Sleman Siapkan Rp107 Miliar Untuk TPP

SEMBADA.ID - Pemkab Sleman sudah meyiapkan anggaran Rp107 miliar untuk membayar tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkab setempat tahun 2018.

Untuk kepentingan tersebut, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Sleman, Rabu (7/3/2018) melakukan pembahasan. Terutama guna menentukan besarnya TPP yang diterima ASN. Sebab untuk TPP antar ASN berbeda, tergantung dengan posisi dan jabatan mereka

“Karena masih dalam pembahasan belum bisa memberikan keterangan berapa TPP yang diterima tiap ASN,” kata Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Haris Sutarta di ruang kerjanya, Rabu (7/3/2018).

Haris menjelaskan anggaran TPP 2018 ini sebenarnya sama dengan anggaran tahun 2017. Hanya anggaran tahun lalu tidak terserap semua, sebab hanya terealisasi Rp97 miliar. Karena itu agar anggaran dapat terserap maksimal, perlu pembahasan. Hasil pembahasan nanti akan dibuat menjadi peraturan bupati (perbup) sebagai payung hukum untuk pencarian TPP.

"TPP sendiri diberikan setiap bulan. Namun pembayarannnya diakumulasi per tiga bulan sekali," terangnya.

Menurut Haris meski dengan TPP ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan ASN, termasuk dapat mencegah terjadinya korupsi . Namun untuk pemberian TPP belum berdasarkan kinerja. Melainkan posisi dan jabatan ASN tersebut. Alasannya untuk penilaian kinerja Sleman masih mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung, terutama sistem yang terintegrasi untuk penilaian mereka.

“Hal inilah alasan mengapa kami belum menerapkan tunjangan kinerja (Tukin) bagi ASN,” ungkapnya.

Inspektur Sleman Budiharjo mengatakan agar TPP yang diberikan sesuai dengan kinerja yang mereka laksanakan setiap harinya. Maka akan meningkatkan pengawasan disiplin ASN Sleman. Di antaranya dengan memantau absensi mereka. Sebab dengan absensi akan diketahui apakah ASN itu datang dan pulang tepat waktu atau tidak. Apalagi untuk absensi di organisasi perangkat daerah (OPD) sudah menerapkan finger print. Dimana dengan alat ini tidak bisa diwakilkan.

“Pengawasan ini juga untuk penilaian bagi ASN tersebut,” tambahnya.

Sementara bupati Sleman Sri Purnomo menegaskan agar TPP tepat sasaran tetap akan melihat dari kinerja ASN. Baik yang menyangkut dengan beban tugas maupun capainnya. Diharapkan dengan langkah ini TPP nantinya tidak dipukul rata. Tetapi berdasarkan kinerja meraka.

“Selain untuk penentuan TPP, juga untuk pemberian reward dan punishment,” tandas bupati dua periode itu