Satgas Saber Pungli Sleman Terima 25 Laporan

 Inspektur Sleman Budiharjo 

SEMBADA.ID  – Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Pungli) Sleman  sejak dibentuk tahun 2016 hingga awal 2018  telah menerima 25 laporan adanya penyimpangan dalam pelayanan,  baik di instansi  pemerintah maupun  swasta.    Dari jumlah laporan tersebut, sudah ada  yang tertangani serta rekomendasi  dan masih ada yang sedang dalam proses.

Inspektur  Sleman Budiharjo yang juga sebagai wakil ketua  I Satgas Saber Pungli Sleman mengatakan sudah menjadi komiitmen instansinya akan menindak siapa saja yang melakukan pelanggaran dan memberikan sanksi  tegas.   Baik administrasi maupun  pidana.  Sanksi adminstrasi  berupa pembinaan dan perbaikan  pelayanan.  Untuk sanksi pidana ada proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Untuk sanksi pidana  kami serahkan kepada kepolisian. Untuk sanksi adminstrasi  direkomendasikan kepada instansinya masing-masing,” para Budiharjo usai acara forum komunikasi Satgas Saber Pungli di pemkab Sleman, Rabu (7/3/2018).

 Budiharjo menjelaskan  dari 25 laporan tersebut, antara lain soal  pelayanan yang dipersulit, sertifikat tanah,  tunjangan penghasilan guru, pungli sekolah, retribusi tidak sesuai dengan ketentuan, parkir liar dan pengurusan prona.  Dimana dari laporan itu, semuanya sudah ditindaklanjuti.  

“Karena itu melalui kegiatan ini di antaranya memberikan pemahaman kepada pejabat pelayanan publik dan masyarakat,   terhadap pengaruh buruk pungli, termasuk dapat  memberikan pelayanan yang bersih dari pungli,”  paparnya.

Sekda Sleman Sumadi mengharapkan agar  Inspektur Sleman sebagai kepanjangan dari KPK mampu menyelenggarakan pembinaan dan pencegahan pungli. Termasuk harus menjadi contoh dan mengkondisikan agar di instansinya tidak terjadi pelanggaran dan korupsi.  Ini penting sebab dari catatat  KPK, di DIY dari 192 pengaduan, yang terverifikasi baru 26 laporan.

“Karena masih banyak pengaduan yang belum terverifikasi,  diharapkan menjadi target utama, sehingga dengan sistem pencegahan yang baik dan efektif akan menciptakan zero pungli di lingkungan birokrasi maupun masyarakat Sleman,”   tandas mantan Inspektur Pemda DIY itu.

Menurut Sumadi, meski Satgas Saber Pungli memilki kewenangan dalam  membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli.   Namun  dalam memberantas pungli tetap dibutuhkan peran aktif serta komitmen bersama dari semua  elemen, baik birokrasi maupun masyarakat.

“Kalau dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku Insya Allah tidak terjadi pelanggaran,” ungkapnya. (wpr)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: