Bupati Sleman Ingatkan OPD Displin Anggaran

sembada.id – Bupati Sleman Sri Purnomo memberikan peringatan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) agar displin waktu dalam pelaksaaan program anggaran.  Yaitu tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan.  Sebab bila tidak tepat waktu  bukan hanya akan menghambat pembangunan, tetapi  program akan tertunda bahkan tidak selesai. 

Sebaliknya  jika dilaksanakan dengan cepat, selain kegiatan tidak menumpuk diakhir tahun anggaran.  Juga masih dapat melakukan evaluasi  sebagai umpan balik merencanakan program  tahun berikutnya.

“APBD sudah diketok awal November 2017 lalu dan Desember  juga sudah mengawali kontrak bersama pengadaan barang dan jasa. Untuk itu OPD harus  segera melaksanakan program kegiatan yang sudah dituangkan dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA),” tandas Sri Purnomo saat pengarahan DPA kepada OPD di aula Bappeda setempat, Senin (8/1/208).

Namun begitu, untuk pelaksanaan  program kegiatan tetap harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Baik yang menyangkut dengan administrasi maupun hal-hal teknis lainnya. Untuk admnistrasi, misalnya  harus lengkap serta surat pertanggung jawaban (SPJ) dan transaksi non tunai juga harus valid.

“Transaksi  non tunai harus  dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian serta dilakukan evaluasi sebagai masukan untuk penyempurnaan ketentuan,”  terangnya.

Sri Purnomo juga mengingatkan agar OPD yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.  Di antaranya untuk  kontrak harus selesai sebelum 21 Juli.  Sehingga ada waktu untuk menyelesaikan laporan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

“Oleh karenanya proses pengadaan agar segera dilaksanakan, jangan sampai penandatanganan kontrak melebihi ketentuan ini,” harapnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Harda Kiswaya menambahkan  APBD Sleman tahun 2018 Rp 2.627.296.345.926,30.  Dari jumlah tersebut  Rp 1.205.782.525.854,00 atau 45,89% untuk  belanja langsung.  

Sedangkan untuk  anggaran terbesar, pada sektor  pendidikan dan kesehatan.  Bahkan untuk pendidikan melebihi kententuan nasional 20%, yaitu Rp 790.686.027.1010,56 atau 30,10% dari APBD. Untuk anggaran kesehatan  Rp 266.250.016.367,00 atau 10,13% dari APBD. (wpr) 

Tweet

Subscribe to receive free email updates: