MTCC UMY Tekan Konsumsi Rokok, Aturan Pengendalian Harus Ditegakkan

Project Manager and Researcher MTCC UMY April Imam Prabowo (tengah) memberikan kterangan kepada media soal urgensi kenaikan harga dan cukai rokok untuk menjaga generasi muda Indonesia di kampus UMY, Selasa (21/8/2018) sore.

SEMBADA.ID –Muhammadiyah Tobacco  Control  Center  Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta (MTCC UMY) mendesak pemerintah segera mengambil kebijakan strategis pengendalian konsumsi rokok.  Desakan ini bukan tanpa alasan. Sebab  dampak mengonsumsi rokok, bukan  hanya bagi perokok, baik kesehatan maupun psikologis lainnya,  namun juga berimbas bagi lingkungan dan perekonomian. 

“Adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat konsumsi rokok, terutama di tingkat pemula,”  kata  Project Manager and Researcher MTCC UMY April Imam Prabowo kepada media soal urgensi kenaikan harga dan cukai rokok untuk menjaga generasi muda Indonesia di kampus UMY, Selasa (21/8/2018) sore.

April menjelaskan  untuk menurunkan jumlah perokok pemula, dan menghapus  antara produksi dan  konsumsi rokok, maka pemerintah harus menerapkan kebijakan menaikkan harga dan cukai rokok, menegakkan kawasan tanpa rokok (KTR) dan kawasan bebas rokok di lingkungan dan kawasan gedung.

Larangan penjualan rokok eceran atau batangan,  iklan, promosi dan sponsor rokok, baik berupa baliho, spanduk maupun media lainnya. Termasuk menutup tampilan area produk rokok, di setiap warung, supermarket, sehingga anak-anak tidak terpapar dengan produk rokok

“Untuk itu perlu dukungan dari semua pihak agar pemerintah dapat mengoptimalkan sratgei itu,”  tandasnya.

Hal lain yang tidak kalah penitng  untuk  menurunkan konsumsi tembakau, mengurangi beban ekonomi dan kesehatan akibat  penyakit terkait tembakau dan  mencegah kematian dini.  Yaitu  komitmen pemerintah,  masyarakat sipil, termasuk organisasi  masyarakat dan sektor swasta untuk melaksanakan kebijakan pengendalian  tembakau.   

Untuk itu pemerintah harus mempercepat penyederhaan kebijakan guna mereduksi aksi terhadap rokok.  Sebab  meski  pemerintah yang telah menyederhanaan struktur tarif cukai  hasil tembakau pada tahun 2018   serta peningkatan tarif secara berkala. Namun di lapangan  masyarakat masih begitu mudah mengakses

“Kami selama ini telah intensif bermitra dengan berbagai organisasi penggiat  pengendalian tembakau di Indonesia, serta mendapat dukungan elemen pemerintah seperti  kementerian kesehatan

dan aliansi kepala daeran  (bupati/walikota) peduli  KTR dan  penyakit  tidak meenular (PTM),” paparnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat  Ikatan Pemuda Muhammdiyah ( PP IPM)  Valandai Prakoso menambahkan  penelitian IPM menunjukkan  dampak negatif rokok bukan hanya pada kesehatan dan pencematan linglungan namun juga  ekonomi dan sosial.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: