Kasus Kekerasan Anak Di Sleman Tinggi



     Seorang pembicara sedang memaparkan materi saat focus group discussion (FGD) tentang penyusunan peraturan bupati sleman tentang kabupaten           layak anak di dinas P3AP2KB Sleman, Rabu (31/1/2018) 


SEMBADA.ID -Kasus kekerasan anak di Sleman cukup tinggi. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (P3AP2KB) Sleman  mencatat pada tahun 2017  terjadi 175  kasus.  Dari jumlah tersebut 54 masuk ranah hukum, 43 korban dan 11 pelaku.  Padahal Sleman telah mencanangkan sebagai kabupaten layak anak (KLA). Untuk itu,  berbagai langkah terus dilakukan pemkab Sleman guna menekan kasus tersebut.


Kepala dinas P3AP2KB Sleman Mafilindati Nuraini mengaku prihatin dengan data tersebut. untuk itu, guna mencegah dan mengantisipasi kejadian ini, selain dengan edukasi dan pembinaan juga harus ada perhatian lebih serius dari semua komponen yang ada. Baik pemerintah, pemangku kepentingan dan stakeholder.


 “Penanganan masalah ini memerlukan langkah konkrit,” kata Linda panggilan Mafilindati Nuraini usai focus group discussion (FGD) tentang penyusunan peraturan bupati (perbup) Sleman tentang kabupaten layak anak  di aula dinas P3AP2KB Sleman, Rabu (31/1/2018).


Linda menjelaskan untuk masalah ini  Pemkab Sleman berkomitmen dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Selain membentuk  gugus tugas kabupaten layak anak  (KLA) dan peraturan daerah (Perda) No 18/2013 tentang penyelenggaraan  perlindungan anak. Juga dengan memberikan pelatihan dan pembinaan serta sosialisasi.  Termasuk  memberikan informasi dan pemahaman kepada para pemangku kebijakan yang berhubungan dengan anak.


“Selain memberikan jaminan terpenuhi hak anak,  hal ini juga sebagai pijakan bagi mereka untuk mewujudkan cita-cita,”  paparnya.


Komitmen ini juga diteguhkan dengan dicanangkannya Sleman menuju Kabupaten Layakan Anak (KLA). Dimana  untuk  KLA, selain membentuk gugus tugas kabupaten, juga kecamatan dan desa, termasuk forum Anak Sleman (Forans),  pusat informasi dan konseling remaja (PIKR) serta satgas perlindungan anak.


“Untuk menciptakan anak yang sejahtera, pemkab juga sudah membuat kebijakan setiap anak yang lahir  harus sehat, cerdas dan berkualitas.  Sebab untuk menjadi  anak  yang  sejahtera, maka harus sehat baik fisik maupun psikis," tandas mantan kepala dinas kesehatan (Dinkes) Sleman itu. 


Langkah lainnya yaitu, dengan membentuk pusat pembelajaran keluarga (Puspaga). Dimana dalam Puspaga ini akan memberikan layanan aktif dan pasif serta konsultasi pengasuhan yang diampu  oleh psikolog. Termasuk  juga menyediakan layanan inovasi bagi keluarga paska perceraian.


“Kami harapkan melalui kegiatan ini kasus kekerasan anak dapat ditekan,” terangnya.

Linda juga berharap, dengan adanya perbup KLA, selain sebagai upaya  menekan kasus kekerasan pada  anak,  juga untuk menumbuhkan kesadaran, kepedulian, kesadaran dan peran aktif semua komponen dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas serta memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat dan anak.


Kasubbbag Perundang-undangan Bagian Hukum Pemkab Sleman Hendra Adi mengatakan selain untuk mengoptimalkan pelaksanaan perda perlindungan anak, adanya perbup ini juga diharapkan dapat menekan kasus kekerasan anak di Sleman. Dimana dengan perbup ini akan menjadi acuan dalam melaksanakan sistem operasi perlindungan terhadap anak.  



“Karena itu FGD ini untuk mencari masukan terhadap rancangan perbup KLA,” ungkapnya.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kasus Kekerasan Anak Di Sleman Tinggi"

Posting Komentar