Pejabat Eselon Sleman Dibekali Pengertian Gratifikasi


sembada.id  – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sleman memberikan sosialisasi tentang gratifikasi kepada pejabat eselon pemkab setempat   di aula lantai III Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP) Sleman, Senin (18/12/2017).  Pembicara dalam acara tersebut fungsional gratifikasi madya komisi pemberantasan korupsi (KPK) Sugiarto.

Selain untuk membekali aparat sipil negera (ASN) tentang gratifikasi, kegiatan itu sekaligus untuk  meningaktkan kinerja dan menjaga agar aparat sipil negara (ASN) setempat tidak melakukan pelangaran aturan. Terutama yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diembannya maupun tindak pudana korupsi lainnya.

Bupati Sleman Sri Purnomo menjelaskan kegiatan ini merupakan komitmen Sleman dalam mewujudkan pemerintah yang bersih (good goverment). Selain itu,juga sebagai  upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang gratifikasi, sekaligus upaya preventif terhadap kemungkinan pelaku tindak pidana korupsi

“Diharapkan dengan sosialisasi ini  ASN menjadi paham.  Terutama  dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), amanah, jujur dan profesionall. Termasuk dapat bersikap tegas dalam membedakan mana pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dan  pemberian yang wajar sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat dan sosial,” kata Sri Purnomo usai pembukaan kegiatan tersebut.

Menurut Sri Purnomo selain dengan sosialiasi,  untuk mewujudkan pemerintahan berish, terutama dalam pemberntasan pungutan liar (pungli),  juga dengan mengeluarkan regulasi dan membentuk satuan tugas sapi bersih (Satber) Pungli serta  tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberntasan korupsi pemkab Sleman.

“Saya berharap  dengan pemahaman yang benar tentang gratifikasi dan pengamalan untuk tidak menerima gratifikasi merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi,” tandasnya.

Petugas pelaksana (Plt)  Inspektorat  Sleman Suyono menambahkan sosialisasi tersebut untuk memberikan pemahaman tentang gratifikasi kepada pejabat struktural maupun fungsional guna mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.

“Ada 75 pejabat eselon yang mengikuti sosialisasi ini, mereka yaitu para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), auditor dan pejabat P2UPP,” tambahnya.

fungsional gratifikasi madya komisi pemberantasan korupsi (KPK) Sugiarto mengatakan ada tuga jenis gratifikasi, yaitu gratifikasi yang harus dilaporkan, gratifikasi kedinasan dan gratifikasi yang tidak dilaporkan.

 Gratifikasi yang harus dilaporkan adalah pemberian yang berkaitan dengan jabatan yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan atau yang terkait dengan pelayanan masyarakat dan pemberian perijinan pelayanan masyarakat.

“Pasti di tiap OPD punya pelayanan seperti itu kalau ada yang terkait maka dianggap suap,”  jelasnya. 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pejabat Eselon Sleman Dibekali Pengertian Gratifikasi"

Posting Komentar