Catatan Akhir Tahun, LBH Yogyakarta Pemerintah Belum Jadikan Hukum Sebagai Panglima


sembada.id  – Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yogyakarta menilai, pemerintah daerah  di DIY  belum menjadikan hukum sebagai panglima setiap merumuskan kebijakan.  Justru sebaliknya hukum dijadikan  sarana  dalam melaksanakan kebijakan.  Terbukti dalam membuat peraturan lebih memihak kepada penguasa atau menurut selera pejabat.  

Kepala divisi advokasi LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadhli  mengatakan dengan kondisi tersebut, bukan hanya menjadikan adanya diskriminasi dalam penerapan hukum, yaitu lemah kepada penguasa dan kuat kepada orang kecil, namun dalam membuat peraturan perundang-undagan sesuai dengan selera  atau kepentingan pejabat.  Sedangkan hak-hak warga diabaikan.

“Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang masuk ke kami (LBH Yogyakarta). Seperti pengusuran pedagang di pasar kembang untuk kepentingan PT KAI. Dimana untuk kepentingan ini, dengan Perwal Yogyakarta. Padahal pasar itu merupakan pasar tradisional, tetapi pemkot tidak melihatnya tetapi malah memihak PT KAI, yang notebone BUMN,” kata Yogi  saat memaparkan catatan akhir tahun 2017 LBH Yogyakarta, di kantor LBH setempat Jalan Ngeksigondo 5A, Kotagede, Yogyakarta, Rabu (27/12/2017).

Contoh lainnya,seperti pengusuran warga Temon Kulonprogo, yang daerahnya akan dijadikan bandara baru Yogyakarta  dan juga  pemanfaatan lahan. Terutama di wilayah  Sleman untuk pembangunan mall serta apartemen maupun hotel. Dimana untuk kepentingan tersebut,  warga menjadi tidak memiliki ruang publik. 

“Selain menjadikan eskalasi konflik  di DIY  cukup tinggi ,  juga maraknya pelanggaran hak asasi manusis (HAM) serta demokrasi,” paparnya.

Menurut Yogi,  untuk pelanggaran HAM yang ditangani LBH Yogyakarta, selain pengusuran pedagang Pasar Kembang dan warga Temon, juga pengusuran warga Parangkusumo, Kretek, Bantul serta penolakan  izin warga atas pembangun sekretariat gereja di Gunungkidul. 

“Dari catatan tersebut menunjukkan pemerintah lepas dari tanggung jawabnya.  Jika hal itu tidak ada perubahan, tentunya dimasa mendatang kasus pelanggaran HAM dan demokrasi dI DIY dipastikan akan bertambah,” tandasnya.

Kepala divisi Kampaye LBH Yogyakarta Isyana menambhakan selama  2017, LBH Yogyakarta menerima 212 aduan atau meningkat jika dibandingkan tahun 2016, yaitu 198 aduan. Dari jumlah aduan tersebut  terdiri dari beberapa konteks permasalahan hukum di antaranya, pidana, 72 kasus, perdata, 126 kasus dan tata usaha negara (TUN), 14 kasus.

“Untuk aduan-adauan sendiri kami lebih fokus pada penangganan struktural daripada personil,” tambahnya.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Catatan Akhir Tahun, LBH Yogyakarta Pemerintah Belum Jadikan Hukum Sebagai Panglima"

Posting Komentar