Mendagri Tjahjo
Kumolo memberikan pengarahan saat Koordinasi
Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Regional I Tahun 2018 di Yogya
Rich Hotel, Jalan Magelang Km 6, Sinduadi, Mlati, Sleman, Selasa (27/2/2018).
SEMBADA.ID – Pemerataan
pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas guna menyejahterakan masyarakat
menjadi fokus pemerintah Indonesia.
Untuk mewujudkan hal tersebut, badan perencanaan nasional (Bappenas)
telah menetapkan lima rencana kerja pemerintah (RKP) yang akan menjadi program
prioritas.
Kelima RKP tersebut, yakni pembangunan manusia melalui pengurangan
kemiskinan dan peingkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar
wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalu
pertanian, industri dan jasa produkti, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan
sumber daya air; kemudian stabilitas
ketahanan dan keamanan nasional serta kesuksesan pemilu.
“Diharapkan dengan
RKP 2019 ini dapat mencanangkan program yang memberikan manfaat dan kualitas pada
masyarakat,’ kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang
Brodjonegoro saat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang)
Regional I Tahun 2018 di Yogya Rich Hotel, Jalan Magelang Km 6, Sinduadi,
Mlati, Sleman, Selasa (27/2/2018).
Bambang menjelaskan
ada tiga hal yang harus capai untuk mewujudkan tujuan nasional pembangunan
tersebut. Yaitu pertumbuhan ekonomi harus mencapai 5,4-5,8%. Menurunkan ratio
ketimpangan dan pengangguran terbuka. Untuk rasio ketimpangan, dari 0,391
menjadi 0,38% atau 0,11% dan pengangguran
terbuka dari 5,4% menjadi 4,8-5,2%.
“Untuk itu kepada
para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memprioritaskan pengentasan kemiskinan
dan pengangguran, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan baru ketimpangan rasio,”
tandas Bambang.
Bambang juga
meminta pemerintah daerah dan seluruh OPD untuk menggunakan Kemitraan
Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif “Jika APBD/APBN tidak
mencukupi dengan cara mengubah cara belanja konvensional menjadi pendekatan
KPBU,” terangnya.
Sementara Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam sambutanya mengingatkan agar
pemerintah daerah bisa jeli dalam melihat potensi daerahnya karena menjadi
acuan dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Selain itu, memaksimalkan
pendekatan struktural pemerintahan dengan mengoptimalkan masyarakat dan
peran-peran yang ada.
Pemerintah daerah
itu bukan seorang gubernur sampai kepala desa saja. Perencanaan pembangunan
harus melibatkan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh
adat yang ada di daerah. Ini harus dilibatkan dalam setiap pengambilan
kebijakan politik pembangunan
“Karena itu, saya mengimbau
para peserta untuk membangun konektivitas antar daerah,” harapnya.
Tjahjo
mencontohkan DIY yang banyak mendapatkan
penghargaan, karena perencanaan dan tahapan-tahapan berjalan baik. Sehingga DIY
menjadi contoh kecil antar kotamadya yang menerapkan sinergi pembangunan dengan
baik. Baik secara pengemasannya, pembangunan stabilitas, dan peran pamong semar.
Gubernur DIY Sri
Sultan HB X mengatakan pertemuan ini mempunyai arti sangat penting dalam
menyelaraskan program pembangunan pusat dan daerah. Prioritas nasional yang
ditetapkan pemerintah dapat didukung pemerintah daerah. Sehingga pemerintah
pusat mampu menyerap aspirasi daerah untuk memajukan dan mengembangkan
daerahnya dengan tetap bersatu dalam bingkai kesatuan pembangunan nasional.
“Seperti dalam filosofi pewayangan “Semar Mbangun
Kayangan” yang bisa dijadikan inspirasi. Sebuah kisah pewayangan yang
menceritakan semar sebagai simbol rakyat yang menghendaki pemimpin untuk
membangun jiwanya,” ungkap Sultan saat membuka kegiatan tersebut. (wpr)