Bangunan Sleman City Hall Langgar Aturan, Belum Ada Tindakan Tegas

 Komisi A DPRD Sleman meminta penjelasan DPMPT Sleman soal izin bangunan SCH di ruang komisi A  dewan setempat, Senin (2/4/2018)

SEMBADA.ID  - Pembangunan gedung Sleman City Hall (SCH) di Denggung,  Tridadi,  Sleman dipastikan menyalahi aturan. Yaitu   peraturan daerah (perda) No.2/2015 perubahan Perda No.5/2011 tentang pendirian bangunan. Sebab meski belum ada perizinan, karena masih dalam proses. Namun gedung sudah berdiri.  Kepastian ini setelah DPRD Sleman memanggil Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Sleman soal pembangunan SCH tersebut di kantor dewan setempat, Senin (2/4/2018).   

Pembangunan SCH  yang diprakarsai PT. Garuda Mitra Sejati unit usaha UD Muncul Group tersebut rencananya, untuk pusat jajan atau pujasera, gedung pertemuan dan pameran serta taman edukasi.  Lokasinya ada di dua wilayah, yaitu Denggung, Tridadi dan Jetis Jogopaten, Pandowoharjo, Sleman.

Luas lahan keseluruhan 43461 meter persegi. Masing-masing untuk pusat jajan atau pujasera  seluas 20.620 meter persegi, gedung pertemuan dan pameran seluas 11.215 meter persegi dan Taman Edukasi seluas 11.626 meter persegi.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sleman Danang Sulistya Haryono mengatakan dari keterangan DPMPT Sleman ternyata baru mengeluarkan izin lokasi, untuk izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT) masih dalam proses. Termasuk untuk peninjauan lokasi baru akan dilakukan minggu depan. Karena itu, pembangunan tersebut menyalahi prosedur.

“Izin lokasi sesuai ketentuan tidak boleh untuk membangun, tapi kenyataannya, bangunan sudah berdiri," kata Danang soal pertemuan dengan DPMPT Sleman di ruang kerjanya, Senin (2/4/2018).

Menurut Danang, sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut mendesak pengembang segera mengurus perizinan dan selama proses tidak melanjutkan atau menghentikan pembangunan.  Termasuk meminta pemkab pemerintah bertindak tegas jika ada yang melanggaran aturan, baik peraturan daerah (perda) maupun peraturan lainnya.

“Kami juga akan memanggil pengembang untuk masalah ini. Diagendakan pemanggilan minggu depan,”  jelasnya.

Hal senada diungkapkan wakil ketua DPRD Sleman R. Inoki Azmi Purnomo. Menurutnya pembangunan SCH  harus patuhi sesuai aturan. Jangan sampai muncul kesan ketika pengusaha besar boleh sesukanya. Untuk itu mendorang komisi A untuk mencermati lebih detail masalah ini.

“Pembangunan yang  belum sesuai perijinan apalagi di dekat pusat pemerintahan Sleman telah menampar penyelenggara pemerintah daerah, kalau ada penyelenggara pemerintahan daerah yang enjoy dengan pembangunan tanpa proses yang benar, maka telah menyakiti hati masyarakat,” tandasnya

Inoki menambahkan bulan ini dewan telah menjadwalkan setiap komisi menggelar rapat kerja dengan mitra komisi masing-masing. Selain   sebagai wujud pengawasan terhadap eksekutif  sekaligus merespon masukan dari masyarakat.

“Sekarang sudah masuk bulan ke empat kami pingin tahu apa yang telah OPD kerjakan, percuma kami sepakati APBD 2018 lebih awal kalau OPD belum bekerja, kami pingin tahu apa yang telah OPD kerjakan,” ungkapnya.(prista)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: