ORI DIY Beberakan Dua Instansi Yang Rawan Jadi Lahan Pungli



sembada.id -  Praktik pungutan liar (Pungli) dalam proses pelayanan publik  di sektor pendidikan dan pariwisata  masih menjadi  laporan  berulang yang disampaikan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (OR)  DIY  sepanjang 2017.  Pencegahan dan minimnya  penindakan diduga menjadi penyebabnya.  Indikasinya untuk operasi tangkap tangan (OTT) Pungli di  DIY secara kuantitas tergolong kecil.  Tercatat dari 1316 OTT secara nasional ,   Satgas Saber Pungli DIY  hanya melakukan 12 kali dengan tersangka 12 orang.

“Angka ini tergolong kecil, jika dibandingkan laporan dan keluhan yang diadukan masyarakat,” kata Kepala  ORI DIY Budhi Masthuri saat  memberikan keterangan soal  laporan pengaduan ke ORI DIY pada tahun 2017 di kantor ORI DIY Jalan Woltermongisidi No 20, Yogyakarta, Kamis (11/1/2018).

Budhi menjelaskan sektor pendidikan yang terus berulang, misalnya pungutan uang gedung atau pengembangan institusi, uang seragam sekolah dan uang buku. Dimana pungutan di sektor ini sangat minim penindakan, baik secara hukum maupun administrasi.  Hal tersebut terjadi karena,masih ada pemahaman yang permisif dari pemamgku kebijakan dalam menyikapi pungutan tersebut, yaitu masuk pungli atau tidak.

Padahal seharusnya tidak sulit, sebab secara sederhana pungli dapat dikenali dengan melihat apakah ada peraturan dasar hukumnya dan apakah petugas yang memungut  memiliki kewenangan
“Dengan dasar itu,  jika punguta tidak ada dasar hukum atau dilakukan petugas yang tidak memiliki kewenagan,  seharusnya patut diduga  itu adalah pungutan liar,”  jelas Budhi.

Hal yang sama juga terjadi di sektor pariwisata.  Dari investigasi  ORI DIY  sebagai tidak lanjut dari laporan masyarakat,  pungli banyak terjadi  area masuk dan parkir  di tempat wisata.  Dimana tarifnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah (perda). Namun yang melakukan biasanya  pertugas tidak resmi.

“Terhadap hal ini, pemerintah dan penegak hukum di DIY  belum optimal melakukan penindakan,  sehingga  kurang memberikan efek jera. Akibatnya setipa tahun terus berulang, khususnya saat masa libur panjang,” tandasnya.

Budhi menambahka berulangnya praktik pungli ini juga berkorelasi dengan tidak patuhnya penyelenggara  terhadap standar pelayanan, baik yang menyangkut dengan tarif, persyaratan dan prosedur di tempat-tempat pelayanan publik. 


“Hasil survey penilaian kepatuhan di  DIY 2017, hanya Yogyakarta yang tingkat kepatuhan tinggi, untuk lainnya sedang,” ungkapnya. (wpr)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "ORI DIY Beberakan Dua Instansi Yang Rawan Jadi Lahan Pungli"

Posting Komentar