Dewan Desak Pemkab Sleman Tutup Toko Jejaring Langgar Aturan


sembada.id –  Komitmen pemkab Sleman dalam menegakkan aturan,  toko warabala  atau berjejaring yang melanggar  ketentuan, seperti  jarak dan fungsi  serta legalitas  dipertanyakan.  Sebab hingga sekarang belum ada tindakan  tegas terhadap toko- toko tersebut.  Bahkan kesannya dibiarkan. 

Buktinya, toko-toko  itu tetap beroperasi , termasuk tidak ada peringatan. Bukan itu saja, di beberapa tempat muncul toko jejaring baru.  Padahal,  tahun 2015 lalu, pemkab sudah menyatakan tidak akan memberi izin pendirian toko jejaring termasuk akan menertibkan toko jejaring yang melanggar aturan.

Data pemkab setempat dari 201 toko jejaring. yang ada di Sleman  hanya 19 toko jejaring  yang memiliki izin, sisanya 182 toko jejaring  belum ada izinnya.

Untuk toko jejaring  di Sleman telah di atur dalam  peraturan daerah (Perda) nomor 54/2015 tentang perubahan atas Pereturan  Bupati Sleman nomor 44/2013 tentang petunjuk pelaksanaan Perda
kabupaten sleman nomor 18/2012  tentang perijinan Pusat Perbelanjaan dan toko modern.

Atas kondisi ini DPRD Sleman mendesak pemkab setempat segera menertibkan toko jejaring  yang melanggar aturan tersebut. Termasuk  menindak dan memberi sanksi tegas bagi siapa yang diketahui melakukan  pelanggaran. 

Sekretaris   Fraksi PAN  DPRD Sleman Arif Kurniawan menagatakan tindakan tegas ini penting. Sebab jika ini dibiarkan,  selain  Sleman akan menjadi hutan toko jejaring.  Juga akan mematikan dan mengancam usaha kecil menegah (UKM)  gulung tikar, karena kalah bersaing dengan toko jejaring tersebut.

“Indikasinya, saat ini toko kelontong milik warga mulai sepi pembeli, karena warga setempat  lebih memilih pergi ke toko jejaring yang ada di daerah mereka,” kata  Arif  ruang kerjanya, Kamis (4/1/2018).

Untuk itu, meminta komitmen pemkab dalam menegakkan peraturan yang  telah dibuatnya.  Termasuk harus memperketat dan mengevaluasi  dalam memberikan  maupun mengeluarkan izin,  bagi toko jejaring yang sudah habis masanya dan mengajukan perpanjangan izin. Sehingga, jika ada
yang tidak sesuai dengan aturan segera dapat diketahui dan bagi yang melanggar dapat ditindak.

“Konsistensi pemkab ini yang kami ingatkan, bukan hanya janji namun tidak ada bukti. Untuk itu, perlu adanya pengawasan dari semua pihak,” tandasnya.

Menurut Arif dari temuan di lapangan,  selain melanggar zonasi atau jarak, toko jejaring juga melanggar  fungsi.  Sebab  bukan hanya melakukan usaha perdagangan, tetapi juga usaha jasa. Seperti menerima pembayaran BPJS,  listrik, telepon maupun pemesanan tiket.  Jelas itu sudah menyalahi  perizinan.

“Karena itu, kami meminta pemkab segera menegakkan perda,  yaitu dengan menutup toko jejaring yang melanggar  tersebut,” tandasnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman Tri Endah Yitnani mengakui di Sleman banyak toko  jejaring  yang melanggar aturan. Namun bukan berarti membiarkan hal tersebut. Sebab tetap melakukan tindakan.  Di antaranya selain dengan melakukan pendataan
ulang, juga penertiban bagi yang melanggar ketentuan.  Hanya untuk penertiban ini tidak sekaligus  tetapi secara bertahap.

“Saat ini kami sedang  melakukan pendampingan kepada toko jejaring yang melanggar.  Ternasuk mengawal  untuk mengurus perizinan.  Jika tetap tidak diindahkan akan ada tindakan tegas, yaitu penutupan.  Hingga sekarang sudah ada 26 toko jejaring  yang kami tutup,”  ungkap  mantan kepala dinas pasar Sleman itu.(wpr)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Dewan Desak Pemkab Sleman Tutup Toko Jejaring Langgar Aturan"

Posting Komentar