Pengosongan Lahan Bandara NYIA Tak Sesuai Prosedur




Kepala ORI DIY Budhi  Matshuri  (kanan)  saat akan memberikan hasil akhir pemeriksaan kasus pengosongan dan pembongkaran rumah  warga yang masih bertahan di area IPL pembangunan bandara NYIA di Temon,Kulonprogo,  di kantor ORI DIY Jalan Robert Woltermongisidi 20, Yogyakarta, Rabu (17/1/2018).

sembada.id  – Ombudman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY menyimpulkan  tindakan manager  proyek  PT Angkasa Pura I Yogyakarta  dalam melakukan  pengosongan lahan dan  pembongkaran bangunan rumah serta  meteran dan  pemutusan aliran listrik  warga  di Temon, Kulonprogo  untuk pembangunan bandara  New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) merupakan tindakan maladministrasi. 

Kesimpulan ORI DIY itu berdasarkan hasil investigasi , baik yang menyangkut dengan temuan di lapangan maupun keterangan dari warga setempat.  Hasilnya dalam melakukan pengosongan lahan tidak sesuai dengan prosedur yang ada.   Manager proyek sendiri  dalam melakukan pengosongan lahan  melibatkan PT (persero)  Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan kepolsian. 

ORI Perwakilan DIY mencatat, maladminstrasi yang dilakukan manager proyek PT angkasa pura I,  yaitu soal dasar pengosongan lahan dan pembongkaran   rumah warga karena sudah ada penetapankonsiyansi  tidak sesuai ketentuan, yaitu UU No 2/2012 dan peratura mahkamah agung (perma) 3/2013.  Sebab  dalam penetapan konsiyansi itu tidak ada penolakan terhadap penawaran bentuk dan besaran kerugian.  Karena memang tidak ada musyawarah untuk  hal ini.  Managar proyek hanya melampirkan surat penolakan undangan. Padahal  yang ditolak warga adalah bandaranya. 

Selain itu,  tindakan manager proyek  yang  mengali lubang  dengan lebar 2 meter  dan kedalaman 1 meter di sekitar pekarangan warga tersebut . Sehingga menganggu aktivitas warga, sebab itu jalan akses masuk rumah.   Mestinya   hal tersebut  tidak dilakukan karena tidak patut.

“Atas fakta ini, maka permohonan penetapan yang  tidak sesuai dengan prosedur dan pengalian lubang  yang tidak patut itu meurpakan maladministrasi,”  kata Budhi Matshuri usai penyerahan hasil akhir pemeriksaan kasus pengosongan dan pembongkaran rumah  warga yang masih bertahan di area IPL pembangunan bandara NYIA di Temon,Kulonprogo,  di kantor ORI DIY Jalan Robert Woltermongisidi 20, Yogyakarta, Rabu (17/1/2018).

Untuk kepolisian  maladminstrasi dilakukan kepala polsek Temon. Yaitu saat melakukan tindakan pengosongan dan pembongkaran rumah warga tidak sesuai dengan kapasitasnya. Sebab Kapolsek dalam menjalankan tugasnya tidak  mengamankan justru sebaliknya seolah-olah sebagai instusi angkasa pura.  Mestinya hal ini tidak dilakukan sebab  perbuatannya tidak patut. 

“Perbuatan tidak patut  ini sesuai dengan peraturan ombudmen merupakan maladminsitasi,”  paparnya.

Sedangkan untuk PLN, dalam melaksanakan pembongkaran meteran dan pemutusan listrik warga,  tidak ada peringatan dan pemberitahuan terlebih dahulu.  Dasar PLN melakukan itu karena sudah menjadi kewenangan angkasa pura. Mestinya itu tidak bisa menjadi alasan. Sebab dalam perkara itu masa ada hubungan perdata antara  angkas pura dan warga.

“Sepatutnya PLN memberitahukan dulu.  Sehingga maladmistrasi PLN tindakan tidak patut,” ungkapnya.

Budhi menjelaskan  atas dasar itu, maka ORI menyarankan kepada  angkasa  pura agar proses pengosongan dan pembongkaran terhadap rumah atau bangunan warga di area IPL bandara dihentikan sementara  sampai ditemukan solusi  yang bisa diterima kedua belah piha.  Selain itu angkasa pura dan juga warga membuka kembali dialog yang melibatkan multistakeholder,  dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti  religii masyarakat, sosial budaya dan jaminan sosial ekonomi.

“Saran lainnya, yaitu mengevaluasi manager proyek, sebab di atas ada dialog, namun dibawah tetap ada kegaduhan. Sehingga ini tidak sesuai antara yang di atas dengan di bawah,” paparnya

Untuk kepolisian, menyarankan  Kapolda  DIY mengevaluasi tindakan Kapolsek Temon tersebut dan menindaklanjuti soal adanya tindakan kekerasan kepada warga.  Kepada PLN untuk mengevaluasi tindakan PLN Kulonprogo.

“Kami memberi  waktu 30 hari kepada semua pihak yang mnerima hasil pemeriksaan ini, untuk segera melaksanakannya, meski tidak harus tuntas.  Jika tidak hasil pemeriksaan ini akan dilaporkan ke Jakarta d tim revoluasi akan  membuat rekomendasi. Untuk rekomendasi  sendiri harus ditindaklanjuti. Bila tidak aka ada sanki sesuai dengan ketentian  yang berlaku,” tandasnya.

Sekretrais proyek  manager pembangunan bandara NYIA  Didik Catur belum bisa memberikan keterangan soal hasil pemeriksaan ORI DIY tersebut. Alasannya masih akan mempelajari dan merapatkannya.   

“Saya belum bisa memutuskan,  secepatnya kami  rapatkan dengan pimpinan dan hsilnya akan kami  sampaikan,”  janjinya. 

Sementara  PLN dan Polda DIY menyatakan siap melaksanakan saran tersebut. “Hasil laporan ini akan kami lakukan,” kata Irwasda Polda DIY  Kombes Pol Budi Yuwono. (sindo) 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pengosongan Lahan Bandara NYIA Tak Sesuai Prosedur"

Posting Komentar