BPK Nilai Layanan Kependudukan Disdukcapil Sleman Kurang Optimal


sembada.id  – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Yogyakarta menilai layanan administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Sleman kurang optimal.

Penilain itu, setelah BPK melakukan pemeriksaan terhadap efektifitas penyelenggaraan admistrasi kependudukan di Sleman. Pemeriksaan sendiri bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan data yang lengkap, akurat, mutakhir dan tepat waktu, terutama  untuk pembangunan. 

Dalam  pemeriksaan itu, BPK menemukan ada empat permasalahan dalam hal kependudukan. Pertama Disdukcapil Sleman belum optimal dalam  meningkatkan kesadaran penduduk untuk melapor soal kependudukan. Kedua dalam menyajikan kualitas data  belum optimal. Ketiga belum melaksanana pengamanan database sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan jaringan KTP elektronik  belum memenuhi kriteria serta keempat belum merencanakan, melaksanaan dan mengevaluasi kependudukan secara memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK perwakilan DIY merekomendasikan Disdukcapil Sleman untuk segera melaksanakan hasil pemeriksaa tersebut.

“Itulah empat point penting LHPK BPK perwakilan Yogyakarta terhadap layanan adminsitrasi kependudikan di Sleman,” kata ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta, soal hasil pemeriksaan BPK tersebut, Selasa (26/12/2017). LHPK BPK  terhadap efektifitas penyelenggaraan admistrasi kependudukan Sleman itu diserahkan kepada pemkab Sleman di kantor BPK perwakilan Yogyakarta,  Kamis (21/12/2017) lalu.

“Karena data kependudukan itu penting, terutama sebagai bahan dalam menyusun pembangunan, maka meminta pemkab Sleman segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut,” tandas politisi PDIP itu.

Selain itu, juga akan meminta klarifikasi kepada pemkab Sleman, terhadap hasil pemeriksaan BPK, khususnya apa penyebab layanan administrasi kependudukan di Sleman belum optimal.  Baik yang menyangkut dengan keakuratan data maupun hal-hal teknis lainnya, termasuk  jaringan layanan KTP elektronik  yang belum memenuhi kriteria.

“Ini yang menjadi pertanyaan, padahal Sleman sudah mencanangkan menuju smart regency.  Bahkan mendapat penghargaan.  Sehingga ini perlu penjelasan,”  tegasnya. 

Menurut Haris untuk kepentingan tersebut, badan musyawarah DPRD Sleman segera akan melakukan pembahasan,  khususnya menyusun jadwal kegiatan bulan Januari 2018, satu  di antaranya soal klarifikasi LHPK  BPK itu.

Kepala Disdukcapil Sleman Jazim Sumirat belum bisa dimintau tangggap dan memberikan keterangan soal LHPK BPK tersebut.  Sebab saat dihubungi melalui ponselnya, yang bersangkutan mengatakan sedang berada di luar kota 

“Maaf saya sedang acara diluar kota,”  jawab Jazim saat menjawab WA soal LHPK BPK itu.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "BPK Nilai Layanan Kependudukan Disdukcapil Sleman Kurang Optimal"

Posting Komentar