Pedagang Pasar Kembang Yogyakarta Gugat PT KAI Rp101 Miliar

      Kuasa Hukum paguyuban manunggal karsa pedagang pasar kembang (Sarkem) Yogyakarta saat mendaftarkan gugatan perdata  kepada PT KAI di          PN Yogyakarta, Senin (29/1/2018). 

SEMBADA.ID  – Tindakan pengusuran PT  kerata api Indonesia (KAI)  terhadap para pedagang yang menempati kios di jalan pasar Kembang (Sarkem),  Yogyakarta,  5 Juli 2017 lalu  berbuntut.   Atas  kejadian tersebut,  para  pedagangan Sarkem  yang tergabung dalam  Paguyuban  Manunggal  Karsa menggugat perdata  PT KAI  Rp101,2 miliar. 

Nilai gugatan itu terdiri dari kerugian materi  Rp21,2 miliar dan kerugian nilai pasar (marker value) Rp80 miliar. Jumlah itu dihitung karena sejak pengurusan hingga sekarang pedagang tidak bisa lagi berdagang hingga sekarang.   Gugatan perdata  itu  mereka  daftarkan  di pengadilan negeri (PN) Yogyakarta, Senin (29/1/2018).

Selain PT KAI, ada dua instansi lain yang digugat dan turut tergugat, yaitu Daops VI Yogyakarta dan Panitikismo, Kraton Yogyakarta. Untuk turut tergugat, masing-masing, pemkot Yogyakarta dan dinas perindustrian,  perdagangan, koperasi dan pertanian (Disperindagkoptan) Yogyakarta. 

Kuasa hukum para pedagang Sarkem dari LBH Yogyakarta  Lutfi Mubarok mengatakan  para pedagang  Sarken   melayangkan  gugatan perdata karena menilai proses pengusuran tersebut  merupakan tindakan melawan hukum.  Ini lantaran, baik pihak tergugat maupun pengugat  tidak pernah memberitahukan secara resmi  tentang pengusuran. 

Selain itu dasar pengusuran juga dinilai cacat hukum.  Sebab PT KAI memandang pedagang Sarkem merupakan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di trotoal.  Padahal sesuai  Perda Yogyakarta No 2/2009  tentang pasar yang menyebutkan  Sarkam merupakan pasar tradisional  dan mengakui yang ada di tempat itu merupakan pedagang.

“Termasuk  tempat pedagang itu diklaim sebagai  aset PT KAI,  sehingga akan ditata.  Padahal jelas itu asetnya pemkot Yogyakarta.  Jadi para pedagang tidak ada urusanya dengan PT KAI,”  kata Lutfi usai mendaftarka gugatan perdata di PN Yogyakarta, Senin (29/1/2018).

Hal lainnya yang dipertanyakan, yaitu  dasar pertimbangan PT KAI untuk mengusur para pedagang Sarkem karena memilki  surat kekancingan dari panitikismo Kraton Yogyakarta soal status tanah yang ditempati para pedagang  tersebut.   Untuk diketahui  bentuk  kekancingan itu adalah hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha.  Dari ketiga bentuk itu PT KAI tidak bisa menunjukkan, termasuk  jJika panitikismo mengklain itu tanahnya ,sesuai dengan undang-undang keistimewaan juga harus dibuktikan dengan surat keterangan  hak milik atas tanah tersebut.

“ Karena itu mari kita buktikan saja  di pengadilan,” tandasnya.

Sekretaris paguyuban Manunggal Karsa pedagang  Sarkem Yogyakarta  Efriyon Sikumbang menambahkan, sebelum melakukan gugatan ini sebenarnya, sudah melakukan berbagai  upaya untuk mencari keadilan. Di antaranya Topo Mepe (Berjemur) di Alun-Alun Utara Kraton Yogyakarta dan , melaporkannya ke ORI DIY dan ke Pemkot Yogyakarta.   Namun hingga sekarang belum ada tanggapan. Bahkan pemkot terkesan berpangku tangan. 

“Padahal selama  ini kami tertib memberikan retribusi,”  ungkapnya.

Menurut Efriyon,  alasan PT KAI mengusur para pedagang Sarkem, karena di kawasan itu akan ditata.  Hanya saja,  bentuknya seperti  apa  tidak ada kepastian. Awalnya akan dijadikan pusat pertokoan dan perhotelan serta terakhir akan dibuat pendestrian.

“Jumlah pedagang yang ada di situ ada 50 orang dan sejak pengusuran hingga sekarang tidak memiliki pekerjaan, termasuk tidak ada kompensasi. Karena itu kami mencari keadilan,” tandas pedangan warung makan Sarkem itu.

Keberadaan pedagang di Sarkem sendiri merupakan relokasi dari pedagang  yang dulunya berada di depan gedung Bank Indonesia (BI) di Jalan Senopati Yogyakarta. Karena ada penataan mereka di pindah ke Sarkem pada tahun 1970. 

Menanggapi gugatan tersebut, Humas PT KAI  Daops VI Yogyakarta Eko Budiyanto mengatakan belum bisa memberikan komentar.  Baru bisa memberika keterangan setelah mengetahui  haslnya, termasuk menentukan langkah.  Namun yang jelas untuk pengosongan tempat itu sudah sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku.

“Proses hukum biarlah berjalan,”  akunya.

Eko membenarkan pengosongan tempat itu untuk revitalisasi kawasan  stasiun Tugu, terutama  program pedestrian.  Untuk revitalisasi  sendiri,  tidak hanya di Sarkem,  namun sampai di perempatan Jlagran.  Hanya saja secara  bertahap. 

Tweet

Subscribe to receive free email updates: