Dewan Sleman Terima Empat Raperda Dibahas Jadi Perda



sembada.id - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sleman mengajukan empat rancangan peraturan daerah (raperda)  perubahan kepada DPRD Sleman,  Kamis (21/12/2012). 

Empat raperda yang diajukan yakni,  raperda perubahan perda No 6/2010 tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP),  raperda perubahan perda No 13/2011 tentang retribusi pelayanan sampah dan kebersihan, raperda perubahan no 15/2011 tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat serta raperda pencabutan perda No 5/2014 tentang rertibusi  izin gangguan (HO).

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan selain untuk mewujudkan regulasi daerah yang aplikatif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,  empat raperda perubahan tersebut juga implementasi adanya perubahan  dari peraturan  yang  di atasnya.  Terutama dalam memberikan kemudahan bagi pelaku usaha  mendirikan usaha di bidang perdagagan. 

Di antaranya untuk raperda perubahan perda SIUP karena ada aturan sudah tidak ada lagi pendaftaran ulang setiap lima tahun. Sehingga pemiliknya tidak perlu lagi daftar ulang, selama perusahaan perdagangan  tersebut tidak ada perubahan  data.

“Untuk itu sebagai tindaklanjutnya ada  beberapa pasal yang ada  di perda sebelumnya,” kata Sri Purnomo saat menyampaikan nota pengantar empat raperda dalam sidang paripurna di ruang paripurna DPRD Sleman, Kamis (21/12/2017).

Beberapa perubahan  tersebut  di antaranya penghapusan melakukan daftar ulang SiUP  setiap lima tahun, mengubah penerbitan jangka waktu SIUP yang diatur paling lambat tiga hari menjadi diatur paling lambat  dua hari,  penolakan terhadap permohonan yang dinyatakan belum lengkap dan benar  yang saat ini diatur paling lambat tiga hari menjadi  1 hari serta untuk persyaratan admintras yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati (perbup).

“Untuk raperda perubahan retribusi pelayanan sampah dan kebersihan, karena ada beberapa perubahan kebijakan, seperti pengelolaan dan pembangunan tranfer depo,” paparnya.

Menurut Sri Purnomo dengan adanya kebijakan ini,maka ada beberapa perubahan, antara lain ada pembatasan  cakupan pelayanan, penambahan pelanggan sosial dan penghapusan retribusi sampah bagi para pedagang kaki lima (PKL).

Mengenai  perubahan perda pemakaman dan pengabuan mayat, karena tahun 2017 ini mendapatkan hibah krematorium dari parisada hindu darma Indonesia (PHDI). Dimana tempat itu berada di Madurejo, Prambanan.   Karena itu perlu ada peraturan, terutama soal retribusi yang memanfaatkan tempat tersebut.

“Untuk retribusi ini, ditetapkan Rp3 juta,” terangnya.

Sementara untuk pecabutan perda retribusi HO, sebagai realisasi dari permendagri No 19/2017 tentang pencabutan izin HO di daerah.  Pencabutan sendiri untuk mendukung percepat pertumbuhan ekonomi  dengan melakukan penyederhaan perizinan.

“Untuk itu setelah penyampaian raperda ini kami harapkan DPRD segera melakukan pembahasan, sehingga segera menjadi perda,” tandas Sri Purnomo.

Wakil ketua DPRD Sleman Sukaptono mengatakan setelah adanya penyampaian raperda ini, maka fraksi-fraksi segera akan melakukan pembahasan untuk memberikan pandangan umum terhadap empat raperda tersebut.  Untuk penyampaian pandangan umum fraksi  sendiri di jadwalkan minggu depan.

“Kami harapkan fraksi sudah dapat menyampaikan pandangan umumnya, Rabu (27/12/2016),” ungkap Sukaptono mengakhiri rapat paripurna tersebut.(wpr) 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Dewan Sleman Terima Empat Raperda Dibahas Jadi Perda"

Posting Komentar