PN Sleman Tolak Pra Peradialan SP3 Goa Pindul

sembada.id – Pengadilan negeri (PN) Sleman memutuskan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Atiek Damayanti warga Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, DIY kepada Polda DIY terhadap surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus Goa Pindul dengan tersangka Subagya. Alasanya apa yang telah dilakukan Polda DIY tersebut sudah sesuai dengan prosedur.

Hal tersebut dibacakan hakim saat sidang di PN Sleman, Selasa (12/12/2017) dengan agenda pembacaan putusan. Sidang sendiri dipimpin hakim tunggal Satyawati Yun Irianti. Pemohon diwakili kuasa hukumnya Oncan Poerba dan rekan, sedangkan termohon Polda DIY diwakili biro hukum Polda DIY yang dipimpin pelaksana tugas (Plt) Kabid Hukum Polda DIY AKBP M. Marpaung

“SP3 termohon sah sesuai hukum, kami putuskan praperadilan ditolak,” kata hakim Setyawati Yun Irianti sambil mengetok palu mengakhiri sidang praperadilan itu. Setelah membacakan putusan tersebut hakim langsung meninggalkan ruang sidang.

Kuasa hukum, Atiek Damayanti, Oncan Poerba mengatakan terhadap putusan ini tidak bisa berbuat banyak. Sebab itu merupakan upaya akhir terhadap masalah tersebut. Menurut Oncan dasar hakim menolak praperadilan, karena apa yang dilakukan Polda DIY dengan mengeluarkan SP3 terhadap perkara itu sudah sesuai dengan prosedur. Sehingga tidak perlu ada pengembangan.

“Sebagai tindak lanjut dari putusan ini kami akan melakukan perlawan, baik pidana maupun perdata,” kata Oncan menanggapi putusan tersebut.

Menurut Oncan meski praperadilan ditolak, namun pihaknya tetap menganggap kasus pindul itu pidana. Sebab dalam pengelolaannya tidak ada izin, baik tata ruang maupun lingkungan. “Waluapun itu untuk kepentingan masyarakat banyak, tetapi tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada,” tandasnya.

Plt Kabid Hukum Polda DIY AKBP M Marpaung mengatakan dengan ditolaknya praperadilan tersebut,berarti apa yang dilakukan Polda dengan mengeluarkan SP3 sudah sesuai dengan prosedur.

“Dasar pengembangan perkara itu LP, yang harus ditindaklanjuti. Jika tidak sesuai,maka gelar perkara, hasil penyelidikan dan penyidikan tidak bisa dikembangkan,” ungkapnya.

Menanggapi adanya upaya hukum lain dari pemohon, Marpaung mengatakan itu hak mereka dan pihaknya siap untuk masalah tersebut.(wpr)