telah menerima 33.100 laporan.  Dari jumlah tersebut, terbanyak di Jawa Barat. diikuti DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung. Namun berapa jumlahnya Asep tidak memaparkannya.

"Dengan adanya sosialisasi ke berbagai daerah tentang pungli serta adanya konsidasi daerah pada tahun 2017, diharapkan tahun 2018 laporan dan pemberantasan pungli akan lebih meningkat," harapnya .

Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Endar Susilowati mengatakan untuk penangganan pungli  ini memang harus  menjadi prioritas. Jika tidak ditangani bukan hanya akan merugikan masyarakat, namun juga  keengganan investor datang ke Indonesia.

“Karena itu sosialisasi, pencegahan dan penindakan yustisi penting. Sehingga praktik pungli yang merusak sendi bangsa bisa diberantas dan menimbulkan efek jera,” kata Sultan HB X. (wpr)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: