Libur Tahun Baru, Penumpang Bandara Adisutjipto Naik 13%

sembada.id – Penumpang di bandara internasional Adisutjipto, Yogyakarta saat libur Natal  2017 mencapai 26 ribu  penumpang atau meningkat 13% dibandingkan dengan jumlah penumpang saat libir Natal 2016 lalu. Puncak penumpang terjadi pada H-2 atau 23 Desember 2017, yaitu 26.165 penumpang.

“Kenaikan ini signifikan,” kata general manager (GM) PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta Kol Pnb Agus Pandu Purnama di sela-sela kirab budaya kereta kencana bandara, di taman borobudur bandara setempat, Minggu (31/12/2017).

Menurut  Pandu untuk arus balik liburan melalui bandara diperkirakan pada H+2 setelah tahun baru dengan jumlah penumpang yang sama. Bahkan untuk kenaikan penumpang diprediksikan masih akan terjadi  hingga awal Januari 2018 atau bersamaan dengan  akhir liburan sekolah.

“Untuk arus balik akan ada arus balik kedua setelah libur sekolah,” terangnya.

Danlanud Adisutjipto Yogyakarta Marsma TNI Novyan Samyoga menambahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di bandara, sesuai dengan protab,  akan akan pemeriksaan kepada setiap penumpang. Khusus yang memakai mobil, sebelum memasuki lobi kedatangan bandara, ada pemeriksaan terhadap barang bawaan.

“Selain dengan xray, pemeriksaan ini juga dengan mengunakan pasukan K9 atau brigadir anjing (Brigan). Sebab tidak semua barang terdeteksi dengan Xray,” ungkap alumni AAU 1989 itu. (sindonews)

Read More

Sambut Tahun Baru, Bandara Adisutjipto Gelar Kirab Budaya

sembada.id – PT Angkas Pura I Bandara internasional  dan Lanud Adisutjipto Yogyakarta  menggelar kirab kereta kencana  bandara  dan bregada Wirawaskita  Satpomau Lanud setempat, Minggu (31/12/2017).

Kegiatan dalam rangka menyambut tahun baru 2018 tersebut mengambil rute dari Taman Borobudur bandara- Jalan Adisutjipto – Tugu Contong  Lanud –Mako Danlanud Adisutjipto dan kembali ke Taman Borodubur Bandara dengan jarak  sekitar 3 kilometer.

Kirab diawali dari Bergada Wirawaskita Satpomau Lanud Adisutjipto, di belakangnya kerea kencana bandara, disusul pasukan wanita angkata udara (Wara) dan diakhiri pasukan Detasteman pertahanan udara (Denhanud) Paskhas Yogyakarta.

Generan Manager (GM) PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta Kol Pnb Agus Pandu Purnama mengatakan selain untuk menghibur para penguna jasa penerbangan di bandara Adisutjipto, kirab budaya ini juga untuk melestarikan budaya yang ada di Yogyakarta.

“Ini merupaka kegiatan yang , bahkan di dunia baru satu-satunya.  Sehingga akan menjadi agenda rutin di akhir tahun,” kata Pandu.

Hal lainnya, juga sebagai upaya  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  dalam menjaga dan mengembangkan budaya  serta destinasi wisata asli Yogyakarta. Diharapkan dengan langkah ini akan meningkatan jumlah kunjungan ke Yogyakarta dan Indonesia umumnya.

Mengenai dipilihnya kereta kencana, karena itu merupakan ikon kraton. Sehingga  memberikan kesempatan kepada penguna jasa penerbangan di bandara Adisutjipto untuk dapat melihat langsung kereta kecana. Sebab belum tentu mereka dapat melihat kerata kencana yang ada di kraton Yogyakarta.

Danlanud Adisutjipto Marsma TNI Novyan Samyoga menambahkan kegiatan ini merupakan  wujud kepedulian komunitas bandara Adisutjipto, terutama dalam menyemarakan kegiatan pariwisata di DIY.  Karena itu,meski tidak terlibat langsung dalam penerbangang, Lanud tetap memiliki tanggungjawab moral dalam mensukseskan tujuan itu.

“Kirab budaya ini juga sebagai bentuk asimilasi, yaitu perpaduan bergodo tradisional kraton dan prajurit zaman now. Hal itu bisa dilihat dari perpaduan, pengunaan senjata bergodo. Dimana di depan mengunakan senjata organik, bergodo di belakangnya dengan mengunakan tombak, ciri khas kraton,” tambahnya.(sindonews)

Read More

Panglima, TNI Terus Akan Cetak Penerbang Wara

sembada.id  -  Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,  meresmikan both koleksi  foto  dua perintis penerbang wanita angkatan udara (Wara),  masing-masing atas nama Herdini dan Lulu Lugiyanti di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala (Muspusdrila),  komplek Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, Jumat (29/12/2017).

Selain sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi kedua penerbang  pertama Wara tersebut.  Adanya koleksi tersebut  sebagai bukti kepada dunia luar, pada tahun 1964 Indonesia mampu mendidik dan menghasilkan penerbang  militer wanita di jajaran TNI AU dan khususnya TNI. 

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan  adanya penerbang militer wanita tersebut. bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan,  namun  lebih dari itu  juga sebagai bentuk dari emansipasi. Dimana dalam segala hal wanita juga mampu duduk di beberapa pos operasi.  Termasuk penerbang pesawat militer.

“Karena itu, mereka mendapatkan wing operasi dan setelah lulus dari Sekbang, mereka selalu diikutkan dalam operasi militer, seperti  di kalimantan dan operasi yang lain,” kata Hadi usai peresmian.

Menurut Hadi,  apa yang sudah ditunjukkan Herdini  dan Lulu Lugiyanti tersebut diharapkan bisa menjadi pelucut dan motivasi bagi wara dalam meraih prestasi tertinggi di kemiliteran.  Baik sebagai penerbang maupun di bagian lain.

“Setelah dua wara itu, sekarang telah ada empat Wara yang menjadi penerbang militer” terangnya.

 Untuk itu, TNI akan terus mendidik wanita untuk menjadi penerbang militer. Sehingga akan melahirkan penerbang tempur yang diawaki Wara. Seperti saat ini, ada dua lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) lulusan 2017 yang mengikuti sekolah penerbang (Sekbang). 

“Kamo  berharap  mereka  bisa memenuhi syarat  menjadi pilot pesawat tempur,” tandasnya

Herdini mengatakan menjadi penerbang militer  merupakan panggilan jiwa, sehingga saat menjalankan tugas dilaksanakan dengan senang hati. Untuk itu,  mengharapkan wara dapat menjadi penerbang militer yang handal.

“Itu harapan dan cita-cita saya,” ungkap Herdini.

Herdino mengaku banyak pengalaman yang tidak bisa dilupakan saat menjadi penerbang pesawat militer. Hal yang tidak terlupakan di antaranya, saat akan mendarat di Solo di runway ada pesawat lain akan terbang,  karena gugup lupa ngetrem agar pesawat naik lain. Kemudian saat  terbang di atas Adisutjipto, karena terlihat banyak makam, selalu bilang amit-amit nuwun sewu.

“Hal lainnya saat terbang dari Halim ke Curug pesawatnya  terbawa angin ke Bogor,” ungkapnya.(sindonews)

Read More

Menlu dan Ketua PP Muhammadiyah Bahas Perdamaian Dunia

sembada.id  - Menteri luar negeri (Menlu) Retno Marsudi dan ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir  mengadakan pertemuan membahas perdamaian dunia ,  baik yang terjadi di kawasan Timur Tengah,Palestina  maupun belahan dunia lain di kantor  PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro No 23, Yogyakarta, Jumat (29/12/2017).

Ada tiga point penting yang menjadi pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam  tersebut.  Pertama soal kebijakan Indonesia terhadap permasalahan yang terjadi di dunia, kedua langkah Indonesia dalam menyikapi masalah di Palestina , khususnya klain presiden Amerika Donald Trum soal Jerusalem sebagai ibukota Israil dan ketiga soal kerjasama antara Kemenlu dan Muhammadiayah dalam bidang pendidikan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan untuk masalah di Palestina, Muhammadiyah mendukung langkah diplomas Indonesia , baik sikap tegas,dan berani serta menjadi pelopor dalam menilak keputusan sepihak Trum maupun dalam mengalang dunia Islam, khususnya OKI maupun negara lainnya terhadap keputusan Trum itu.

“Apa yang dilakukan Indonesia ini mendapat dukungan dari 128 negara di dunia,” kata Haedar.

Haedar menjelaskan keputusan Muhammadiyah yang menolak kebijakan Trum , sebenarnya  bukan hanya  untuk perdamaian di Palestina dan Timur Tengah, namun lebih dari itu untuk membawa tantan dunia baru yang damai, adil makmus,sejahtera dan tanpa diskiminasi. Sehingga Muhammadiyah mendukung Indonesia yang memelopori  hal itu.

“Sebab saat ini bukan hanya masalah perdamaian di Palestina danTimur Tengah, tetapi dalam kontek tatanan dunia baru yang memerlukan  perdamian, hak asasi manusia (HAM) secara universal dan tegaknya, demokratisasi  dunia,” terangnya.

Menurut Haedar hal tersebut dilakukan,karena  Muhammadiyah  tidak ingin ada kekuatan adidaya manapun yang bermain politik yang mempertaruhka masa depan dunia.  Sehingga sangat menghargai Indonesia, yang cukupkonsisten dengan poltik bebas aktif, demi tegaknya tatanan dunia yang adil.

Menlu Retno Marsudi mengatakan pertemuan dengan Muhammadiyah ini merupakan pertemua nrutin, untuk  bertukar pendapat  dan meminta masukan soal kebijakan luar negeri, terutama yag menyangkut kepentingan umat maupun beberapa isu yang baru terjadi.  Bukan hanya soal perdamaoan di Palestian namun juga di negara lain.

“Seperti soal Rohingnya juga berkonsultasi  dengan Muhammadiyah. Bahkan untuk bantuan kemanusiaan sampai sekaranh masih berlangsung,” jelasnya.

Untuk Palestina,  Retno menegaskan  Indonesia tetap konsisten dalam mendukung dan memperjuangkan Palestina.  Sebagai langkah taktis,  selain dengan memperkuat diplomasi juga menjaga menjaga soliditas negara-negara OKI. Sehingga endingnya dapat bergerak optimal dalam memperjuangkan Palestina.

“Hal lainnya, yaitu mengalang diplomasi untuk kesatuan  kelompok-kelompok di Palestina. Seperti Hamas dan kelompok lainnya agar bersatu untuk perjuangan Palestina selanjutnya,” paparnya.

Selain itu, juga membahas soal kerjasama pendidikan di Pilipina Selatn.  Untuk hal ini, selain dengan melakukan pertukaran guru untuk mengajar juga memberikan beasiswa kepada warga Pilinina, khususnya di daerah Mindano.

“Dalam hal ini Muhammdiyah sudah memiliki kapasitas beasiswa, yang bisa diterapkan di Pilipina selatan itu,” tandasnya.(sindonews)

Read More

Dewan Tetapkan Empat Raperda Jadi Perda

sembada.id-DPRD Sleman menetapkan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna di gedung dewan setempat, Jumat (29/12/2017). Empat Raperda yang ditetapkan menjadi perda, yaitu  raperda tentang SIUP, Raperda retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan, Raperda tentang retribusi pelayanan  pemakaman dan pengabuan mayat, dan pencabutan perda  tentang retribusi izin  gangguan.       

Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta mengatakan penetapan empat raperda menjadi perda ini setelah antara legislatif dan legislatif melakukan rapat kerja (raker) sinkronisasi,  Kamis  (28/12/2017). Hasilnya raperda itu dapat dilanjutkan dalam sidang paripurna dengan agenda penetapan menjadi perda.

“Empat Raperda ini juga sudah melalui pembahasan sejak  bulan November melalui

pansus,” kata Haris.

Wakil ketua DPRD Sleman Inoki Azmi Purnomo menambahkan hingga akhir 2017, masih ada delapan Raperda. Dari jumah itu, enam sudah dalam pembahasan, empat di antaranya sudah ditetapkan menjadi perda, dua lainnya masih menunggu hasil konsultasi  gubernur.  Dua Raperda yang masih di konsultasi kan yaitu raperda inisiatif DPRD  tentang pengawasan dan pengendalian Minuman beralkohol   serta UMKM.

“kami berharap dua raperda itu dapat di tetapkan pada Januari 2018. Sebab setelah ada hasil konsultasi gubernur,  dua Raperda  itu tinggal di bahas melalui rapat sinkronisasi,” tambah politisi PAN itu. (wpr)

Read More

Polda DIY Miliki 2163 Tunggakan Kasus

sembada.id – Kepolisian daerah (Polda DIY) hingga penghujung tahun 2017 masih memiliki sederet tunggakan  kasus yang harus diselesaikan. Data Polda setempat,  dari 4 795 jumlah kasus yang ada di sepanjang tahun 2017,  yang terselesaikan baru  2632 atau 54,89%, sisanya 2163 atau  45,11%  kasus belum tuntas, sehingga menjadi  utang  jajaran korps baju cokelat itu.

Kasus-kasus yang belum terselesaikan, di antaranya kasus pencurian dengan pemberaran (curat) dari 577 kasus, baru selesai 216 kasus. Pencurian dengan kekerasan (curas) dari 118 kasus, baru 53 yang terselesaikan.  Pencurian biasa, dari 508 kasus, selesai 268 kasus.

Untuk kasus penyalagunaan narkoba, tercatat ada 371 kasus,  baru 323 kasus yang terselesaikan. Sama halnya dengan kasus penipuan dari 700 kasus, yang sudah terselesaikan 301 kasus.   Pengelapan atau fidusia, dari 373 kasus, selesai 184 kasus, pengiayaan, dari 340 kasus, selesai 239 kasus.

Kemudian, untuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dari 143 kasus, baru 88 kasus yang selesai .

Begitu juga kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Sepanjang 2017, Polda DIY mencatat ada 588 kasus. Namun baru 117 kasus yang selesai.

“Dalam jumlah itu paling pertama di wilayah Polres Sleman, diikuti, Polresta Yogyakarta, Bantul, Kulonprogo dan terakhir Gunungkidul,” kata Waka Polda DIY Kombes Pol Teguh Sarwono saat memberikan keterangan soal kinerja Polda DIY tahun 2017, di aula gedung serbaguna Polda DIY, Jumat (29/12/2017)

Menurut Teguh dari  sejumlah kasus tersebut, kasus Curanmor  masih mendominasi dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlahnya yang meningkat. Untuk kasus lain rata-rata kasusnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2016. sehingga ini harus menjadi perhatian bersama. 

“Untuk kasus curanmor, tahun 2016 ada 526 kasus, untuk tahun 2017 menjadi 558 kasus , naik 32 kasus atau 6,08%,” paparnya.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda DIY Kombes Pol Hadi Utomo mengatakan untuk tunggakan kasus yang belum tertanggani tersebut, komitmen akan menyelesaikannya. Untuk itu, pada tahun 2018, selaian akan menanggani perkara yang dilaporkan, juga akan menyelesaikan tunggakan kasus 2017.

“Semua tunggakkan perkara merupakan hutang kami, maka  semua akan kami selesaikan,” tandas Hadi Utomo.

Menurut Hadi Utomo perkara yang belum selesai itu, di antaranya karena masih dalam penyelidikan  maupun perkara P19.  Untuk itu, perkara yang masih penyelidikan dan belum akan ada tersangkanya, akan diusahakan ditangkap dan yang menjadi daftar pencarian orang (DPO)  akan dicari. Untuk perkara P19, karena diangap jaksa belum sempurna, akan melengkapinya.

“Karena itu, untuk tunggakan kami tidak ada prioritas, yang jelas harus kami tuntaskan,” janjinya.(wpr)

Read More

Enam Jabatan Tinggi Pratama Sleman Terisi

sembada.id – Enam jabatan tinggi pratama Sleman yang selama ini kosong akhirnya terisi. Kepastian ini. setelah bupati Sleman Sri Purnomo melantik enam pejabat tersebut,  di pendopo Parasamya, Pemkab setempat, Jumat (29/12/2017). 

Enam jabatan tinggi pratama itu, yakni Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan serta Kepala Badan Kesbangpol.

Adapun pejabat yang dilantik masing-masing  Arip Pramana sebagai  Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan,  Budiharjo menjabat  Inspektur Inspektorat,  Sri Wantini  sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Priyo Handoyo  sebagai Kepala Dinas PMD, Heru Saptono  sebagai Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, dan Hery Dwikuryanto sebagai  Kepala Badan Kesbangpol.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan selain untuk  memenuhi kebutuhan,  pengisian jabatan tinggi prataman tersebut  juga sebagai  upaya untuk mencapai visi Sleman, dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera, berbudaya dan membangun Sleman Smart Regency di tahun 2021.

“Untuk itu, saya berharap program-program kerja segera dapat dilaksanakan,”  kata Sri Purnomo dalam sambutan pelantikan.

 Menurutnya seluruh program di tahun 2018 harus dilaksanakan secara merata dari awal hingga akhir tahun.  Sehingga APBD 2018 dapat terserap secara merata dan tidak ada bulan yang terlalu gemuk mapun yang hanya dipakai untuk persiapan saja.

Kabag Humas Pemkab SlemanSri Winarni menambahkan, secara keseluruhan ada 78 pejabat yang dulantik, selain enam pejabat tinggi pratama, pejabat lainnya yaitu, administrator, pengawas,

kepala UPT Puskesmas, Kepala UPT SKB, dan Kepala Sekolah. (wpr)

Read More

ASN Sleman Gelar Natal Bersama

 

sembada.id  - Ribuan Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan pemkab Sleman yang beragama Katholik dan Kristen merayakan Natal Bersama Di gedung Serbaguna Sleman, Kamis (28/12/2017).

Perayaan Natal Bersama ini diawali dengan penyulutan lilin oleh Romo Paroki  Gereja Katolik Marganingsih, Kalasan Ambrosius Wignyo Sumarto dari dan  Pendeta Gereja Betel Indonesia Aletheia Tirta Kencana, Berbah Daniel Pujarsono.

Selain dihadiri para pejabat Pemkab Sleman, natalan bersama tersebut juga dihadiri Bupati Sleman Sri Purnomo beserta istri dan Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun serta Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta.

Natalan bersama ini dimeriahkan aneka pentas seni dan juga penyerahan bantuan dana kepada sejumlah calon Romo Imam Dan Pendeta serta piala  kepada pemenang lomba  aneka kegiatan dalam rangka  perayaan Natal 2017

Bupati Sleman Sri Purnomo dalam sambutanya mengatakan secara umum  perayaan Natal di Sleman tahun 2017 berjalan tertib, aman dan lancar.  Hal itu tentu tidak terlepas adanya kebersamaan antar umat beragama di Sleman. 

“Oleh karena itu rasa kebersamaan tersebut harus dipertahankan, sehingga suasana wilayah tetap aman dan nyaman,” kata Sri Purnomo.

Sri Purnomo juga meminta agar momentum perayaan Natal dapat  menjadi start poin bagi seluruh umat untuk introspeksi dan berbenah diri. Sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik pula, yakni suatu kehidupan dalam suasana damai dan harmonis dengan seluruh anak bangsa.

“Kita tidak dapat mencegah orang lain berbuat tidak baik tetapi setidaknya kita memulai suatu kebaikan dari diri kita sendiri. Mari kita cegah munculnya konflik dan mari kita wujudkan kondisi damai dalam kasih Tuhan,” ajaknya.

Romo Paroki Gereja Katolik Marganingsih, Kalasan  Ambrosius Wignyo Sumarto dalam khotabhnya mengatakan dalam perayaan natal 2017 mengambil tema Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam  hatimu. Tema ini diambil tepat mengingat kondisi masyarakat dewasa ini yang banyak dihantui oleh suasana fitnah, berita bohong dan kondisi yang mencabik-cabik persatuan dan kesatuan.

“Dengan perayaan natal ini diharapkan umat kristiani dapat menjadi contoh dan teladan untuk kedamaian umat manusia,” terangnya.

Menurutnya  dalam menjalani kehidupan harus ada tiga unsur yang terjadi, yaitu Damai, Kasih, Dan Sukacita. Sehingga dengan perayaan natal Umat Kristiani tidak boleh menebar kebencian atau menyebar kabar bohong. tetapi harus menebar kasih kepada sesama.

Read More

Sleman Lakukan Kontrak Awal Pengadaan Barang dan Jasa 2018

sembada.id  – Pemkab Sleman akhir tahun 2017 membuat terobosan besar,  dalam mempercepat pembangunan,  yaitu  mengadakan kontrak awal pengadaan barang dan jasa  tahun anggaran (TA)  2018.  Untuk kepentingan tersebut, pemkab Sleman melakukan penandatangan kontrak  dengan rekanan penyedia jasa di ruang Smart Room Dinas  Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) setempat, Kamis (28/12/2017). 

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia jasa serta disaksikan langsung Bupati Sleman Sri Purnomo dan Wakil Ketua DPRD Sleman Sukaptono

Ada delapan kontrak pengadaan barang dan jasa yang ditandatangi, masing-masing satu  jasa keamanan dan pengadaan makanan serta enam jasa konstruksi.

Bupati Sleman, Sri Purnomo mengadakan selain sebagai tindaklanjut dari Inpres nomer 1/2015 tentang percepatan proses pengadaan barang dan jasa.  Kegiatan ini juga untuk mempercepat proses pembangunan.  Sebab  pengadaan barang dan jasa di awal waktu akan lebih baik jika dibandingkan dengan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.

“Hal ini penting dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan kualitas barang dan jasa yang lebih baik sekaligus untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi seperti gagal lelang serta berpengaruh pada percepatan pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran,” kata Sri Purnomo usai penandatangan kontrak awal pengadaan barang dan jasa TA 2018 Sleman di  ruang Smart Room Dinas  Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) setempat, Kamis (28/12/2017). 

Namun tetap meminta kepada para penyedia jasa dalam melaksanakan proyek harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengambil untung terlalu banyak serta dalam melakukan persaingan juga sehat.  Sebab  jika sesuai dengan prosedur tentu haslnya akan baik. Sebaliknya tidak hasilnya tidak akan sesuai harapan.

“Jika itu persaingannya baik dan sehat kalau ada sisa, sisanya tidak terlalu jomplang, tapi kalau permainan yang tidak sehat nanti sisanya pasti akan banyak. Tapi kalau sisa masih sekitar plus minus 10 persen perencanaan nya itu masih dalam batas wajar,” tandas buoati Sleman dua periode itu.

Sri Purnomo nenjelaskan untuk tahun 2017 Sleman telah menyelesaikan paket pengadaan barang dan jasa sebanyak 316 paket dengan total pagu Rp 400 miliar lebih. Dari proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2017 tersebut berhasil melakukan efisiensi sebanyak Rp35 miliar lebih atau mencapai hampir 9%.

Kepala Bagian (Kabag) Layanan Pengadaan Pemkab Sleman,  Arif Pramana  menambahkan untuk kegiatan Pemkab Sleman tahun anggaran 2018 telah mengumumkan beberapa paket. Di antaraya 21 paket diumumkan di LPSE, 13 paket selesai proses, tiga masih proses, lima paket lelang ulang, dan 10 masih dalam proses pencermatan. 

Read More

Koperasi Di Sleman Banyak Yang Tidak Sehat

sembada.id – Jumlah koperasi di Sleman yang kondisinya tidak sehat masih cukup banyak. Terbukti dari 145 koperasi yang dinilai pemkab setempat, hanya 18 atau 12,4 persen koperasi yang kondisinya sehat, sisanya 119 atau 82,1 persen koperasi kondisinya cukup sehat dan 5,5% atau 8 koperasi sedang dalam pengawasan. 

Bahkan  jumlah ini masih bisa bertambah, sebab belum semua koperasi yang ada di Sleman dinilai.  

Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan pemkab Sleman guna meningkatkan kualitas manajemen koperasi. Baik dengan pendampingan maupun merehabilitasinya. 

Kepala dinas koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) Sleman, Pustopo mengakui hal tersebut. Untuk  penyebabnya sendiri bermacam-macam. Di antaranya, tidak memiliki komitmen, dan tujuan yang jelas ketika dibangun.  Atau koperasi itu dibangun hanya untuk mendapatkan bantuan  dari pemerintah  serta kepentingan pengurusnya.

Selain itu  minimnya modal juga menyebabkan kondisi koperasi menjadi tidak sehat.  Dimana dengan  modal minim,  selain koperasi tidak dapat berkembang, tentunya juga  belum mampu memberikan kepuasan terhadap anggota dan nasabahnya. 

“Penyebab lainnya, koperasi yang belum memiliki SDM yang berkualitas.  Terutama dalam pengelolaan manajemen koperasi itu,”  kata Pustopo saat penyerahan sertifikat  kesehatan koperasi di unit I Pemkab Sleman, Rabu (27/12/2017).

Padahal, koperasi ini memiliki peran yang sangat penting.  Selain sebagai soko guru perekonomian, juga lantaran di Sleman mayoritas usaha masih berbentuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sementara UMKM banyak yang dihidupi oleh koperasi. 

“Karena itu bagi koperasi yang telah menerima sertifikat  diharapkan segera mengevaluasi, terutama kekurangnya untuk pengembangan dan meningkatkan kualitas,” harapnya.

Menurut Pustopo  untuk penilain koperasi sendiri,  ada beberapa kriteria yang digunakan. Yaitu permodalan, produktivitas, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian, jati diri koperasi  dan kepatuhan prinsip syariah (khusus koperasi syariah).

Menanggapi banyaknya koperasi yang tidak sehat, wakil ketua DPRD Sleman Inoki Azmi Purnomo mengatakan, pengurus, pengawas, penasihat dan anggota koperasi yang solid diperlukan untuk membangun sebuah koperasi yang sehat dan berhasil.  Selain itu, dibutuhkan pelayanan yang memuaskan terhadap seluruh kebutuhan anggota.

‘’Manajemen harus menerapkan sistem kerja yang terbuka dan transparan,’’ katanya.

Inoki menambahkan untuk mewujudkan koperasi yang sehat dan berhasil, juga dibutuhkan inovasi dalam pengembangan usaha. Tanpa adanya inovasi, pengembangan koperasi akan mengalami kemandekan.

"Ditambah lagi, program keanggotaan yang menitikberatkan pada upaya perlindungan usaha perlu diupayakan oleh koperasi agar bisa menimbulkan daya tarik," tambahnya.(sindonews)

Read More

Catatan Akhir Tahun, LBH Yogyakarta Pemerintah Belum Jadikan Hukum Sebagai Panglima

sembada.id  – Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yogyakarta menilai, pemerintah daerah  di DIY  belum menjadikan hukum sebagai panglima setiap merumuskan kebijakan.  Justru sebaliknya hukum dijadikan  sarana  dalam melaksanakan kebijakan.  Terbukti dalam membuat peraturan lebih memihak kepada penguasa atau menurut selera pejabat.  

Kepala divisi advokasi LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadhli  mengatakan dengan kondisi tersebut, bukan hanya menjadikan adanya diskriminasi dalam penerapan hukum, yaitu lemah kepada penguasa dan kuat kepada orang kecil, namun dalam membuat peraturan perundang-undagan sesuai dengan selera  atau kepentingan pejabat.  Sedangkan hak-hak warga diabaikan.

“Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang masuk ke kami (LBH Yogyakarta). Seperti pengusuran pedagang di pasar kembang untuk kepentingan PT KAI. Dimana untuk kepentingan ini, dengan Perwal Yogyakarta. Padahal pasar itu merupakan pasar tradisional, tetapi pemkot tidak melihatnya tetapi malah memihak PT KAI, yang notebone BUMN,” kata Yogi  saat memaparkan catatan akhir tahun 2017 LBH Yogyakarta, di kantor LBH setempat Jalan Ngeksigondo 5A, Kotagede, Yogyakarta, Rabu (27/12/2017).

Contoh lainnya,seperti pengusuran warga Temon Kulonprogo, yang daerahnya akan dijadikan bandara baru Yogyakarta  dan juga  pemanfaatan lahan. Terutama di wilayah  Sleman untuk pembangunan mall serta apartemen maupun hotel. Dimana untuk kepentingan tersebut,  warga menjadi tidak memiliki ruang publik. 

“Selain menjadikan eskalasi konflik  di DIY  cukup tinggi ,  juga maraknya pelanggaran hak asasi manusis (HAM) serta demokrasi,” paparnya.

Menurut Yogi,  untuk pelanggaran HAM yang ditangani LBH Yogyakarta, selain pengusuran pedagang Pasar Kembang dan warga Temon, juga pengusuran warga Parangkusumo, Kretek, Bantul serta penolakan  izin warga atas pembangun sekretariat gereja di Gunungkidul. 

“Dari catatan tersebut menunjukkan pemerintah lepas dari tanggung jawabnya.  Jika hal itu tidak ada perubahan, tentunya dimasa mendatang kasus pelanggaran HAM dan demokrasi dI DIY dipastikan akan bertambah,” tandasnya.

Kepala divisi Kampaye LBH Yogyakarta Isyana menambhakan selama  2017, LBH Yogyakarta menerima 212 aduan atau meningkat jika dibandingkan tahun 2016, yaitu 198 aduan. Dari jumlah aduan tersebut  terdiri dari beberapa konteks permasalahan hukum di antaranya, pidana, 72 kasus, perdata, 126 kasus dan tata usaha negara (TUN), 14 kasus.

“Untuk aduan-adauan sendiri kami lebih fokus pada penangganan struktural daripada personil,” tambahnya.

Read More

Sleman Patenkan Merk Genteng Godean

sembada.id  – Para perajin genteng di Godean dan Seyegan, Sleman sekarang memiliki merk genteng yang sudah dipatenkan . Yaitu Genteng Godean. Kepastian ini setelah merk Genteng Godean itu sudah terdaftar di  hak kekayaan intelektual (HKI).  Sebagai tindaklanjutnya, pemkab Sleman melakukan soft launching  hak kekayaan intelektual (HKI)  merk Genteng Godean, di lantai III kantor  badan keuangan dan aset daerah (BKAD) setempat, Rabu (27/12/2017). 

Kepala Dinas Perindustian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman Tri Endah Yitnani mengatakan dengan dipatenkannya merk genteng tersebut,  selain perajin genteng, yang ada di sentra industri genteng Godean dan Seyegan dapat memakainya untuk kepentingan pemasaran. Produk  mereka juga sudah dilindungi. Sebab yang akan mencontoh sudah tidak bisa. 

“Ini penting, sebab  produk genteng Godean merupakan produk yang sudah lama ada dan berkembang di wilayah Kecamatan Godean dan Seyegan secara turun temurun,” kata Tri Endah Yitnani saat soft launching merk Genteng Godean, tersebut.

Untuk itu,  setelah merk ini dipatenkan,  hal lain yang harus dilakukan yaitu sosialiasi, sehingga namanya akan familiar, baik di kalangan pelaku usaha genteng maupun  masyarat  luas.  Namun begitu, para perajin genteng di Godean dan Seyegan tetap harus memperhatikan kualitas produksinya

“Diharapkan dengan langkah ini, genteng Godean dapat bersaing dengan produk genteng dari daerah lain yang sudah memiliki nama,” jelas mantan kepala dinas pasar Sleman itu.

Ketua asosiasi perajin genteng Sleman,  Sembada Manunggal Sukiman menambahkan dengan adanya merk ini, bukan hanya memberikan perlindungan terhadap produk genteng di Godean dan Seyegan, namun juga pelaku usaha industri genteng di wilayah Sleman. Termasuk produk kerajinan dengan bahan baku tanah liat.

“Sebelum ada merk ini, merk genteng  yang di produksi cukup banyak, sehingga setelah ada merk ini para perajin nisa memakainya, meski begitu, untuk pembuatan genteng tetap, harus memenuhi syarat yang sudah di tetapkan asosiasi,” tambahnya.

Dalam soft launching merk  Genteng Godean tersebut juga  dilaksanakan serah terima buku manual penggunaan merk dan penyerahan kartu anggota merk kolektif. 

Read More

BPK Nilai Layanan Kependudukan Disdukcapil Sleman Kurang Optimal

sembada.id  – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Yogyakarta menilai layanan administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Sleman kurang optimal.

Penilain itu, setelah BPK melakukan pemeriksaan terhadap efektifitas penyelenggaraan admistrasi kependudukan di Sleman. Pemeriksaan sendiri bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan data yang lengkap, akurat, mutakhir dan tepat waktu, terutama  untuk pembangunan. 

Dalam  pemeriksaan itu, BPK menemukan ada empat permasalahan dalam hal kependudukan. Pertama Disdukcapil Sleman belum optimal dalam  meningkatkan kesadaran penduduk untuk melapor soal kependudukan. Kedua dalam menyajikan kualitas data  belum optimal. Ketiga belum melaksanana pengamanan database sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan jaringan KTP elektronik  belum memenuhi kriteria serta keempat belum merencanakan, melaksanaan dan mengevaluasi kependudukan secara memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK perwakilan DIY merekomendasikan Disdukcapil Sleman untuk segera melaksanakan hasil pemeriksaa tersebut.

“Itulah empat point penting LHPK BPK perwakilan Yogyakarta terhadap layanan adminsitrasi kependudikan di Sleman,” kata ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta, soal hasil pemeriksaan BPK tersebut, Selasa (26/12/2017). LHPK BPK  terhadap efektifitas penyelenggaraan admistrasi kependudukan Sleman itu diserahkan kepada pemkab Sleman di kantor BPK perwakilan Yogyakarta,  Kamis (21/12/2017) lalu.

“Karena data kependudukan itu penting, terutama sebagai bahan dalam menyusun pembangunan, maka meminta pemkab Sleman segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut,” tandas politisi PDIP itu.

Selain itu, juga akan meminta klarifikasi kepada pemkab Sleman, terhadap hasil pemeriksaan BPK, khususnya apa penyebab layanan administrasi kependudukan di Sleman belum optimal.  Baik yang menyangkut dengan keakuratan data maupun hal-hal teknis lainnya, termasuk  jaringan layanan KTP elektronik  yang belum memenuhi kriteria.

“Ini yang menjadi pertanyaan, padahal Sleman sudah mencanangkan menuju smart regency.  Bahkan mendapat penghargaan.  Sehingga ini perlu penjelasan,”  tegasnya. 

Menurut Haris untuk kepentingan tersebut, badan musyawarah DPRD Sleman segera akan melakukan pembahasan,  khususnya menyusun jadwal kegiatan bulan Januari 2018, satu  di antaranya soal klarifikasi LHPK  BPK itu.

Kepala Disdukcapil Sleman Jazim Sumirat belum bisa dimintau tangggap dan memberikan keterangan soal LHPK BPK tersebut.  Sebab saat dihubungi melalui ponselnya, yang bersangkutan mengatakan sedang berada di luar kota 

“Maaf saya sedang acara diluar kota,”  jawab Jazim saat menjawab WA soal LHPK BPK itu.

Read More

Sleman Exotarium, Tawarkan Wisata Edukasi Satwa dan Agropolitan

sembada.id - Sleman di penghujung akhir tahun 2017 menambah destinasi wisata baru. Kali ini wisata edukasi berbasis alam  yang berada di  Jalan Magelang Km 8,  tepatnya di  dusun Karang Geneng, Sendagadi, Mlati, Sleman.  Yaitu  Mini  Zoo  Sleman Exotarium Education Center.  

Sleman Exotarium sendiri menenpati tanah kas desa (TKD) Sedangadi, seluas 9 haktare (Ha) yang berada di lembah dan di teras iring yang terbelah aliran sungai Denggung  dan secara resmi dibuka GKR Hemas, Sabtu (23/12/2017) lalu. 

Meski namanya mini zoo, namun bukan berarti Sleman Exotarium hanya berisikan satwa, namun sesuai dengan visinya yaitu edukasi, maka berbagai wahana yang berhubungan dengan pendidikan juga ada di tempat ini, seperti mina edukasi dan agropilitan, seperti  budidaya perikanan, peternakan  sapi, kambing PE dan kuda serta sayuran organik.  Sehingga bagi yang berkunjung, bukan hanya sekedar melihat satwa tetapi juga akan mendapatkan informasi soal bagaimana tentang beternak dan menanaman sayuran. 

Selain itu juga ada play ground, bumi perkemahan dan outbound training, spot selfy serta resto dan cafe.  Termasuk ada juga kolam renang dan kolam tangkap ikan.

Untuk wahana satwa dan pertanian ada di sisi barat sungai Denggung, untuk play ground, bumi perkemahan, resto dan cafe ada di sisi timur sungai Denggung.

Wahana pertanian berada di lahan teras iring pertama sisi barat sungai Denggung, berbagai sayuran organik di kembangkan di tempat ini. Hanya saja karena masih dalam tahap penataan belum semua wahana pertanian ditanami. 

Sedangkan  wahana satwa ada di atas teras iring wahana pertanian, pertama yaitu satwa rusa di sampingnya, satwa kuda, kemudian,  kelinci, nokturnal (musang, sugar glider), kura-kura, ikan arapaima dan  toman serta  reptil  (biawak, ular putih, phyton dan anaconda). 

“Saat ini dari 9 hektare, baru 4 hektare yang kami manfaatkan, sisanya, 2 haktare untuk bumi perkembangan dan sisanya untuk pengembangan lainnya,” kata manager Sleman Exotarium, W Taruna.

GKR Hemas mengatakan  menyambut baik  adanya Sleman Exotarium  tersebut.  Meskipun begitu, meminta pengelola tidak  hanya berorientasi pada keuntungan materiil, namun juga mengembangbiakan satwa dan tanaman langka.  Sehingga keberadaannya tetap ada dan tidak punah.

“Dengan begitu anak cucu nantinya tetap dapat menyaksikan satwa dan tanaman langka secara nyata di alam kehidupan, bukan hanya di gambar,” kata istri Sri Sultan HB X saat membuka soft opening Sleman Exotarium tersebut.

Bupati Sleman, Sri Purnomo menambahkan dengan hadirnya Mini Zoo Sleman Exotarium, bukan hanya akan menambah destinasi wisata baru di Sleman, namun lebih dari itu bisa sebagai destinasi education centre, termasuk dapat mengembangkan pariwisata Sleman ke depan.

“Dengan munculnya wahana baru ini,maka akan banyak alternatif, bagi wisatawan yang berkunjung ke Sleman,” tambahnya.

Read More

Terapkan Smart City, Sleman Dapat Pengharagaan Telkom

sembada.id  – Pemkab Sleman mendapatkan penghargaan dari PT Telkom karena telah mengimplementasikan program smart city  dalam memberikan pelayanan  kepada masyarakat setempat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain mempermudah dan mempercepat pelayanan, melalui program tersebut juga sebagai bentuk transparansi kepada publik. Sebab masyarakat dalam mengetahui sampai dimana perkembangan proses administrasi yang mereka ajukan, baik yang menyangkut perizinan maupun hal teknis lainnya.

General Manager Telkom Yogyakarta Firmansyah menyerahkan penghargaan tersebut dan diterima  Bupati Sleman Sri Purnomo di ruang tamu bupati setempat, Jumat (22/12/2017).

General Manager Telkom Yogyakarta Firmansyah mengatakan penghargaan tersebut merupakan wujud dukungan Telkom Indonesia terhadap program pemerintah pusat soal implementasi Smart City di  kabupaten dan kota di Indonesia. Satu di antaranya Sleman.

“Di DIY cuma Sleman, kalau di Jawa Tengah  kota Semarang,”  kata Firmansyah usai penyerahan penghargaan tersebut.

Firmansyah menjelaskan bentuk dukungan lain dalam program ini, Telkom akan menerapkan aplikasi Hi City di Sleman, yaitu city guide untuk para wisatawan dalam mengeksplorasi destinasi wisata di Sleman.  Termasuk  akan memasang 10 wifi corner .

“Masalah tempatnya akan kita bicarakan. Terserah dari Kominfo nanti mau ditempatkan di mana saja,” jelasnya.

Tidak hanya itu saja, Telkom Indonesia juga akan memberikan satu lagi aplikasi E-Pelaporan. Melalui aplikasi ini masyarakat Sleman dapat melaporkan berbagai hal melalui gadget masing-masing. Aplikasi ini dapat diakses melalui Android dan iOS.

Bupati Sleman SriPurnomo mengatakan telah berkomitmen untuk membangun Sleman sebagai Smart Regency.  Di antaranya dengan program quick win dan membangun Sleman Smart Room. Dimana dengan langkah ini dapat dengan cepat menampung persoalan yang ada di masyarakat, termasuk dengan menyusun masterplan pengembangan Smart City yang berisi program hingga 10 tahun ke depan.

“Ini bagian dari komitmen Pemkab Sleman dalam Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia,” ungkap  bupati Sleman dua periode itunya.

Read More

Sleman Terbaik Nasional Penyelenggara PKH 2017

sembada.id –Kabupaten Sleman terpilih menjadi penyelenggaran terbaik nasional  kegiatan peningkatan kemampuan keluarga atau family development session (FDS) program keluarga harapan (PKH) 2017.

Sleman menjadi yang terbaik karena dinilai berhasil dalam melaksanakan FDS, terutama dalam hal pendampingan keluarga kurang mampu peenrima PKH, baik yang menyangkut dalam hal kesehatan, pendidikan anak dan pemberdayaan ekonomi.

 Menteri sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan tesebut dan diterima kepala dinas sosial (Dinsos) Sleman Sri Murni Rahayu saat acara appreciation  day PKH di Hotel Vasa, Surabaya, 19 Desember lalu.

Kepala Dinsos Sleman Sri Murni Rahayu mengatakan adanya penghargaan ini tentunya menunjukkan keseriusan Sleman dalam menanggulangan kemiskinan. Namun ini bukan sebagai tujuan, justru sebaliknya menjadikan tantangan yang lebih berat ke depan. Khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap implementasi program penanggulangan kemiskinan.  Di antaranya PKH. Sehingga jumlah keluarga miskin di Sleman akan terus berkurang.

“Saat ini, jumlah keluarga miskin di Sleman masih cukup tinggi, yaitu 38.873 KK atau 10,60% dari jumlah KK yang ada di Sleman dan yang rentan miskin ada 71.791 KK atau 19,58% dari jumlah KK di Sleman,” kata Sri Murni Rahayu atas capaian program PKH Sleman di Dinsos Sleman, Jumat (22/12/2017).

FDS sendiri merupakan program pendampingan kepada keluarga miskin penerimaan manfaat PKH yang dilakukan satu bulan sekali dalam satu lokasi dengan jumlah 15-20 orang. Ada empat materi pokok yang diberikan, yaitu soal kesehatan, ekonomi, pendidikan dan perlindunga anak. Untuk kesehatan, lebih difokuskan kepada gizi,  ibu hamil dan hidup sehat. Ekonomi tentang pengelolaan dan pemberdayaan UMKM, pendidikan tentang bagaimana mempersiapkan anak menjadi SDM yang berkualitas dan untuk perlindungan anak soal apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi hak mereka, terutama anak berkebutuhan khusus dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Untuk pendampingan ini, bukan hanya diserahkan kepada pendamping PKH, namun petugas dari Dinsos terjun langsung ke lapangan,” terang mantan staf ahli bupati Sleman bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia (SDM) tersebut.

Sri Murni Rahayu menjelaskan jumlah keluarga di Sleman penerima PKH ada 47.803 KK. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah pada tahun 2018 mendatang. Untuk kepentingan tersebut, sekarang petugas sedang melakukan verifikasi terhadap keluarga baru  yang diusulkan mendapatkan PKH itu.

“Saat ini ada sekitar 7000 keluarga tambahan yang diverifikasi untuk mendapatkan PKH,” jelasnya.

 Kabid kelembagaan dan pemerberdayaan sosial Dinsos Sleman Pramono menambahkan untuk PKH ini tidak berkorelasi dengan KK miskin.  Sebab untuk parameter penilaian berbeda.  Untuk penerima PKH di antaranya bagi keluarga miskin, harus ada empat komponen, yaitu memiliki anak sekolah, ada yang sedang hamil, lansia dan anak berkebutuhan khusus atau difabel.  Dimana keluarga itu baru dihapus dari PKH, jika sudah tidak memiliki empat komponen tersebut. Bila masih ada maka masih menerima PKH. Sehingga beda dengan kualifikasi keluarga miskin.

“Namun begitu, PKH dapat diputus atau ditunda, jika ternyata keluarga tersebut tidak melaksanakan dari program yang ada, seperti anaknya sering tidak masuk sekolah atau ibu hamil yang tidak pernah memeriksanakan ke fasilitas kesehatan terdekat,”  jelasnya.

Untuk itulah, selain memberikan pendampingan, petugas Dinsos terjun langsung ke lapangan juga untuk memastikan PKH itu benar-benar dijalankan keluarga penerima.

Read More

Dewan Sleman Terima Empat Raperda Dibahas Jadi Perda

sembada.id - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sleman mengajukan empat rancangan peraturan daerah (raperda)  perubahan kepada DPRD Sleman,  Kamis (21/12/2012). 

Empat raperda yang diajukan yakni,  raperda perubahan perda No 6/2010 tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP),  raperda perubahan perda No 13/2011 tentang retribusi pelayanan sampah dan kebersihan, raperda perubahan no 15/2011 tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat serta raperda pencabutan perda No 5/2014 tentang rertibusi  izin gangguan (HO).

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan selain untuk mewujudkan regulasi daerah yang aplikatif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,  empat raperda perubahan tersebut juga implementasi adanya perubahan  dari peraturan  yang  di atasnya.  Terutama dalam memberikan kemudahan bagi pelaku usaha  mendirikan usaha di bidang perdagagan. 

Di antaranya untuk raperda perubahan perda SIUP karena ada aturan sudah tidak ada lagi pendaftaran ulang setiap lima tahun. Sehingga pemiliknya tidak perlu lagi daftar ulang, selama perusahaan perdagangan  tersebut tidak ada perubahan  data.

“Untuk itu sebagai tindaklanjutnya ada  beberapa pasal yang ada  di perda sebelumnya,” kata Sri Purnomo saat menyampaikan nota pengantar empat raperda dalam sidang paripurna di ruang paripurna DPRD Sleman, Kamis (21/12/2017).

Beberapa perubahan  tersebut  di antaranya penghapusan melakukan daftar ulang SiUP  setiap lima tahun, mengubah penerbitan jangka waktu SIUP yang diatur paling lambat tiga hari menjadi diatur paling lambat  dua hari,  penolakan terhadap permohonan yang dinyatakan belum lengkap dan benar  yang saat ini diatur paling lambat tiga hari menjadi  1 hari serta untuk persyaratan admintras yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati (perbup).

“Untuk raperda perubahan retribusi pelayanan sampah dan kebersihan, karena ada beberapa perubahan kebijakan, seperti pengelolaan dan pembangunan tranfer depo,” paparnya.

Menurut Sri Purnomo dengan adanya kebijakan ini,maka ada beberapa perubahan, antara lain ada pembatasan  cakupan pelayanan, penambahan pelanggan sosial dan penghapusan retribusi sampah bagi para pedagang kaki lima (PKL).

Mengenai  perubahan perda pemakaman dan pengabuan mayat, karena tahun 2017 ini mendapatkan hibah krematorium dari parisada hindu darma Indonesia (PHDI). Dimana tempat itu berada di Madurejo, Prambanan.   Karena itu perlu ada peraturan, terutama soal retribusi yang memanfaatkan tempat tersebut.

“Untuk retribusi ini, ditetapkan Rp3 juta,” terangnya.

Sementara untuk pecabutan perda retribusi HO, sebagai realisasi dari permendagri No 19/2017 tentang pencabutan izin HO di daerah.  Pencabutan sendiri untuk mendukung percepat pertumbuhan ekonomi  dengan melakukan penyederhaan perizinan.

“Untuk itu setelah penyampaian raperda ini kami harapkan DPRD segera melakukan pembahasan, sehingga segera menjadi perda,” tandas Sri Purnomo.

Wakil ketua DPRD Sleman Sukaptono mengatakan setelah adanya penyampaian raperda ini, maka fraksi-fraksi segera akan melakukan pembahasan untuk memberikan pandangan umum terhadap empat raperda tersebut.  Untuk penyampaian pandangan umum fraksi  sendiri di jadwalkan minggu depan.

“Kami harapkan fraksi sudah dapat menyampaikan pandangan umumnya, Rabu (27/12/2016),” ungkap Sukaptono mengakhiri rapat paripurna tersebut.(wpr) 

Read More

Pemkab Sleman Minta Segela Potensi Konflik Harus Diwaspadai

semaba.id – Pemkab Sleman meminta masyarakat mewaspadai segala bentuk yang berpotensi dapat menimbulkan konflik.  Di antaranya dengan menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Sehingga akan tercipta situasi yang aman dan kondusif. 

“Karena itu segala hal yang akan menimbulkan  terganggunya keamanan lingkunga harus diantisipasi segera,” kata Assekda  Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Sleman. Purwatno Widodo saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Keamanan Lingkungan, di Aula lantai III Setda Kabupaten Sleman, Kamis (21/12/2017).

Namun Purwatno meminta agar pengamanan dilaksanakan secara tenang atau tidak terlalu mencolok. Menurutnya pengamanan yang berlebihan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan wisatawan yang datang ke Jogja.

“Pengamanannya tidak perlu diekspos ya. Juga tidak perlu pengamanan dengan pasukan berseragam lengkap. Yang smooth saja,” jelasnya.

Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sleman, Joko Supriyanto mengatakan untuk menciptakan Sleman yang aman dan kondusif, telah melakukan berbagai langkah, terutama dalam mengantisipasi perubahan sosial yang mengarah pada timbulnya potensi konflik.  Di antaranya melalui seminar,sosialiasai, rapat kerja, FGD dan dialog.

“FGD ini juga bertujuan untuk menciptakan keamanan lingkungan di Sleman,” terangnya. (fid)

Read More

Sleman Targetkan 2019 Bebas Kumuh

sembada.id – Pemkab Sleman menargetkan tahun 2019 di wilayah tersebut sudah tidak ada kawasan yang kumuh.  Data pemkab setempat saat ini ada 162,93 hektare (ha) kawasan yang masih kumuh. Daerah tersebut tersebar pada  45 titik di 17 desa dari 86 desa yang ada di Sleman.  Untuk mewujudkan hal tersebut  berbagai upaya terus dilakukan pemkab Sleman, di antaranya dengan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat serta penguatan kapasitas kelembagaan maupun hal-hal teknis lainnya.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan dengan langkah tersebut diharapkan kawasan kumuh di Sleman akan berkurang secara bertahap.  Untuk tahun 2017 sendiri ditargetkan dapat berkurang 68.25 ha. Kemudian tahun 2018, berkurang 35,5 Ha dan 2019 berkurag 58.63 Ha atau sudah tidak ada lagi kawasan kumuh.

“Dengan begitu tahun 2020 kawasan kumuh 0%,” kata Sri Purnomo saat meresmikan pembangunan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Dusun Gumuk serta gedung TK Tirtosiwi di Dusun Simping, Tirtoadi, Mlati, Sleman, Kamis (21/12).

Menurut Sri Purnomo tahun 2017  Sleman mendapatkan dana Bantuan Dana Investasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (BDI PLBK) untuk  15 Desa yang tersebar di beberapa Kecamatan, yakni Desa Sidoagung, Sidoarum, Sidomoyo, Banyuraden, Trihanggo, Nogotirto, Tirtoadi, Tlogoadi, Sendangadi, Sinduadi, Caturtunggal, Condongcatur, Wedomartani, Bimomartani, dan Triharjo. 

“Karena itu, saya sangat apresiasi pembangunan ini, sebab masih jarang kepala desa yang konsen pada pembangunan pendidikan diwilayahnya,” ungkapnya.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Tirtoadi, Subiyanto menjelaskan pembangunan KOTAKU di Tirtoadi dengan biaya Rp 500 juta, yang berasal  dari APBN. Pembangunan yang dilakukan berupa bangunan drainase, tanggul jalan, trotoar, dan pertamanan.

“Sementara untuk pembangunan TK Tirtosiwi menghabiskan anggaran Rp 100 juta yang berasal dari dana desa,” terangnya. (dik)

Read More

Perindo Sleman Lolos Verifikasi Faktual Kepengurusan

sembada,id  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman menyatakan  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sleman lolos verifikasi faktual kepengurusan. Kepastian ini, karena dalam  antara data yang ada di KPU dengan yang ada di lapangan ada kesesuaian.
Verifikasi sendiri dilakukan KPU Sleman di kantor DPD Partai Perindo Sleman Jalan Salak Km 3, Jogokerten, Trimulyo, Sleman, Rabu (20/12/2017).

Hadir dalam kegiatan itu, ketua KPU Sleman Ahmad Shidqi beserta semua komisioner KPU Sleman serta ketua Panitia pengawas pemilu (panwaslu) Sleman Ibnu Darpito bersama dua pengurus lainnya. Mereka diterima langsung ketua DPD Partai Perindo Sleman Aswin Hudayan bersama jajaran
pengurus  didampaingi ketua dan sekretaris DPW partai Perindo DIY Nanang Sri Roekmadi dan Imansyah.

Komisioner divisi Hukum KPU Sleman Imanda Yulianto mengatakan pada dasarnya dalam proses verifikasi dari awal sampai akhir  tidak ada masalah. Hanya ada sedikit masalah, yaitu ada perbedaan nomer kartu tanda anggota (KTA)  Ketua Perindo Sleman sebab ada perbedaan. Namun sudah diselesaikan. Sebab perbedaan itu karena adanya perbaikan, antara   print out data yang lama dangan data yang baru. Dimana dalam perbaikan untuk KTA sekarang dengan data yang baru.

“Untuk yang lainnya tidak masalah, sebab alamat kantor dan kepengurusan real sudah sesuai. Termasuk  ketua sekretaris dan bendahara juga hadir serta dokumen atas kepemilikan kantor juga tidak ada masalah. Sehingga verifikasi ini sudah clear dan aman,” kata Imanda usai verifikasi faktual tersebut.

Imanda menjelaskan verifikasi sendiri untuk memastikan terdapat kepengurusan di daerah. Karena syarat  undang-undang, untuk partai politik di satu propinsi, minimal terdapat 75% kepengurusan di kota kabupaten. Untuk itu, sebagai tindaklanjutnya akan melakukan verifikasi faktual keanggotaan, terutama untuk mamastikan kesesuaian data  dengan fakta di lapangan.

“Kami segera akan menerjunkan tim ke semua kepengurusan perindo di kecamatan se Sleman. Untuk verifikasi ini akan berlangsung dua hari, mulai Kamis-Jumat (21-22/2017).

Imanda menambahkan jika nanti dalam kegiatan itu tidak ada kesesuaian, masih ada perbaikan. Sedangkan  hasil verifikasi sendiri nantinya akan dibuatkan berita acara (BA) dan akan diumumkan 5 Januari 2018 mendatang.

Ketua Panwaslu Sleman Ibnu Darpito mengatakan dari hasil pemantauan semua tahapan verifikasi faktual kepengurusan sudah dilakukan KPU Sleman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.  Sehingga Panwas menyatakan tidak ada catatan dalam kegiatan ini.

“Kami juga akan melakukan pengawasan saat verifikasi faktual keanggotaan di tingkat kecamatan,” ungkapnya.

Ketua DPD partai Perindo Sleman Aswin Hudayan mengatakan Perindo sleman telah menyelesaikan satu tahapan  verifikasi faktual kepengurusan. Dimana dari hasil verifikasi, baik yang menyangkut
dengan dokumen, kantor dan persyaratan lainnga,  termasuk keterwakilan 30 perempuan dalam kepengurusan KPU menyatakan Perindo Sleman lolos verifikasi faktual kepengurusan.

“KPU menyatakan semua tidak ada masalah dan semua memenuhi syarat serta clear,” paparnya.(wpr)

Read More

UGM Hapus D3. Buka Program D4

sembada.id - Program Diploma 3 (D3) dipastikan sudah tidak akan ada lagi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Kepastian ini setelah UGM mengumumkan akan menghapus program tersebut pada tahun 2019 mendatang. 

Sebagai pengantinya UGM akan membuka program D4. Alasan penghapusan program ini, selain untuk meningkatkan kualitas lulusan, terutama kompetensinya juga untuk menyamakan grade lulusan dengan sarjana (S1).

Dekan Sekolah Vokasi UGM, Wikan Sakarinto mengatakan, sebenarnya dari sisi kemampuan, lulusan D3 lebih siap bekerja dibandingkan dengan lulusan S1. Sebab D3 memang dipersiapkan untuk bekerja sesuai dengan keahliannya. Sedangkan S1 umumnya lebih pada bidang akademik. Hanya saja, saat di lapangan  justru yang terserap lebih banyak lulusan S1, meski tidak berkompeten di bidang tersebut.

“Selain itu, dari sisi grade, lulusa S1 lebih tinggi dibandingkan dengan D3. Misalnya untuk ASN S1 masuk golongan IIIA, sedangkan D3 II B. Grade ini berbeda 10 tahunan. Walaupun dalam pendidikan hanya beda satu tahun,” terang Wikan saat memaparkan keunggulan sekolah vokasi saat partnership gathering sekolah vokasi  UGM 2017 di Hotel Sheraton Yogyakarta, Jalan Adisutjipto, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Rabu (20/12/2017).

Atas kondisi ini, yang menyebabkan lulusan D3, saat bekerja tidak seperti keahliannya dan meneruskan ke jenjang S1. Padahal D3 ke S1 itu, sebenarnya tidak match. Karena D3 itu dipersiapkan untuk keahlian sedangkan S1 akademiknya.

"Ibarat nasi goreng disajikan dengan menambah kuah dan lainnya. Karena itulah, maka mulai tahun 2019 UGM menghapus program D3 dan membuka program D4. Sehingga program D3 tahun 2018 dibuka untuk yang terakhir,” paparnya.

Menurut Wikan, pengembangan sekolah vokasi ini juga selaras dengan program Nawa Cita Jokowi, yang ingin mencetak banyak lulusan vokasi untuk menjadikan Indonesia sejajar dengan negara maju lainnya. Yaitu masuk tujuh besar di jajaran dunia. Guna mendukung hal tersebut, maka yang perlu dipersiapkan yakni kualitas SDM dari vokasi tersebut.

“Sekolah vokasi yang nanti kami buka, juga spesifik tidak secara global, seperti D4 Bahasa Inggris bisnis, D4 Pariwisata pengelolaan jasa wisata. Intinya harus spesifik. Sehingga lulusannya benar-benar berkompeten di bidang tersebut,” ungkapnya.

Untuk pembukaan program D4 ini, kata Wikan, UGM juga mengandeng dengan mitra yang berkompeten di bidangnya, baik dari perbankan, otomotif dan industri lainnya. Termasuk membuka program penelusuran bibit unggul vokasi, dimana masuk UGM tidak melalui tes.

“Kami harapkan para mitra dapat memanfaatkan program ini, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM mereka,” harapnya.

Wakil Rektor bidang Kerja Sama dan Alumni UGM Paripurna ini menambahkan, pada dasarnya sekolah vokasi ini bukan hanya mempersiapkan SDM yang berkompeten di bidangnya, namun juga mempersiapkan SDM yang unggul dalam persaingan global. Terutama di bidang industri. Karena itu, perlu adanya persiapan yang matang dan perlu didukung dari semua pihak.

"Diharapkan dengan langkah ini SDM vokasi mampu memenangkan persaingan pasar kerja," tambahnya. (sindonews)

Read More

Bupati Lantik Kades Sidokerto dan Pakembinangun

sembada.id – Bupati Sleman Sri Purnomo melantik kepala desa (Kades) Sidokerto, Godean Istiyarto Agus Sutarto dan Pakembinangun, Pakem Suranto hasil pemilihan kepala desa (pilkades) bulan lalu di pendopo Parasamya, Pemkab setempat, Rabu (20/12/2017). Mereka akan menjabat Kades periode 2017-2023.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan karena sudah dipercaya masyarakat untuk mememimpin desa, maka  Kades  yang terpilih harus segera memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka, terutama  melaksanakan program  kerja. 

“Untuk  itu harus segera berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk merangkul calon kades lain yang maju dalam Pilkades tersebut,” kata Sri Purnomo dalam sambutan pelantikan Kades tersebut.

Hal lainnya, yakni harus  berperan aktif, baik dalam melaksanakan pembangunan maupun mengembangkan potensi yang ada di tempat tersebut, termasuk menggerakkan ekonomi desa. Sehingga pembangunan akan segeraterlaksana dengan cepat dan sesuai dengan sasaran dan harapan bersama.

“Jangan menunggu atau menunda-nunda pekerjaaan, semuanya harus segera dikerjakan,” tandasnya. (wpr)

Read More

Jokowi Ajak Rimbawan UGM Atasi Belum Optimalnya Pengelolaan Hutan

sembada.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para rimbawan (sebutan civitas akademi fakultas kehutanan UGM) dapat mengoptimalkan pengelolaan hutan di Indonesia.  Baik hutan sebagai konservasi maupun menjadi sumber pemasukan. Ini karena Kementeria Kehutanan dan Perhutani belum  mampu mengelola hutan secara maksimal. Bahkan hasilnya belum sebanding dengan anggaran.  Terbukti  meski  anggaran  yang dikeluarkan mencapai triliun setiap tahun, tetapi belum ada hasilnya.  Selain Wanagama. 

“Wanagama dulunya merupakan lahan tandus yang kemudian diubah menjadi hutan konservasi dan edukasi di bawah pengelolaan UGM,” kata Jokowi saat  menghadiri acara Temu Kangen Rimbawan Bulaksumur, di Fakultas Kehutanan UGM, Selasa (19/12/2017).

Menurut Jokowi dengan anggaran yang besar seharusnya kementerian kehutaan bisa membangun hutan seperti Wanagama.  Jika tidak maka hutan konservasi makin digerogoti dan lama kelamaan akan habis.  Karena itu, saya mengajak masyarakat kehutanan untuk turut memikirkan solusi bagi persoalan ini dan memberikan kontribusi bagi pengelolaan sumber daya hutan Indonesia

“Saya mengusulkan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat, yaitu dengan memberikan lahan bagi warga sekitar hutan untuk dikelola,” terang Jokowi diharapan  para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa serta alumni Fakultas Kehutanan UGM.

Jokowi menambahkan ini yang harus jadi pemikiran fakultas kehutanan UGM, bagaimana ada sebuah contoh dari hulu sampai hilir dikerjakan dan betul-betul rakyat bisa menikmati. Sebagaimana pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Getas-Ngandong seluas sekitar 10.901 hektar yang diberikan pemerintah untuk dikelola Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2016 silam.

“Tidak usah pikir industri, dari hutan saja kita bisa tiru kita sudah betul-betul makmur,” tandasnya.

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Budiadi mengatakan meski secara fisik kampus fakultas kehutanan sudah banyak yang berubah, namun satu yang tidak berubah, yaitu  tetap komitmen mencetak rimbawan  yang  berkarakter dan berintegritas serta setia kepada pancasila dan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). (sindonews)

Read More

Cita-Cita Jokowi Bukan Presiden Tapi Pegawai Perhutani

sembada.id  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) awalnya tidak bercita-cita menjadi presiden, melainkan menjadi pergawai Perum Perhutani.  Untuk itu, setelah lulus dari  fakultas Kehutanan UGM,  ia mendaftarkan ke Perhutani, hanya saja saat pengumuman dirinya tidak diterima.

“Dulu cita-cita saya pegawai di perhutani tidak kesampaian, ternyata malah menjadi presiden Indonesia,"  kata Jokowi saat  bernostalgia dengan para sahabat maupun sejumlah mantan dosennya, di Fakultas Kehutanan UGM, Selasa (19/12/2017)..

 Selain bertemu sejumlah sahabat dan kawan seangkatannya yakni angkatan 1980, Jokowi juga bertemu dengan sejumlah dosen salah satunya dosen pembimbing skripsinya. Ia bahkan sempat meminta dosen pembimbingnya yang bernama Kasmujo itu untuk maju dan berbincang dengannya.

“Seingat saya Pak Kasmujo ini dulu galak. Setiap maju (skripsi) selalu dibentak disuruh balik. Tapi sekarang sudah bijak sekali. Tapi tidak tahu yang berubah saya atau Pak Kasmujo,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu Jokowi  juga melakukan penanaman pohon di kampus tersebut. Tanaman yang dipilih untuk penanaman ini adalah Cendana. Sebelum meninggalkan fakultas kehutanan UGM, Jokowi di pintu keluar kampus sempat membagi-bagikan bingkisan kepada civitas fakultas kehutanan UGM.

Read More

Jokowi Minta Mahasiswa Gerakkan Wirausaha

sembada.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mendorong lulusannya memiliki semangat kewirausahaan dan sosiopreneur.

Permintaan ini bukan tanpa alasan. Selain mengantisipasi perubahan teknologi yang semakin cepat, juga karena saat ini jumlah wirausahawan di Indonesia masih cukup rendah. Itu terlihat dari peringkat kewirausahaan Indonesia yang berada di posisi 90 dari 137 negara di dunia dan di urutan 16 dari 24 negara Pasifik.

“Saya mengharapkan UGM tidak terjebak pada rutinitas, namun mendorong lulusannya agar memiliki semangat kewirausahaan dan menciptakan sosiopreneur,” kata Jokowi dalam kuliah umum Dies Natalies UGM ke-68 di Auditorium Graha Sabha Pramana (GSP) UGM, DIY, kemarin.

Menurut Jokowi, untuk meningkatkan jumlah wirausahawan muda tersebut, bukan hanya menjadi tantangan bagi pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Untuk itu, perguruan tinggi yang memiliki peran strategis harus mampu menyelenggarakan pendidikan yang mengedepankan inovasi dan kreativitas, mencetak SDM unggul, serta melakukan riset teknologi untuk mengatasi berbagai persoalan.

“UGM harus menjadi penggerak pembangunan ekosistem kewirausahaan. UGM harus menjadi contoh agar tidak terjebak rutinitas. Harus mau melakukan perubahan radikal untuk menjawab tantangan global. Tantangan ini tidak ringan, tapi saya yakin UGM pasti bisa,” ujar Presiden.

Presiden mengaku saat ini pemerintah berupaya membangun ekosistem tempat tumbuhnya kewirausahaan secara nasional. Caranya melalui pembangunan infrastruktur untuk menunjang logistik, pembuatan regulasi yang efisien dan efektif, hingga pembuatan skema sumber pembiayaan baru untuk menumbuhkan dunia usaha.

“Tapi kami butuh dukungan kampus. Perguruan tinggi harus menjadi bagian ekosistem nasional untuk membangun kewirausahaan,” paparnya. Kepala Negara juga menekankan agar aktivitas kewirausahaan tidak semata mengejar keuntungan bagi perusahaan, tapi juga melahirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

“Di kalangan anak muda telah banyak yang menjadi sosiopreneur, yaitu memecahkan masalah sosial melalui cara-cara kewirausahaan. Misalnya memfasilitasiinteraksiantarguru serta antara guru dan murid dengan membangun aplikasi namanya Ruang Guru,” terangnya.

Presiden berharap perguruan tinggi mampu meningkatkan perannya dan turut serta membangun ekosistem kewirausahaan dan menyiapkan para sosiopreneur yang baru. Langkah peningkatan peran tersebut di antaranya dapat dimulai oleh perguruan tinggi dengan menyediakan fasilitas pendukung berupa co-working space dan sebagaimana yang biasa ditemui dalam kantorkantor perusahaan startup yang kini mulai marak.

“Dalam co-working space ini, para mahasiswa dan dosen saling bekerja sama menciptakan inovasi-inovasi,” jelas Jokowi. Bahkan, mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai bahwa dalam perkembangannya coworking space tersebut dapat berkembang menjadi kreatif hub, di mana fasilitasnya bukan hanya sebagai tempat kerja bersama, melainkan juga membantu berjejaring dengan para inovator lain, mencarikan sumber pembiayaan, hingga membantu untuk mengembangkan jaringan pemasaran.

Kepala Negara mengakui bahwa hal itu tentu membutuhkan biaya. Namun, dia menyebut bahwa tidak semuanya dibiayai oleh perguruan tinggi. Pihak perguruan tinggi dapat menjalin kerja sama dengan perbankan dan perusahaanperusahaan. “Artinya, perguruan tinggi harus menjadi bagian dari ekosistem nasional dalam pengembangan kewirausahaan.

Cara kerja perguruan tinggi harus inovatif, pendidikan harus dilakukan dengan cara-cara baru, yakni dengan inovasi dan kreativitas,” ujarnya. Presiden Jokowi juga menyadari bahwa bekerja dengan menemukan cara-cara baru bukanlah sesuatu mudah. Namun, dia menyadari bahwa UGM dan perguruan tinggi lainnya mampu mengemban tugas besar ini.

Dia berharap UGM mampu menjadi contoh untuk perubahan besar dalam pendidikan tinggi yang menjawab tantangan IPTEK dan perubahan zaman. “Selamat ulang tahun ke-68 Universitas Gadjah Mada. Dirgahayu untuk kemajuan negeri tercinta,” tutupnya.

Rektor UGM Panut Mulyono menegaskan, UGM berkomitmen dalam mengembangkan karya inovatif guna mendorong kemampuan daya saing bangsa. UGM juga terus menuntun masyarakat mencari mata air ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang tiada habisnya untuk dikembangkan demi mengatasi permasalahan dalam dinamika masyarakat, mengantisipasi tantangan, serta memimpin dan menggerakkan kemajuan peradaban sepanjang zaman.

“Masalahnya, proses hilirisasi produkinovatiftersebuttidakmudah karena masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya hambatan di birokrasi, belum adanya keberpihakanpemerintah pada produk inovasi buatan lokal, dan belum optimalnya keterlibatan industri dari tingkat hulu hinggahilir,” ungkap Panut. (sindonews)

Read More

Pemkab Sleman Musnahkan Ribuan Botol Miras

sembada.id - Pemkab Sleman memusnakan  5050 minuman keras (miras) dari berbagai jenis dan kemasan dengan mengunakan alat berat di halaman lapangan pemkab Sleman, Selasa (19/12/2017). Miras tersebut merupakan hasil operasi justisi selama Januari hingga Desember tahun ini dari berbagai tempat, seperti  rumah, kios, warung,  toko kelontong  dan  waralaba yang ada di Sleman dengan 29 tersangka serta telah mendapatkan ketetapan hukum dari pengadilan negeri (PN) Sleman.

Kepala Satpol PP Sleman,Hery Sutopo mengatakan sesuai dengan aturan, yakni peraturan daerah (perda) no 8/2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol, yang boleh menjual miras, hanya cafe, bar atau tempat yang memiliki izin  penjualan miras. Sedangkan toko modern dan kelontong  serta tempat-tempat yang tidak memiliki izin dilarang menjual miras kepada konsumen.

“Karena itu, miras yang kami sita bukan hanya  miras oplosan namun juga yang  berstandar  buatan pabrik,” ungkap Hery di sela-sela pemusnahan miras di halaman lapangan Pemda Sleman, tersebut.

Hery menjelaskan karena dampak dari miras ini, bukan hanya merusak generasi muda, namun juga tindakan negatif lainnya, termasuk tindak kriminalitas.  Sehingga untuk menekan peredaran,  pihaknya terus melakukan penertiban secara rutin dan bagi yang melanggar  akan mendapatkan sanksi yang cukup berat.

“Untuk  sanksi  yaitu maksimal hukuman kurungan tiga bulan dan denda Rp40 juta,” paparnya.

Hery  menegaskan dengan sanksi  maksimal tersebut diharapkan para pelanggar  tidak mengulangi perbuatannya lagi.  Termasuk yang akan melakukan pelanggaran berpikir  dua kali sebelum bertindak. Hanya saja,  untuk berat  tidaknya sanksi menjadi kewenangan pengadilan.  Namun yang jelas,  pihaknya telah merekomendasikan sanksi maksimal. 

“Dari 29 tersangka itu, dua orang dijatuhi hukuman denda Rp25 juta subsider tujuh hari kurangan,” jelasnya.    

BupatI Sleman Sri Purnomo mengharapkan kegiatan pemusnahan miras ini dapat  ditindak lanjuti dengan kegiatan operasi yang lebih giat lagi. Sebab miras yang dimusnahkan ini hanyalah sedikit bukti yang ada. Sedangkan kasus miras yang sebenarnya  merupakan fenomena gunung es. Sehingga dalam pemberantasan miras jangan hanya hangat-hangat tahi ayam atau dilakukan sekedarnya saja.

“Saat ini penyakit masyarakat telah menjangkau hampir di seluruh wilayah Sleman, baik perkotaan maupun pedesaan. Cukup banyak generasi muda  yang terjebak kedalam tindak penyalahgunaan miras, perjudian maupun tindak kriminal lainnya,” tandas Sri Purnomo dalam sambutan tertulis yang dibacakan wakil bupati Sleman Sri Muslimatun.

Menurut Sri Purnomo berkenaan dengan hal tersebut diharapkan peran masyarakat, dalam mengantisipasi peredaran miras dan narkoba maupun bentuk kejahatan lainnya. Sebab tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat,  tentunya dalam menuntaskan  masalah  miras maupun  kejahatan yang sering terjadi tidak akan optimal.

“Untuk itu, agar pemberantasan miras ini dapat optimal, maka harus mendapat dukungan dari semua pihak. Termasuk sejak dini harus dilakukan langkah-langkah antisipasi, agar peredaran miras, narkoba, perjudian dan sejenisnya bisa diredam,”  harapnya. 

Read More

Sleman Raih Leadership Award dan IGA 2017

sembada.id - Dipenghujung akhir tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sleman tak henti-hentinya menorehkan prestasi di tingkat nasional.  Kali ini dua  penghargaan sekaligus berhasil diraih Bupati Sleman Sri Purnomo yang  dianugerahi Leadership Award 2017 yang sekaligus meraih Innovative
Government Award 2017.  Penganugerahan penghargaan tersebut diserahkan  langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Bupati Sleman di Puri  Agung Convention Hall Hotel Grand Sahid Jaya,  Senin  (18/12) malam.

Sekretaris Daerah  (Sekda)  Sleman Sumadi  menjelaskan  dalam penilaian Leadership Award,  sebelumnya tim penilai dari Kemendagri telah terlebih  dahulu melakukan penilaian terhadap kepemimpinan Bupati Sleman yang  dilakukan pada bulan Oktober 2017 lalu.       

Penilaian dilakukan dengan serangkaian wawancara baik pada jajaran  pemerintah maupun tokoh masyarakat. Dari penilaian tersebut akhirnya  dipilih 5 Gubernur, 12 Bupati, 7 Walikota yang mendapat penghargaan  Leadership Award 2017.

"Adapun aspek penilaian dalam Leadership Award ini meliputi Kepemimpinan  Birokrasi dengan 5 indikator, yaitu visioner, kapabilitas, akseptabilitas, integritas dan gaya kepemimpinan. Selain itu ada Kepemimpinan Sosial dengan  6 indikator yang meliputi jujur dan transparan, disiplin, tanggungjawab, toleransi, gotong royong dan santun," jelasnya.

Sedangkan diraihnya IGA 2017, menurutnya juga telah melalui serangkaian proses. Proses dimulai dari  penjaringan profil yang dikirim masing-masing  daerah ke Kemendagri,  presentasi pada bulan Oktober 2017, yang kemudian  ditindaklanjuti dengan  kunjungan lapangan oleh Tim Penilai dari  Badan  Litbang  Kemendagri ke sejumlah inovasi Pemerintah Kabupaten Sleman pada
bulan November lalu.

“Berdasar profil tersebut kemudian  dilakukan penilaian melalui serangkaian  proses verifikasi dan analisis. Dari 135 daerah ditetapkan 23 nominator, yang terdiri dari 3 provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota, salah satunya  Pemkab Sleman,” terang Sumadi.   

Bupati Sleman Sri Purnomo, mengucap  syukur dan berterimakasih pada seluruh  jajaran Pemkab Sleman serta masyarakat Sleman yang telah mendukung diraihnya prestasi ini.  Ia menjelaskan bahwa dalam IGA 2017, Sleman  mengunggulkan 5 inovasi daerah, yakni Sistem Terintegrasi, Pelayanan Kesehatan Lansia (Tua Keladi), Pengelolaan Sampah Mandiri, TRC Penanggulangan Bencana, dan Tim Penanggulangan Kemiskinan. Kelima inovasi ini selain bisa ditinjau langsung ke lapangan juga bisa dilihat melalui Sleman Smart Room.

“Saat evaluasi penilaian lalu,  kami mengajak tim penilai ke Sleman Smart Room  untuk melihat sistem informasi yang dilaksanakan Kabupaten Sleman.  Sistem informasi ini sudah terintegrasi sehingga bisa melihat kondisi dan  potensi secara keseluruhan di Kabupaten Sleman,” ujar Sri Purnomo.

Menurutnya,  sistem terintegrasi yang menjadi salah satu unggulan Sleman  ini diharapkan bisa memudahkan pelayanan kepada masyarakat. “Dengan sistem  yang terintegrasi,  masyarakat bisa terlayani dengan sebaik-baiknya,  cepat, tepat, dan efisien,” jelasnya.
           
Sri Purnomo menambahkan bahwa  Pemkab Sleman juga berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani  masyarakat. “Jadi tidak hanya pada saat penilaian saja, akan tetapi kinerja  harian itu harus tetap kita ukur dengan baik dan terus ditingkatkan,"
tambahnya.(dik)

Read More