BBPOM DIY Sita Puluhan Ribu Kemasan AMDK Tanpa Izin Edar

Kepala BBPOM DIY Sandra MP Lintih memberikan keterangan soal AMDK tanpa izin edar usia penyitaan di tempat produksi AMDK tersebut di Jalan Pakem-Turi Km 0,5, Sempu, Pekembinangung, Pakem, Sleman, DIY, Kamis (22/3/2018)

  

SEMBADA.ID  – Balai besar pengawasan obat dan makanan (BBPOM) DIY menyita 42.713 kemasan gelas dan botol  air minum dalam kemasan (AMDK)  merek Evita produksi PT Tirta Lancar Sejahtera (TLS) di tempat produksi AMDK tersebut,  Jalan Pakem-Turi Km 0,5, Sempu, Pekembinangung, Pakem, Sleman, DIY, Kamis (22/3/2018).   

Penyitaan ini, karena AMDK itu tidak memiliki izin edar. Sebab sejak Juli 2016 lalu, izin edarnya sudah habis dan hingga sekarang belum diperpanjang. Padahal pihak yang berwenang sudah memperingatan agar pengusaha AMDK Evita mengurus izinnya. Puluhan ribu AMDK itu diangkut dengan dua truk besar. 

Dari informasi  AMDK Evita  ini mulai beredar 2014 lalu yang dan  diresmikan langsung Gubernur DIY, Sultan HB X.  Produk air minum yang diklaim berbahan baku dari sumber mata air lereng Merapi itu terdiri dari kemasan gelas (cup) 240 mililiter (ml), botol 600 ml, botol 1.500 ml  dan galon sembilan liter.

Kepala BBPOM DIY, Sandra MP Lintih mengatakan sebelum melakukan tindakan penyitaan, sebenarnya sudah melakukan pembinaan kepada pengusaha AMDK tersebut,  agar segera memperpanjang izin edarnya,  namun ternyata pengusaha tidak mengindahkannya. Terbukti hingga sekarang masih enggan memperpanjangnya. Karena itu, kami melakukan tindakan ini.

 “Nilai dari AMDK yang kami sita Rp16 juta,” kata Sandra usai penyitaan AMDK Evita  tersebut.

 Menurut Sandra, karena  tidak memiliki izin edar, dapat dikatakan produk AMDK Evita itu ilegal. Karena itu selain menyita  AMDK yang sedang diproduksi,  AMDK yang sekarang masih beredar di pasaran juga akan segera ditarik. Untuk itu, petugas segera akan melakukan pengecekan dan pemantauan dimana saja produk AMDK Evita tersebut beredar.

 “Petugas juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas temuan ini,”  paparnya.

 Sandra menjelaskan dalam perkara tersebut, pengusaha AMDK dijerat dengan UU No 18/2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp4 miliar. Namun begitu  untuk  pengusaha masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut lantaran, pihaknya masih menungu perkembangan penyidikan.

Kanit II Subdit IV Ditreskrimsus Polda DIY, Kompol Eko Basunando menambahkan sebenarnya secara legalitas PT TLS sebagai produsen AMDK telah memiliki izin operasional maupun izin usaha. Hanya saja untuk izin edar produk AMDK yang diproduksi yakni kemasan gelas dan botol sudah tidak berlaku lagi.

“Penyitaan dan penarikan ini sesuai hukum acara yang berlaku,” tambahnya.  

PT TLS sendiri belum dapat memberikan keterangan soal ini, sebab saat akan melakukan konfirmasi para pekerja yang berada di dalam pabrik tidak bersedia berkomentar dan menutup rapat-rapat pintu pabrik.(wpr)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: