Pemerataan Pertumbuhan Fokus Pembangunan Nasional 2019

     Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan pengarahan saat  Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Regional I Tahun 2018 di            Yogya Rich Hotel, Jalan Magelang Km 6, Sinduadi, Mlati, Sleman, Selasa (27/2/2018).

SEMBADA.ID  – Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas guna menyejahterakan masyarakat menjadi fokus pemerintah Indonesia.  Untuk mewujudkan hal tersebut, badan perencanaan nasional (Bappenas) telah menetapkan lima rencana kerja pemerintah (RKP) yang akan menjadi program prioritas.

Kelima RKP  tersebut, yakni  pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peingkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman,  peningkatan nilai tambah ekonomi melalu pertanian, industri dan jasa produkti, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;  kemudian stabilitas ketahanan dan keamanan nasional serta kesuksesan pemilu.

“Diharapkan dengan RKP 2019 ini dapat mencanangkan program yang memberikan manfaat dan kualitas pada masyarakat,’ kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional  Bambang Brodjonegoro saat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Regional I Tahun 2018 di Yogya Rich Hotel, Jalan Magelang Km 6, Sinduadi, Mlati, Sleman, Selasa (27/2/2018).

Bambang menjelaskan ada tiga hal yang harus capai untuk mewujudkan tujuan nasional pembangunan tersebut. Yaitu pertumbuhan ekonomi harus mencapai 5,4-5,8%. Menurunkan ratio ketimpangan dan pengangguran terbuka. Untuk rasio ketimpangan, dari 0,391 menjadi 0,38%  atau 0,11% dan pengangguran terbuka dari 5,4% menjadi 4,8-5,2%.

“Untuk itu kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan baru ketimpangan rasio,” tandas Bambang.

Bambang juga meminta pemerintah daerah dan seluruh OPD untuk menggunakan Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif “Jika APBD/APBN tidak mencukupi dengan cara mengubah cara belanja konvensional menjadi pendekatan KPBU,” terangnya.

Sementara Menteri Dalam  Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam sambutanya mengingatkan agar pemerintah daerah bisa jeli dalam melihat potensi daerahnya karena menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Selain itu, memaksimalkan pendekatan struktural pemerintahan dengan mengoptimalkan masyarakat dan peran-peran yang ada.

Pemerintah daerah itu bukan seorang gubernur sampai kepala desa saja. Perencanaan pembangunan harus melibatkan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang ada di daerah. Ini harus dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan politik pembangunan

“Karena itu, saya mengimbau para peserta untuk membangun konektivitas antar daerah,” harapnya.

Tjahjo mencontohkan  DIY yang banyak mendapatkan penghargaan, karena perencanaan dan tahapan-tahapan berjalan baik. Sehingga DIY menjadi contoh kecil antar kotamadya yang menerapkan sinergi pembangunan dengan baik. Baik secara pengemasannya, pembangunan stabilitas, dan peran pamong semar.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan pertemuan ini mempunyai arti sangat penting dalam menyelaraskan program pembangunan pusat dan daerah. Prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah dapat didukung pemerintah daerah. Sehingga pemerintah pusat mampu menyerap aspirasi daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya dengan tetap bersatu dalam bingkai kesatuan pembangunan nasional.

“Seperti dalam filosofi pewayangan “Semar Mbangun Kayangan” yang bisa dijadikan inspirasi. Sebuah kisah pewayangan yang menceritakan semar sebagai simbol rakyat yang menghendaki pemimpin untuk membangun jiwanya,” ungkap Sultan saat membuka kegiatan tersebut. (wpr)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pemerataan Pertumbuhan Fokus Pembangunan Nasional 2019"

Posting Komentar