Habis Izin Operasionalnya LKS Diminta Segera Perpanjang Izin

      Kasie Kelembagaan Sosial  Dinsos Elviana Laso memberikan keterangan seleksi pilar-pilar kesejahteraan sosial berprestasi Sleman 2018, di rumah          makan daerah Sucen,, Tridadi, Sleman,  Jumat  (23/2/2018).

 

SEMBADA.ID  - Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Sleman ternyata banyak yang tidak berizian.  Data Dinas Sosial (Dinsos) setempat, dari  102 LKS, 30% di antaranya  izin operasionalnya  sudah berakhir atau dapat dikatakan LKS itu tidak berizin.   Meski  begitu,  LKS tersebut  tetap melakukan kegiatan.  Walau konsekuensinya  tidak  mendapatkan  bantuan dari instansi terkait.

Kasie Kelembagaan Sosial  Dinsos Elviana Laso mengatakan karena perizinan itu penting, maka meminta LKS yang izin operasionalnya sudah berakhir, segera  mengurus perpanjangan.  Untuk perpanjangan sendiri,  dapat dilakukan di kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu (KP2TSP) DIY.

Apalagi  perizinan tersebut  bukan hanya sebagai ilegalistas dalam menjalankan operasi namun  juga untuk dasar penilaian LKS tersebut. Sebab bagi LKS yang tidak memiliki izin tidak akan dinilai termasuk tidak mendapatkan bantunan operasional maupun fasilitas lainnnya.

“ Untuk itu, pemkab Sleman terus mendorong agar  LKS yang belum memperpanjang izin  segera melakukan perpanjangan,”  kata Elviana Laso soal seleksi pilar-pilar kesejahteraan sosial berprestasi Sleman 2018, di rumah makan daerah Paten, Tridadi, Sleman,  Jumat  (23/2/2018).

Elvina menjelaskan  LKS-LKS tersebut tersebar  di beberapa kegiatan sosial, seperti  panti asuhan, panti  rehabilitasi, panti lansia dan  rumah singgah serta lembaga yang bergerak di bidang sosial lainnya.  Khusus untuk panti di Sleman tercatat ada 31 panti asuhan, empat panti rehabilitasi dan panti lansia  serta dua rumah singgah. 

“Karena itu seleksi pilar-pilar kesejahteraan sosial ini juga untuk pendataan lembaga sosial tersebut,”  terangnya.

Kepala Dinsos Sleman, Sri Murni Rahayu menambahkan seleksi bagi pilar-pilar sosial ini dilakukan pada 102 LKS, 520 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 17 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan 86 Karang Taruna.  Selain pilar-pilar sosial, juga akan dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja Wahana Kesejahteraan Berbasis Masyarakat (WKBSM) dan Usaha sosial Ekonomi Produktif (USEP).

WKBSM merupakan jejaring kerja pada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas dibidang usaha kesejahteraan sosial.

"Sedangkan KUBE merupakan program yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS) untuk mengelola usaha ekonomi produktif,” tambah mantan staf ahli bupati Sleman bidang ekonomi dan keuangan tersebut. 

Tweet

Subscribe to receive free email updates: