Warga Depok Demo Tuntut Dukuh Mundur

Warga Depok, Ambarketawang, Gampng, Sleman  membentangkan spanduk menuntut agar Dukuh mereka mundur dari jabatannya  saat melakukan aksi demo  di kantor kecamtan Gamping, Kamis (8/3/2018) 

SEMBADA.ID  -   Puluhan warga Depok,  Ambarketawang, Gamping,  Sleman melakukan aksi unjuk rasa  menuntut Dukuh mereka  Muhammad Haris Zulkarnaen mundur dari jabatannya di kantor kecamatan Gamping, Kamis (8/3/2018).  Sebab sejak dilantik  Juli 2017 lalu, tidak pernah menjalankan tugasnya.   Bahkan  tidak memiliki program kerja dan bersilaturahmi dengan sesepuh dusun setempat.

Selain diisi dengan orasi dalam aksi tersebut para warga juga membentangkan spanduk  di antaranya berisi ‘Warga Depok Tolak Dukuh Baru Haris’.

Warga Depok  Adi Triyanto mengatakan  sebelum menuntut  Dukuh mundur,  sebegai bentuk kekecewaan   terhadap kinerja  Dukuh tersebut,  jajaraan ketua  RT dan RW serta pemuda sudah menyatakan mengundurkan diri.   Akibatnya  selain dusun tidak ada kegiatan apapun.  Juga membuat dana  dari pemerintah tidak bisa mengalir ke warga.

“Jika ini dibiarkan tentunya  pembangunan di dusun kami tidak akan berjalan dan berkembang. Karena itu kami menuntut  mundur  dukuh,” tandasnya.

Warga Depok lainya,  Suprasetyo  menambahkan karena Dukuh berbeda dengan kepala desa (kades) dalam masa jabatannya.  Jika kades  untuk  jabatan selama enam tahun dan dapat dipilih kembali,  namun Dukuh  dalam menjalankan tugasnya  tidak berdasarkan  berapa  tahun, melainkan umur, yaitu 60 tahun.

“ Jika sekarang usia Dukuh Depok Muhammad Haris Zulkarnaen, 30 tahun berarti akan memimpin dusun selama 30 tahun lagi.  Akan dibawa kemana dusun kami.  Apalagi  track record dia belum pernah berkiprah di organisasi apapun. Untuk  itu kami minta ini menjadi perhatian pemerintah,” tandasnya.

Untuk pemilihan Dukuh sendiri diatur dalam peraturan daerah (perda) Sleman No 16/2016 dan peraturan  gubernur (Pergub) No 17/2016 tentang tata cara pemilihan perangkat desa.  Dimana dalam aturan ini, menyebutkan untuk pemilihan  perangkat desa, termasuk Dukuh tidak dengan pemilihan melainkan melalui tes, yang diawali dengan musyawarah dusun.  Diharapkan dengan langkah ini untuk meminimalisir  adanya konflik horizontal.

Camat Gamping, Abu Bakar mengatakan  sudah mengetahui  masalah tersebut. Sebab  sudah ada informasi dari masyarakat  soal Dukuh Depok  yang kurang aktif di masyarakat.  Hanya saja untuk memberhentikan Dukuh, harus sesuai dengan aturan yang berlaku,  seperti melakukan tindak kriminal, meninggal dunia atau mengundurkan diri.   

“Karena itu, tanpa alasan yang jelas tidak bisa memberhentikan Dukuh,”  ungkap mantan camat Prambanan itu.

Namun bukan berarti membiarkan permasalahan tersebut.  Sebagai tindaklanjut  segera akan mencari jalan terbaik  dan diharapkan sudah dapat selesai  satu minggu ke depan, sehingga  tidak  akan merugikan salah satu pihak .  

“Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan cepat selesai,  tetapi tetap mengedepankan tindakan presuasif,”  janjinya. 

Kepala Desa Ambarketawang, Maryanto mengatakan  akan melakukan  kroscek untuk  masalah ini. Menurutnya, pemberhentian dukuh tidak bisa  dilakukan secara tergesa-gesa karena harus dengan pertimbangan matang dan kajian.

Menanggapi aksi warga tersebut, Dukuh Depok  Muhammad Haris Zulkarnaen  mengatakan sebenarnya sudah berusaha  semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas,   baik dalam pelayanan adminsitasi maupun sosial. Namun tetap menyerahkan permasalahan tersebut kepada kepala desa. (wpr)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: