Honorer K2 Sleman Tuntut Jadi ASN

     Perwakilan  forum honorer kategori 2 (FHK2) Sleman Eka Mujiyanta meminta bupati Sleman Sri Purnomo agar mereka dapat diangkat menjadi               calon aparatur sipil negara (ASN)  saat audiensi di ruang rapat bupati setempat, Senin (12/2/2018)

SEMBADA.ID – Ratusan honorer Sleman yang tergabung dalam forum honorer ketegori 2 (FHK2) Sleman  mendatangi kantor bupati setempat, Senin (12/2/2018). Selain meminta  peningkatan kesejahteraan,   juga  agar  mereka diangkat menjadi calon aparatur sipil negera (ASN). 

Permintaan tersebut  bukan tanpa alasan. Sebab untuk tunjangan kesejahteraan hingga sekarang masih di bawah standar.  Untuk  pengangkatan menjadi calon ASN karena pengabdian mereka menjadi honorer K2 sudah cukup lama, yaitu lebih dari 10 tahun.

Honorer K2 di Sleman sendiri jumlahnya mencapai 679 orang, terdri dari  266 guru dan 413 pegawai yang tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), seperti di dinas kesehatan (Dinkes) dan dinas perhubungan (Dishub).

  

Perwakilan FHK2 Sleman Eka Mujiyanta mengatakan untuk  tunjangan para honorer K2, sebenarnya sudah ada peningkatkan dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu dari Rp325 ribu menjadi Rp1 juta tiap bulan.  Hanya saja jumlah ini masih dibawah upah minimum kabupaten (UMK)  Sleman yaitu Rp1,675 juta. Selain itu belum semua honorer K2 menerima insentif Rp1 juta.

“Misalnya untuk guru, masih ada 67 orang yang insentifnya tidak ada kenaikan yaitu tetap Rp325 ribu. Karena itu, kami minta tunjanga  minimal sama dengan UMK,” harap guru honorer K2 SMP 3 Tempel, tersebut.

Untuk pengangkatan menjadi calon ASN, sehubungan dengan adanya revisi UU No 5/2014  tentang ASN.  Dimana dalam revisi itu poin krusialnya, yaitu semua  honorer K2 langsung diangkat menjadi calon ASN, tanpa harus tes maupun batasan usia.  Ketentuan itu berlaku setelah tiga tahun aturan tersebut diundangkan.

“Sehubungan dengan hal tersebut kami meminta pemkab Sleman mendorong DPR pusat untuk segera mengesahkan revisi UU ASN menjadi UU,” pintanya.

Menurut Eka adanya aturan tersebut, tentu menjadi angin segar bagi mereka.  Sebab jika dalam pengangkatan honorer K2 menjadi  calon ASN tetap melalui tes dan batasan usia, jelas tidak semua honorer K2 dapat diterima.  Sebagaimana dalam pengadaan ASN dari honorer K2 sebelumnya, hanya 40% dari total honorer K2 di Sleman.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan meski secara umum pengangkat honorer K2 menjadi calon ASN  menjadi kewenangan pusat dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pemkab siap mendorong agar  revisi UU ASN segera disahkan  dan diberlakukan secepatnya. 

“Untuk tunjangan intensif,  akan dilihat apa penyebabnya.  Jika semua sudah jelas, segera akan kami masukkan dalam anggaran perubahan. Sehingga nantinya semua honorer K2  akan menerima tunjangan intensifnya yang sama,”  ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman Sri Wantini mengakuai untuk honorer K2 guru,  tidak semuanya mendapatkan tunjangan insentif Rp1 juta.  Ini lantaran ada yang tidak memenuhi persyaratan. Di antaranya beban jam mengajar tidak sesuai dengan kriteria minimal, yaitu kurang dari 24 jam per minggu.(wpr) 

Tweet

Subscribe to receive free email updates: