Jumlah BUMDes di Sleman Masih Minim

 Kepala desa Sardonoharjo Harjuno Wiwoho melantik pengurus  BUMDes Sardonoharjo periode 2018-2022 di aula balai desa setenpat, Kamis (18/1/2018)

sembada.id  – Jumlah desa di wilayah Sleman yang memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) masih sangat terbatas.  Data pemkab setempat, dari 86 desa yang ada di Sleman,  baru 25 atau 29% yang sudah memiliki BUMDes  dan ditetapkan dengan peraturan desa (perdes). 

Padahal keberadaan BUMDes  ini sangat penting.  Selain untuk  mengoptimalkan potensi  yang ada di desa tersebut,  sehingga  kesejahteraan  dan perekonomian  warga meningkat,  dalam pengelolaan aset produksi  desa  juga  lebih transparan,  karena  akan selalu diupdate serta disampaikan dalam forum  musyawarah desa (musdes). 

Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan pemkab Sleman agar setiap desa memiliki BUMDes. Pemkab sendiri menargetkan nantinya semua desa di Sleman memiliki BUMDes.

Kasi  pengembangan potensi  masyarakat dinas pemberdayaan masyarakat  desa (PMD) Sleman Didik  Daru  Suryo mengakui  meski  BUMDes sangat penting,  termasuk  desa sudah mengetahui  hal tersebut.  Sebab semuanya sudah dijelaskan dalam UU No 6/2014 tentang pemerintah daerah.  Di antaranya menyebutkan untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi  desa melalui lembaga yang dinamakan  BUMDes.

Masalahnya upaya membentuk BUMDes  tersebut sering menghadapi kendala.  Di antaranya keterbatasan  modal,  sumber daya  manusia (SDM) dan belum adanya sinergitas antara desa dengan BPD setempat. Termasuk komitmen kepemimpinan di tingkat desa  juga banyak  yang belum bervisi ekonomi pemberdayaan masyarakat.

“Kendala tersebut,  juga  menyebabkan unit-unit usaha yang sudah berjalan di desa, kebanyakan tidak dikelola melalui BUMDes,”  kata Didik usai pelantikan pengurus  dan pengawas BUMDes desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman di aula balai desa setempat, Kamis (18/1/2018).

Menurut Didik,  jika kegiatan usaha tersebut dikelola BUMDes,  maka manfaatnya akan lebih besar. Selain dapat meningkatkan pendapatan asli desa,  juga memapu menyerap tenaga kerja.  Termasuk bila keberadaan BUMDes sudah menjadi badan hukum dan ditetapkan melalu perdes,  tentu BUMDes akan lebih mengakses tambahan modal, baik melalui pinjaman ke bank atau melalui hibah. Apalagi sesuai aturan yang baru penyaluran bantuan hibah ke desa, harus melalui lembaga yang sudah berbadan hukum seperti BUMDes.

“Untuk itu, kami akan terus  akan memberikan edukasi ,  serta memberikan sosialisasi dan referensi soal BUMDes ini,” paparnya.

Didik menjelaskan untuk  modal, sebenarnya  ada beberapa sumber  yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan BUMDes,  seperti  dana  desa.  Hal tersebut juga sudah sesuai aturan.  Hanya saja, untuk dana desa ini lebih terjebat pada pengunaan infrastruktur. Karena itu,  pola pikir pengunaan dana desa harus diubah.  Meski  untuk pemanfaatnya  tetap harus  melalui musyawarah desa.

Ketua komisi  B DPRD Sleman Nur Hidayat  mengatakan sangat  mendukung upaya pemkab dalam mendorong pembentukan  BUMDes  di semua desa yang ada di Sleman.  Tetapi dalam pengelolananya tetap harus ada  pengawasan yang ketat.  Di antaranya monitoring rutin dan update laporan.  Termasuk  kemudahan warga dalam mengakses  perkembangan BUMDes tersebut.  priyo setyawan

Tweet

Subscribe to receive free email updates: