Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sleman Dikukuhkan

Bupati Sleman menyerahkan SK FTJP kepada ketua pengarah FTJP Sleman Kunto Riyadi di Sleman, Rabu (31/10/2018)

SEMBADA.ID – Pemkab Sleman mengukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FTJSP) Sleman. Pengukuhan ditandai dengan penyerahaan Surat Keputusan (SK) kepada pengurus FTJSP  periode 2018-2021 di The Rich Hotel, Sleman, Rabu (31/10/2018).  Kepengurusan FTJSP terdiri dari 58 anggota dengan ketua pengarah ketua Bappeda Sleman Kunto Riyadi.

“Penyerahan SK ini  merupakan dasar dalam pelaksanaan program FTJSP di Sleman sesuai dengan ketugasannya,” kata Kunto Riyadi usai penyerahkan SK tersebut..

Adapun Forum TJSP sendiri merupakan Forum yang bergerak dalam sosial yang terdiri dari berbagai  unsur seperti Pemerintah, Pengusaha, LSM, maupun Akademisi untuk membantu Pemerintah dalam pendanaan terkait pengentasan kemiskinan, meningkatkan keterampilan masyarakat maupun kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.

“Di TJSP ini ada dua bagian yang pertama Forum yang semua anggotanya adalah pembisnis, pengusaha, sedangkan bagian secretariat yaitu koordinasi Pemerintah dengan akademisi, LSM dan lainnya,” papar Kunto Royadi.

Lebih lanjut, Kunto Riyadi juga menuturkan bahwa dengan adanya penyerahan SK ini nantinya Forum TJSP akan melakukan musyawarah untuk membentuk program-program TJSP di Sleman yang telah di atur dalam Perbup Sleman.

Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan  keberadaan Forum TJSP ini diharapkan mampu mewujudkan keterpaduan komitmen dari berbagai perusahaan dalam program-program CSRnya. Untuk itu hal yang tidak kalah penting yaitu forum TJSP perlu memperhatikan program yang dilaksanakan nantinya perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan dan juga mempertimbangkan skala priotitas yang harus ditangani.

“Oleh karena itu, selain membangun sinergi antar perusahaan, saya juga berpesan agar pengurus Forum dapat meningkatkan kooordinasi engan Pemkab Sleman dengan setiap programnya.” Jelasnya. (sbd)

Read More

Ditinggal Sholat, Barang Berharga Dalam Kos Diambil Pencuri

Warham menunjukkan surat lapor polisi  di Mapolsek Depok Barat,  Rabu (31/10/2018)

SEMBADA.ID –Pencurian di kamar kos yang pintunya tidak dikunci saat ditinggal pergi kembali terjadi di Sleman. Hal ini seperti yang terjadi di asrama putra Lasinrang, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman. Dimana  handphone dan laptop penghuni asrama, Warham, 23 diambil pencuri saat ditinggal sholat subuh di masjid yang tidak jauh dari tempat itu.  Akibatnya Warham menderita kerugian Rp20 juta. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Depok Barat, Sleman.

Warham mengatakan  sebelum terjadi pencurian bersama temannya pergi ke masjid yang tidak jauh dari asrama  untuk sholat subuh. Saat ke masjid itu handphonenya sedang dicas di atas meja dekat laptop. Karena selama ini aman-aman saja saat ke masjid kamar tidak dikunci. Apalagi di tempat itu juga dihuni  28 orang sehingga situasinya tidak sepi. Karena aktivitas penghuni.

Namun setelah kembali ke kamar dari masjid mendapati handpone dan laptop yang berada sudah tidak ada ditempatnya. Termasuk bersama teman-temanya berusaha mencari namun tak juga ditemukan. 

"Kejadianya begitu cepat sekitar 5 menitan, karena setelah kembali dari masjid barang-barang sudah hilang,"  kata Warham di mapolsek Depok Barat, Rabu (31/10/2018).

Warham men duga pelaku masuk dari pintu depan dan masuk kamarnya. Ini lantara pintu asrama tidak pernah dikunci lantaran ada 28 orang penghuni melakukan aktifitas keluar masuk.  

"Pintu itu memang pernah dikunci karena setiap hari teman-teman saya keluat masuk asrama, tapi tetap ditutup," jelasnya. 

Kapolsek Depok Barat Kompol Sukirin Haryanto mengatakan untuk kasus tersebut belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Sebab masih melakukan pengembangan penyelidikan.(sbd)

Read More

Sleman Butuh Jalan Tol

Bupati Sleman Sri Purnomo memberikan keterangan soal rencana pembangunan jalan tol  Bawen Yogya yang lewat Sleman, di Sleman, Rabu (31/10/2018)

SEMBADA.ID – Pemkab Sleman sangat mendukung rencana pemerintah pusat yang akan membangung jalan tol  Bawen-Yogyakarta. Sebab jalan tersebut, bukan hanya akan memperlancar arus lalu lintas,  namun juga  mendukung kegiatan pariwisata dan perekonomian.  Apalagi jalan tol yang melewati Sleman nanti  tidak akan mengusur lahan warga. Sebab akan dibuat jalan tingkat, yaitu di atas selokan Mataram.

Kepala badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Sleman Kunto Riyadi mengatakan meski untuk secara detail pembangunan belum mengetahuinya. Tetapi pada prinsipnya Sleman membutuhkan jalan tol tersebut.

“Tol Bawen, kita perlu. Kalau tidak ada tol akan membuat Sleman terisolasi karena aksesibilitas begitu kencang ke arah timur. Kalau tidak ada tol dari jaringan yang sedang dibangun, bisa terisolasi kita," kata Kunto  usai pemaparan realiasasi PBB 2018 Sleman di Sleman, Rabu (31/10/2018).

Kunto menjelaskan sesuai dengan arahan gubernur DIY Sri Sultan HB X, proyek jalan tol di Sleman nanti akan membentang dari Moyudan hingga Prambanan dan dibuat tingkat di atas Selokan Mataram.  Dengan langkah ini maka lahan produktif tetap terjaga termasuk melindungi benda cagar budaya.  Terutama yang ada di daerah timur, seperti Kalasan dan Prambanan.

“Awalnya akan melewati Maguwo, namun karena di sekitar ada beberapa bangunan cagar budaya dikhawatirkan akan menerjannya. Sehingga dipilih jalan tingkat.  Untuk daerah yang akan dilewati, di antara Moyudan, Seyegan, Mlati di wilayah barat. Kalasan dan Prambanan di wilayah timur,” kata Kunto.

Bupati Sleman   Sri Purnomo, menambahkan pada prinsipnya siap menerima kebijakan dari pemerintah pusat.  Termasuk sudah mendapatkan arahan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku X.  Untuk  arah jalur yang dilewati diusahakan untuk tidak terlalu banyak membebaskan tanah warga. Sehingga  sosialisasi terus  jalan dan komunikasi sosial tidak terpengaruh.

“Yang jelas adanya jalan tol akan mengurai kemacetan serta  mempersingkat jarak dan waktu. Dampaknya  akan memudahkan mengakses ke Sleman. Sehingga perekonomian akan meningkat," tambahnya.(sbd)

Read More

Sleman Optimis Capaian PBB 2018 Lampaui Targat

Bupati Sleman Sri Purnomo memberikan keterangan soal realisasi PBB P2 Sleman tahun 2018 di Sleman, Rabu (31/10/2018)

SEMBADA.ID - Target pendapatan Sleman dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan  (PBB P2) 2018 belum tercapai. Sebab hingga jatuh tempo pembayaran 30 September 2018  dari target ketetapan PBB P2 Rp72 miliar baru menerima  Rp70,633 miliar atau terealisasi 98,10%. Sehingga masih kurang Rp1,367  miliar.

Kepala BKAD  Sleman Harda Kiswaya mengakui untuk realisasi penerimaan PBB P2 belum sesuai dengan potensi yang ada. Namun hal itu bukan berarti tidak maksimal dalam menjalankan tugas, melainkan lebih disebabkan adanya hal-hal teknis. Terutama yang menyangkut dengan
persoalan administrasi. Seperti salah alamat, sudah ganti nama dan sebagainya.

“Inilah yang menjadi kendala mengapa realisasi tidak sesuai dengan potensi,” ungkap Harda saat pemaparan realisasi PBB P2 Sleman 2018 di Sleman, Rabu (31/10/2018)

Menurut Harda, di lapangan para petugas BKAD  sering menghadapi kendala di antaranya tidak mengenal pemilik aset wajib PBB, pemilik lahan kosong sering tidak diketahui  dan pemilik aset kena pajak tidak berada di tempat.

"Kondisi seperti ini sering membuat kami bingung, cara melacak pemilik aset itu bagaimana," ujarnya.

Harda mengemukakan, ketidakjelasan wajib pajak sering terjadi lantaran pergerakan status
kepemilikan tanah dan bangunan di Sleman cukup cepat. Bahkan dalam setahun ada beberapa aset yang bisa berganti kepemilihan tiga sampai empat kali. Atas kondisi tersebut, maka bisa diketahui mengapa untuk realisasi PBB P2 selalu dibawah  target.

“Kebanyakan wajib pajak yang belum membayar PBB P2 tersebut berasal dari kalangan menengah ke atas dengan total pembayaran pajak di atas dua juta rupiah.  Yang kecil-kecil justru lebih tertib. Kebanyakan yang menunggak ya yang punya kewajiban pajak dalam jumlah besar," tutur Harda.

Guna mengoptimalkan pencapaian PBB P2 BKAD Sleman melakukan beberapa strategi khusus. Di antaranya dengan menerapkan sistem door to door, yakni mendatangi langsung para wajib pajak. Selain itu, juga denganmengandeng badan pertanahan nasional (BPN) Sleman dan notaris serta
bank untuk pembayaran , termasuk dengan desa setempat.  khususnya yang menyangkut dengan SPPT yang kurang atau tidak benar.

“Dari masukan dan informasi itu, nantinya akan digunakan untuk kepentingan ini,” paparnya

  

Kabid Penagihan dan Pengembangan, BKAD Sleman, Kusniyati menambahkan optimis target PBB 2018  dapat tercapai. Apalagi masih ada waktu hingga akhir tahun. Sementara itu, bagi wajib pajak yang tidak membayar PBB tahun ini akan dikenakan denda.  Hanya saja karena sudah jatuh tempo,
akan ada denda 2% per bulan dari batas waktu yang telah ditetapkan.

“Karena itu, agar denda tidak semakin banyak diharapkan WP segera melakukan kewajibannya. Untuk pembayaran sendiri ditunggu hingga akhir Desember,” tambahnya.

Hal yang sama diungkapkan Bupati Sleman Sri Purnomo. Ia  mengatakan karena masih memiliki waktu dua bulan lagi untuk mencapai target PBB, optimis target PBB itu akan terpenuhi dan terlewati. Di antaranya akan melakukan jmput bola ke dusun-dusun.

“Hasil dari pengumpulan pajak nantinya akan diimplementasikan dalam pembangunan," katanya.

 Wakil ketua DPRD Sleman Sukaptono mendesak  pemkab bertindak tegas, kepada WP yang tidak memenuhi kewajibannya. Sebab bila berlarut-larut, bukan hanya akan berdampak pada optimalisasi penerimaan  PAD Sleman namun juga terhadap pelayanan.  Termasuk  dapat menjadi catatan BPK

dalam pemeriksaan keuangan tahun ini

Read More

Oknum Perangkat Desa Minomartani Diduga Pungli Urus E KTP

Kepala desa Minomartani, Ngaglik Sleman, Edi Suroto (kanan) bersama Camat Ngaglik Subagyo memberikan keterangan soal pungli pengurusan E KTP di desa Minomartani, Rabu (31/10/2018).

SEMBADA.ID – Oknum perangkat desa Minomartani, Ngaglik, Sleman, diduga melakukan pengutan liar (pungli) untuk pengurusan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).  Dimana  oknum tersebut menawarkan  dapat mempercepat prosesnya dengan meminta uang Rp100 ribu-Rp150 ribu kepada warga yang mengurus E-KTP.  Hal ini terunkap setelah  ada  warga setempat  yang akan mengurus E-KTP dan ditawari hal tersebut oleh oknum itu.

Padahal sesuai dengan aturan untuk pengurusan E-KTP ini tidak dipungut biaya alias gratis. Untuk cepat tidaknya pembuatannya tergantung dengan kelengkapan dan ketersedian blangko E-KTP di kecamatan. Jika semuanya  ada tentu E-KTP langsung  jadi. Namun sebaliknya jika persyaratan dan dokumennya belum lengkap, terutama ketersediaan blangko E-KTP, tentu  juga tidak dapat jadi.Tetapi harus menunggu

“Saya ditawari dan diminta menyedian uang Rp100 ribu-Rp150 ribu untuk  menganti E-KTP saya yang rusak,” kata warga Minomartani yang tidak mau disebut namanya untuk menjaga privasi dan hubungan dengan oknum perangkar desa Minomartani itu, Rabu (31/10/2018).

Menanggapi adanya oknum perangkat desa Minomartani yang melakukan tindakan tersebut, Camat Ngaglik, Subagyo langsung melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor balai desa Minomartani sekaligus mengklarifikasi hal itu.  Untuk kepentingan tersebut, seluruh perangkat desa dikumpulkan di ruang kepala desa setempat.

“Kami sengaja datang ke mari, sebagai tindaklanjut dari informasi itu. Sekaligus pembinaan,” kata Subagyo usai melakukan pertemuan dengan  perangkat dan kepala desa Minomartani itu.

Subagyo menjelaskan jika apa yang dilakukan oknum perangkat desa itu benar, maka akan ada sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk sanksi sendiri akan dilakukan secara bertahap. Yaitu mulai teguran, surat peringaran dan pemberhentiandari jabatan.

“Karena itu, meminta kepada kepala desa Minomartani  untuk  dapat mengusut  perkara tersebut,” paparnya.

Kepala desa Minomartani, Edi Suroto mengatakan sebenarnya untuk masalah E-KTP dan yang lainnya, selalu melakukan koordinasi dan pertemuan rutin setiap bulan. Selain sebagai pembinaan  juga untuk membahas capai kerja dan persoalan yang sedang dihadapi. Sehingga segera dapat segera mencari solusinya.

“Untuk dugaan adanya pungli pengurusan E-KTP,  segera akan  kami tindaklanjuti. Di antaranya dengan mengumpulkan data dan keterangan dari perangkat desa,’ janjinya.

Read More

Para Pengrajin Tenun Sleman Diminta Jaga Kualitas

Bupati Sleman Sri Purnomo  usai mengukuhkan Sumberarum, Moyudan, Sleman sebagai sentra industri tenun bukan mesin, Rabu (31/10/2018)

SEMBADA.ID -Para pengrajin  tenun  di Moyudan, Sleman yang mengunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) diminta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produksinya. Selain untuk menjaga kepercayaan konsumen, juga agar dapat bersaing dengan produksi lain di era revolusi industri 4.0.  Untuk mendukung hal tersebut, di antaranya dengan pengukuhan sentra industri tenun.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan  dengan  pengukuhan tersebut diharapkan dapat  menjadi titik tolak untuk peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi serta industri kecil sehingga dapat menambah ragam kekayaan lokal di Sleman.

“ Kami  juga  harapkan setelah dikukuhkan menjadi sentra industri tenun  para pengrajin tenun dalam pengelolaan semakin kuat dan lebih baik lagi,” kata bupati Sleman Sri Purnomo saat  mengukuhkan

Sumberarum,Moyudan, Sleman sebagai sentra industri tenun bukan mesin, di desa setempat, Rabu (31/10/2018).

Lebih lanjut Sri Purnomo mengatakan produk tradisional kini tengah menghadapi tantangan dari industri yang lebih modern. Namun begitu, dia optimis bahwa produk tradisional tetap memiliki segmentasi pasar tersendiri. Maka Bupati Sleman tersebut mendorong para pengrajin tenun untuk terus berkreasi serta menjaga kualitas produknya.

“Sekarang itu ada industri 4.0, yaitu dunia industri yang sudah bisa sampai mana-mana dengan memanfaatkan teknologi. Tapi jangan khawatir, industri tradisional seperti industri tenun ATBM ini selalu memiliki segmentasi pasar sendiri,” jelas Sri Purnomo.

Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Tri Endah Yitnani, menambahkan pengukuhan sentra  industri  tenun tersebut merupakan tahap awal dari pengembangan 51 sentra industri yang ada di  Sleman. 

“Sentra industri tenun di Sumberarum  ini  merupakan sentra industri ke-lima yang telah dikukuhkan. Sebelumnya Sentra Industri Kerai Bambu Sidomoyo Godean, Sentra Industri Ragam Metal Sendangtirto Berbah, Sentra Industri Jamu Tradisional Merdikorejo Tempel, dan Sentra Industri Anyaman Bambu Sumberagung Moyudan,” tambahnya. (sbd)

Read More

Baru 12 Desa Di Sleman Yang Menerapkan STBM

Para fasilitator  Sanitasi Total Bebrabsi Masyarakat (STBM) Sleman  melakukan cuci tangan saat jambore  di Desa Wisata Pulesari, Wonokerto, Turi, Sleman, Rabu (31/10/2018).foto sembada.id/donik 

SEMBADA.ID –Pemkab Sleman terus beurpaya memperkuat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), guna mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar. Di antaranya melalui program Sanitasi Total Bebrabsi Masyarakat (STBM). Yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga dan pengamanan limbah cair rumah tangga.

Di Sleman sendiri dari i 86 desa baru 12  desa  atau 14%  yang  sudah mendeklarasikan dan  melaksanakan  lima pilar  STBM tersebut

“Kami terus berupaya agar kedepan semua desa bisa menerapkan lima pilar ini,” kata kepala dinas kesehatan (Dinkes) Sleman Joko Hastaryo saat pembukaan jambore fasilitator STMB   di Desa Wisata Pulesari, Wonokerto, Turi, Sleman, Rabu (31/10/2018).

Joko menjelaskan selain untuk meningkat derajat kesehatan, langkah tersebut juga karena Sleman tahun 2018 masuk enam besar kabupaten terbaik dalaminovasi STBM. Dimana  keberhasilan ini tidak terlepas dari peran fasilitator STBM yang ada di setiap Puskesmas.

“Oleh karena itu dalam rangka akselerasi capaian desa STBM perlu dilakukan motivasi dan peningkatan kapasitas para fasilitator, salah satunya melalui kegiatan jambore ini,”  paparnya.

Asekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Pemkab Sleman  Purwatno Widodo berharap kegiatan jambore tersebut bukan hanya sekedar acara seremonul.Namun yang lebih penting lagi dapat menjadi wadah bertukar pikiran, berbagi pengalaman dan juga berbagi ide bagi para fasilitator. Sehiingga nantinya dapat bekerja lebih baik. Terutama  dalam memotivasi, mengajak dan mendorong masyarakat untuk menyukseskan program STBM berkelanjutan.(nik)

Read More

Komitmen Kelola Pengadaan Barang Sleman Diganjar Award

Kepala Bagian Layanan Pengadaan  Sleman Mirza Arfansuri (dua dari kanan) menerima National Procument Award 2018 di Bandung, Selasa (30/10/2018) malam. Foto Ist

SEMBADA.ID - Pemkab  Sleman kembali meraih penghargaan di tingkat nasional. Kali ini  penghargaan National Procument Award 2018 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)   sebagai  Instansi  terbaik dalam pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Kepala LKPP Agus Prabowo menyerahkan langsung penghargaan itu dan diterima Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sleman Mirza Arfansuri saat Rakornas Pengadaan Barang Jasa 2018, bertempat di Sabugacenter Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (30/10/2018) malam.

Sleman menerma penghargaan tersebut  atas komitmen dan dedikasi yang tinggi  dalam pembinaan jabatan fungsional pengelola Pengadaan Barang Jasa dan implementasi kelembagaan pengadaan barang/jasa dan tata kelolanya.

“Kami harapkan penghargaan ini akan  lebih memotivasi Sleman untuk meningkatkan kinerja dalam pengadaan barang jasa”  kata Mirza Arfansuri.

Mirza menjelaskan, jabatan fungsiona l yang minim peminat dikarenakan beban kerja yang berat. Untuk itu sebagai bentuk   pembinaan dengan memberikan tunjangan kompensasi sebagai apresiasi sesuai dengan beban kerjanya.   Termasuk akan terus melakukan pembinaan kinerja dan memberikan  pelatihan bimbingan teknis (Bimtek) kepada pejabat fungsional.

“Dengan langkah ini berharap jabatan fungsional di Sleman dapat terus dipertahankan,” paparnya.(sbd)

Read More

Sumberagung Dikukuhkan Jadi Sentra Industri Anyaman Bambu

Sumberagung dikukuhkan menjadi sentra industri ayaman bambu, Selasa (30/10/2018). Foto sembada.id/dery

SEMBADA.ID – Sentra industri kerarajinan di Sleman terus bertambah. Kepastian ini setelah Sumberagung, Moyudan, Sleman dikukuhkan pemkab Sleman menjadi sentra industri anyaman bambu, di pendopo joglo desa setempat,  Selasa (30/10/2018). 

Pengukuhan tersebut merupakan salah satu komitmen Pemda Sleman dalam mendorong pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di  Sleman.  Sehingga setelah pengukuhan diiharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan  ekonomi Industri Kecil dan Menengah, terutama warga Sumberagung.

“Kami sangat optimis bahwa Sentra Indusrti Ayaman Bambu di Moyudan akan berkembang pesat, mengingat lokasinya yang strategis,” kata  Staf Ahli Bupati Sleman Bidang Pemerintahan dan Hukum, Musta’in Aminun  saat mengukuhkan Sentra Industri tersebut.

Untuk itu, sentra industri ini harus terus berinovasi agar dapat bersaing di pasar lokal hingga internasional. Sehingga  kedapanya dapat berkembang tidak hanya menjadi desa pengrajin tapi juga ke ranah Desa Wisata dan kuliner.

Kepala Bidang  (Kabid) Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman Dwi Wulandari mengatakan guna mendukung sentra industri tersebut. Selain dengan pelatihan dan pendampingan juga melakukan perluasan pasar dalam negeri dengan memaksimalkan pemanfaatan media promosi online.

“Termasuk upaya regenerasi dan permodalan. Dimana untuk permodalan bekerjasama dengan BPD DIY,” paparnya.(der)

Read More

Kemenpan RB Tinjau Polda DIY Pastikan Kelayakan Perubahan Tipe

Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dofiri memberikan penjelasan soal inovasi  di stand Ditlantas kepada Deputi bidang kelembagaan dan tata laksana Kemenpan  RB Rini Widyatani saat  meninjau  pemeran inovasi di halaman Mapolda setenpat, Selasa (30/10/2018)

SEMBADA.ID  - Tim kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan studi kelayanan ke Polda DIY soal  perubahan tipe dari  B menjadi tipe A,  Selasa (30/10/2018).

Tim Kemenpan RB yang dipimpin Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB, Rini Widyantini  disambut langsung Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dofiri sekaligus memberikan paparan di gedung serbaguna Mapolda setempat,

Usai mendapatkan pemaparan, tim tersebut  menuju halaman Polda DIY untuk melihat stand inovasi pelayanan publik. Tercatat ada 77  inovasi    dari 18 stan  (5 polres dan 13 satuan kerja  di lingkungan Polda DIY)   yang dipamerkan.  Tim Kemenpan RB  bukan hanya melihat, namun juga mendapat penjelasan tentang keunggulan dari inovasi tersebut.   Setelah itu dilanjutkan dengan pendalaman materi terkait 48 indikator di aula Ditpamobvit Polda DIY.

Deputi bidang kelembagaan dan tata laksana Kemenpan  RB Rini Widyatani mengatakan selain untuk melihat apakah data yang dikirimkan Polda DIY sesuai atau tidak, validasi ini juga ingin mengetahui bagaimana  upaya  Polda DIY  dalam mengelola persolan yang dihadapi dan mengejar vis misi serta strategi yang telah ditetapkan mabes Polri.  Sebab  indikatir penilain  bukan hanya dar beban kerja,  tetapi bagaimana tata kelola dari beban kerja tersebut.

“Namun secara umum datanya sudah masuk  pada kita tinggal menunggu perhitungan,” kata Rini di sela-sela peninjauan pameran inovasi Polda DIY tersebut.

Rini menjelaskans dari 48  indikator  sebagai perhitungan untuk kenaikan tipologi tersebut. Dari Unsur teknis memiliki bobot  yang paling tinggi untuk lainnya sebagai pendukung. Karena itu  strategi Polda dalam menyelesaikan tantangan dan persolan yang dihadapi serta inovasi untuk layanan publik  menjadi penulaian yang penting.

“Namun begitu untuk keputusan tetap ada di Menpan,”  paparnya.

Kabid Humas Polda DIY AKBP Yulianto menambahkan pemeran ini bukan hanya untuk dnilai sebagai inovasi pelayanan publik sehingga Polda DIY layak untuk menjadi Polda tipe A,  namun yang lebih penting lagi masyarakat dapat mengetahui  bagaimana sistem pelayanan publik itu.  Termasuk untuk mendekatkan diri dengan masyarakat

“Dalam pameran ini masing-masing stand akan mempraktekan langsung  inovasinya tersebut,“ tambahnya

Read More

Prambanan Tekan Angka Kemiskinan Dengan PKH

Bupati Sleman Sri Purnomo saat meresmikan  Gedung BKAD-UPK di Kantor Kecamatan Prambanan, Selasa (30/10/2018). Foto sembada.id/hafid

SEMBADA.ID – Kecamatan Prambanan terus melakukan upaya untuk menekan jumlah warga miskin di daerah tersebut.  Angka kemiskinan di Prambanan sendiri dapat dikatakan tinggi. Sebab masih di atas 10% dari jumlah warga.  Satu  di antaranya dengan program keluarga harapan (PKH). Untuk pengelolaaan dan pemyaluran dananya dengan mengandung Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) bersama Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Kecamatan Prambanan.

Camat Prambanan Eko Suhargono mengatakan  PKH ini dinilai sangat membantu warga Prambanan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.  Indikasinya dana yang bergulir di masyarakat tidak ada tunggakan. Termasuk ada 31 KK yang mundur dari PKH tersebut.  Di Prambanan sendiri ada   203 kelompok yang terdiri dari 1763 orang memanfaatkan dana sosial tersebut.

“Untuk aset  BKAD Prambanan  Rp6 Milyar dan dana yang berputar sebesar Rp10 milyar,” kata Eko saat  acara penyerahan dana sosial dan peresmian Gedung BKAD-UPK di Kantor Kecamatan Prambanan, Selasa (30/10/2018).

..

Ketua BKAD Prambanan, Agus Pudiyanto menambahkan dana sosial tersebut dikelola lembaganya sejak tahun 2006 lalu.   Awalnya dulu dana sosial yang dikelola Rp 328 juta untuk 35 kelompok. Kini setelah 13 tahun sudah berkembang dan dikelola untuk 203 kelompok.

Kesuksesan lembaganya dalam mengelola dana sosial tersebut menurut Agus berpedoman pada penerapan prinsip tanggung renteng dan memberikan insentif bagi angsuran yang tepat waktu.

“Kami menerapkan tanggung renteng dalam mengelola dana sosial ini. Dimana ketika ada satu kelompok yang macet, kelompok lain akan membantu mendorong agar angsuran tertib, bahkan ada yang ditalangi kelompok lain dulu dan angsuran dibayarkan ke kelompok yang menalangi tersebut,” tambahnya

Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan dengan diresmikannya Gedung BKAD-UPK Kecamatan Prambanan dapat menunjang kinerja BKAD UPK. Terutama dana sosial UPK bisa terus dimanfaatkan untuk modal kegiatan ekonomi produktif atau  mengembangkan usaha yang selama ini telah digeluti.

”Kami juga berharap dengan adanya bantuan ini, masyarakat khususnya masyarakat miskin dapat memiliki akses dan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk kegiatan ekonomi,”  harapnya. (fid)

Read More

Operasi Zebra Progo 2018 Sasar Penguna Telepon Genggam

Polda DIY menggelar apel gelar pasukan operasi zebra progo 2018 di halaman parkir stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, Selasa (30/10/2018).

SEMBADA.ID - Jajaran Polda DIY secara serentak menggelar apel gelar pasukan operasi zebra progo 2018  di lingkungan kerja masing-masing. Khusus Polda DIY kegiatan tersebut di pusatkan di halaman parkir stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, Selasa (30/10/2018). Operasi zebra progo sendiri akan berlangsung selaman 14 hari, yaitu mulai 30 Oktober-12 November 2018.

Selain kelengkapan kendaraan bermotor dan ketertiban berlalu lintas,  operasi zebra progro ini juga akan menyasar  para pengendaraa yang tidak memakai helm, melawan arus lalu lintas, berboncengan tiga orang  dan mengunakan telepon gengam saat berkendaraan di jalan raya.  Bagi yang melanggar langsung akan mendapatkan  tindakan tegas, yaitu  bukti pelanggaran (tilang).

“Angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena  pengendaranya menggunakan telpon saat berkendara juga tidak bisa dikatakan  kecil. Maka dari itu kepolisian menilai hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran.  Ini perlu ditindaklanjuti,  sebab dengan melanggar bisa mengakibatkan

angka laka (kecelakaan) meningkat,”  kata  Wakil Direktur (Wadir) Lalu Lintas Polda DIY AKBP Yugonarko usai mengikuti Apel  Gelar Pasukan Operasi Zebra Progo di halaman parkir Stadion Maguwoharjo,  Depok, Sleman,  seperti dilansir sindonews,  Selasa (30/10/2018).

Yugonarko menjelaskan untuk operasi zebra sendiri akan mengedepankan penegakkan hukum,  yaitu 80% penindakan dan 20%  berupa himbauan, sosialiassi dan edukasi. Selain untuk  meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas,  tindakan ini juga guna  menekan jumlah pelanggaran. Sebab pada umumnya kecelakaan lalu lintas ( laka lantas)  diawali dengan pelanggaran.

“Kami akan lebih tegas karena ingin  menurunkan tren pelanggaran dimana tahun lalu saja selama 14 hari  pelaksanaan Operasi Zebra ada 51478 pelanggaran di DIY.  37606 tilang dan 13872 teguran. Paling tinggi di Sleman sekitar 8.000 tilang. Tahun ini kami berusaha menekannya,” terangnya.

Menurut  Yugonarko akan  menggerahkan 1000 personel.  Untuk  operasi akan dilakukan secara stationer.  “Pemetaan terhadap titik-titik rawan pelanggaran lalu lintas sudah dilakukan  pihak kepolisian. Terutama yang berpotensi terjadinya pelanggaran.  Untuk titik-titik rawan pelanggaran biasanya di LPP, lalu di Jalan Solo,  Jalang Magelang hingga Gamping,”  paparnya

Kasubbid Penmas Humas Polda DIY Kompol Sri Sumarsih menambahkan selain mengawali operasi zebra progo, gelar pasukan ini juga untuk mengetahui  kesiapan personil maupun sarana pendukung lainnya. Sehingga kegiatan operasi dapat berjalan optimal dan berhasil  sesuai dengan tujuan dan sasaran.(sbd)

Read More

Perwosi Sleman Dituntut Kembangkan Olahraga

Ketua Perwosi Sleman Kustini saat melantik pengurus Perwosi 17 kecamatan se Sleman di pendopo rumah dinas bupati Sleman, Senin (29/10/2018).

SEMBADA.ID – Persatuan wanita olahraga seluruh Indonesia (Perwosi) Sleman diminta dapat meningkatkan dan mengembangka olahraga di Sleman. Untuk itu, pengurus Perwosi harus aktif mengajal masyarakat untuk giat berolahraga.

“Di antaranya dengan membuat kegiatan olahraga massal yang melibatkan masyarakat minimal 2 kali setahun,” kata Kustini saat  melantik pengurus perwosi 17 kecamatan Sleman periode 2018-2022 di pendopo rumah dinas bupati Sleman, Senin (29/10/2018).

Kustini juga mengharapkan  kepengurusan perwosi yang baru tersebut  kedepannya  akan membuat Senam Sleman.

Bupati Sleman Sri Purnomo menghimbau dengan kepengurusan ditiap kecamatan yang telah dilantik untuk aktif membangkitkan kesadaran masyarakat di tiap kecamatannya masing- masing untuk hidup sehat dimulai dengan olahraga.

Ia juga Mengajak seluruh masyarakat Sleman untuk terus berolahraga agar kesehatan tubuh tetap terjaga serta meningkatkan prestasi olahraga wanita, yang akan memberikan semangat pembaharuan bagi organisasi kedepan.  Sehingga, warga Sleman adalah masyarakat yang gemar berolahraga. (der)

Read More

Taat Izin dan Pajak 30 Hotel dan Restoran Diganjar Penghargaan Sapta Pesona

Bupati Sleman memberikan penghargaan sapta pesono 2018  kepada  penerima  di hotel Alana Yogyakarta, Jalan Palangan Tentara Pelajar, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Senin (29/10/2018). Foto sembada.id/rizal

SEMBADA.ID  – Pemkab Sleman memberikan penghargaaan sapta pesono 2018  kepada 30  pelaku pariwsiata  di Sleman  (10  hotel bintang dan 10 non bintang serta 10 restoran)  Senin (29/10/2018).  Hotel dan restoran mendapatkan penghargaan tersebut karena taat perizinan dan pajak. Bupati Sleman Sri Purnomo menyerahkan langsung penghargaan itu kepada para penerima.

Kepala dinas pariwisata (Dispar) Sleman Sudarningsih mengatakan selain bentuk apresiasi ketaatan pelaksanaan perizinan dan penyetoran pajak. Penghargan ini juga untuk menguatkan keberadaan usaha pariwisata di Sleman terkait penerapan Sapta Pesona yaitu (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan).

“Dasar penghargaan yakni dari  data pembayaran pajak selama tahun 2017 yang bersumber dari BKAD Sleman, serta dari dokumen perizinan yang dimiliki hotel dan restoran itu,” kata Sudarningsih.

Bupati Sleman, Sri Purnomo menambahkan untuk pembangunan sektor pariwisata. Di antaranya dengan mengoptimalkan peningkatan kualitas pelayanan. Karena itu penganugerahan  ini. Selain untuk mengevaluasi juga realiasai dari sapta pesona pelaku usaha wisata tersebut. Sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan  pada wisatawan.

Ketua PHRI Sleman Joko Paromo mengatakan menyambut baik dengan adanya penghargaan tersebut. Terutama guna memotivasi pelaku  usaha wisata meningkatkan kualitasnya dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. zal

Read More

Pengakuan Ibu Korban Penumpang Lion Air Warga Sleman

Zuiva Puspita Ningrrum dan suaminya, foto ist

SEMBADA.ID – Warga gang Jeruk No1  Pogung Baru,Jalan Kaliurang km 5,6 Sinduadi,Mlati, Sleman Ny M Ridwan Syah ibu dari Zuiva Puspita Ningrrum,  42  satu dari 189 penumpang pesawat Lion Air  JT 610  rute Jakarta-Pamgkal Pinang yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, , Jawa Barat, Senin (29/10/2018) pagi mengaku tidak mempunyai firasat   apapun tentang musibah yang menimpa putrinya tersebut.

“Tidak ada firasat,  saya terakhir  bertemu Iva (sapaan putrinya itu) pertengah Oktober lalu di Jakarta,”  kata waita paruh baya tersebut, seperti dilansir sindonews.

Ia mendapatkan kabar tentang peristiwa naas itu, dari suaminya yang kebetulan menonton televisi ketika ada berita pesawat jatuh. Kemudian, segera menghubungi menantu di Jakarta untuk memastikan.  Iva  pergi ke Pangkal Pinang untuk bekerja, yaitu di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pangkal Pinang. Untuk domisilinya di Jakarta.

“Iva kalau Jumat sore pulang ke Jakarta, Senin paginya ke Pangkal Pinang. Rutinitasnya seperti itu,” paparnya

Ia dan keluarganya hanya bisa berdoa  ada yang terbaik dari peristiwa ini. Keluarganya juga masih  terus menunggu kabar terbaru dan memantau perkembangan kabar dari pesawat naas tersebut. Rencananya, akan segera menyusul ke Jakarta agar bisa mengetahui kabarnya secara langsung.

"Semuanya sudah diurus, kita sudah siap-siap. Kakaknya dari Kalimantan juga sudah menyusul," ungkapnya(sbd)

Read More

Tuntutan Perangkat Desa Sleman Tahun 2019 Dapat Gaji Rp2,7 Juta Kandas

para perangkar desa se Sleman yang tergabung dalam paguyuban Suryo Ndadari saat menyampaikan keterangan soal tunttutan penghasiltan tetap (Siltap) atau gaji tahun 2019 mendatang  setara dengan  gaji aparatur sipil negara (ASN) golongan II A di DPRD Sleman, Senin (29/10/2018)

  

SEMBADA.ID –Tuntuntan para perangkat desa Sleman yang tergabung dalam peguyuban Suryo Ndadari untuk mendapatkan penghasilan tetap (Siltap) atau gaji sama dengan apartir sipil negara (ASN) golongan II A, yairu Rp2,7 juta tahun 2019 mendatang dipastikan tidak terealiasai. Kepastian ini, setelah dalam rencana  anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Sleman 2019 tidak terakomodir.

RAPBD 2019 Sleman sendiri, sudah ditandatangi antara DPRD dan bupati Sleman dalam rapat paripurna di kantor dewan setempat, Senin (29/10/2018).  Komposisinya pendapatan Rp2,647 trilyun dan belanjar Rp2,766 trilyun sehingga mengalami defisit Rp118,69 miliar

Alasan perangkat desa menuntut Siltap setara dengan ASN Golongan II A.  Sebab hingga sekaang siltap yang diterima  masih dibawah standar, yaitu Rp1,3 juta. Atau mash dibawah  upah minimun propinsi (UMP) Rp1,5 juta. Sehingga dengan pendapatan tersebut dinilai tidak sebanding  antara beban kerja dan tanggungjawab yang diemban dengan kesejahteraan para perangkat desa.

Dasar  lainnya, yakni  adanya surat edaran (SE)  menteri dalam negeri (Mendagri). Dimana dalam SE itu menyebutkan untuk  pendapatan perangkar desa paling rendah (dukuh) yakni  setara dengan ASN golongan II A dan diikuti grade diatasnya.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan pada dasarnya siap mengakomodir dan menfasilitasi tuntuntan perangkat desa tersebut. Hanya saja untuk tuntuntan adanya kesetaraan gaji perangkat desa setara dengan  ASN golongan II A  memang belum dapat memberikan. Sebab untuk masalah ini akan melihat regulasinya ada atau tidak.  Karena itu sebagai solusinya akan menfasilitasi perangkat desa untuk konsultasi ke kemendagri tentang regulasi untuk masalah itu..

“Sebenarnya untuk kesejahteraan Pemkab sudah memenuhi beberaapa kebutuhan perangkat desa, di antaranta adanya BPJS kesehatan,  jaminan kecelakaan dan purna tugas,”  ungkap bupati dua periode itu.

Ketua paguyuban Suryo Ndadari Sleman,  yang juga kepada desa Sumberharjo,Prambanan, Lekta Manuri mengatakan  apa yang mereka harapkan dipastikan tidak dapat terealisasi. Sebab dalam dokumen RAPBD 2019 belum terakomodir. Selain itu juga terbentur dengan peranturan. Di antaranta peraturan kementerian keuangan (kemenkeu). Dimana untuk dana alokasi umum (DAU) 25% untuk infrastruktur dasar, 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan, serta untuk belanja langsung 49%.

Hal lainnya jika mengunakan alokasi dana desa (ADD) juga tidak memungkinkan. Sebab setelah DAU dikurangan dana alokasi khusus (DAK) untuk ADA hanya  menerima 10%. Dimana sesuai dengan PP 44 untuk ADD ini, 30% digunakan  belanja, di antaranya untuk insentif RT RW, tunjangan, operasional l BPD dan  pemerintah  desa.

“Karena Siltap ini inklud dalam 30%, maka anggaran yang akan diberikan pemda dalam bentuk ADD tidak mencukupi untuk hal ini. Termasuk inovasi pemerintah desa juga tidak bisa memberikan jaminan untuk perangkat desa,” paparnya.

Namun begitu, mestinya ada win win solusi untuk masalah ini dari pemkab Sleman.  Sebab RAPBD yang sudah disekapakti baru akan disampaikan ke gubernur untuk mendapatkan evaluasi.  Termasuk ada UU keistimewaan yang bisa digunkaan untuk ini. Sehingga dalam pencermatan antara pemkab Sleman dan Pemda DIY bisa untuk hal ini.

“Kami rencananya akan diterima gubernur  dikepatuhan,  Kamis (1/11/2018)  untuk masalah ini,” jelasnya,(prista).

Read More

Pemkab Dorong Perajin Jamu Sleman Terus Berinovasi

Staf ahli bupati bidang ekonomi dan pembangunan pemkab Sleman Arif Pramana saat mengukuhkan Gesikan, Merdikorejo, Tempel, Sleman sebagai sentra industri jamu, di dusun setempat, Senin (29/10/2018). Foto sembada.id/hafid

SEMBADA.ID – Para perajin jamu di Sleman diminta terus melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi, terutama kualitasnya. Baik yang menyangkut dengan higienistas maupun pengemasannya.  Selain untuk menjamin mutu produk jamu itu sendiri, juga untuk meningkatkan penjualan. Diharapkan dengan langkah ini, akan meningkatkan kesejahteraan perajin jamu tersebut.

“Hal lainnya yang harus menjadi perhatian yakni, legalisasi kesehatan,” kata staf ahli bupati bidang ekonomi dan pembangunan pemkab Sleman Arif Pramana saat mengukuhkan Gesikan, Merdikorejo, Tempal, Sleman menjadi sentra industri jamu di Sleman, Senin (29/10/2018).

Arif menjelaskan untuk masalah legalisasi kesehatan ini, Dinkes Sleman siap memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para perajin. Untuk itu, para perajin bisa melakukan konsultasi untuk hal tersebut. Sehingga produk jamu yang mereka buat akan terjamin standar dan kualitasnya.

Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)  Sleman  

Dwi Wulandari  menambahkan untuk pengembangan industri jamu ini memang ada beberapa persoalan . Di antaranya manajemen perusahaan  masih konvensional serta untuk  pemasaran dan kemasanya   belum memanfaatan teknologi. Untuk pemasaran masih door to door (belum online) sertakemasnnya masih manual.

“Karena itu untuk meningkatkan kualitas produk jamu tersebut, di antaranya dengan memberikan pendampingan dan memfasilitas program pengembangan sentra industri jamu.  Diantaranya  untuk perluasan pemasaran, secara online,” tambahnya.

Selain itu juga akan melakukan kerjasama dengan hotel dan akan menjadikan Gesikan sebagai ikon produks jamu di Sleman. Sehinggga akan menarik wsiatawan untuk datang ke Gesikan. Termasuk untuk permodalan akan bekerjasama dengan BPD DIY dan kesehetan dengan BPJS kesehatan. (fid)

Read More

Pemuda Sleman Diminta Tidak Terprovokasi Medsos

Para siswa sekolah di Sleman mengikuti upacara hari sumpah pemuda ke 90 di lapamgan pemda Sleman, Senin (29/10/2018)

SEMBADA.ID  – Para pemuda Sleman diminta tidak terpengaruh isi atau konten media sosial (medsos) yang berpoetnsi dapat memecah belah persatuan dan kerukunan.  Sebab saat ini banyak yang mengunakan medsos untuk menyebarluaskan isu yang dapat mengadu domba. Apalagi menjelang perhelatan pemilu 2019.

“Jangan sampai perbedaan pilihan mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa,” kata wakil bupati Sleman Sri Muslimatun saat upacara peringatan hari sumpah pemuda di lapangan Pemda Sleman, Senin (29/10/2018)

Sri Muslimatun menjelaskan, di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menjadikan generasi muda milenial krisis identitas.  Indikasinya  tidak sedikit generasi muda yang  lebih mengenal  budaya dari negara lainnya dibandingkan dengan budaya Indonesia atau bahkan budaya daerahnya sendiri.

“Oleh karena itu peringatan Hari Sumpah Pemuda ini dapat menjadi bahan kontemplasi dan pengingat identitas  siapa diri kita,”  paparnya.

Peserta upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang mengusung tema “Bangun Pemuda Satukan Indonesia” tersebut bukan hanya siswa sekolah termasuk paskibraka di Sleman yang memakai pakaian adat nusantara. Namun juga para ASN di lingkungan pemkab Sleman. 

Read More

Peserta Tour de Prambanan 2018 membludak

Para peserta TdP 2018 dengan start dan finish di komplek candi Prambanan, Sleman, Minggu (28/10/2018)

SEMBADA.ID-  Antusias warga mengikuti Tour de Prambanan (TdP) 2018 tinggi. Bahkan jumlahnya melebihi target, yaitu dari target 500 peserta, tetapi yang mengikuti mencapai 850 peserta. Baik yang berasal dari perorngan maupun club sepeda. Mereka bukan hanya dari Sleman namun juga beberapa daerah lain di Indonesia, termasuk manca negara, di antaraya Belgia, Slovenia dan Jepang. 

TDP sendiri  menempuh jarak 100 kilometer (km)  mengelilingi 15 dari 17 kecamatan di Sleman, dengan dua pitstop atau pemberhentian, yaitu di kecamatan Moyudan dan kecamatan Tempel.  Start dan finish  TdP  di kawasan candi Prambanan, Sleman.  Bupati Sleman Sri Purnomo melepas langsung peserta TDP di komplek candi Prambanan, Sleman, Minggu (28/10/2018). 

Selain touring, dalam TdP   juga mempertandingkan kejuaraan khusus King and Queen  of Mountain. Yaitu adu kekuatan dan kecepatan untuk rute mendaki  dengan start di perempatan Sedogan Kecamatan Tempel dan finish di Bunker  Tunggularum, Kecamatan Turi. Lomba itu terbagi dalam   Class under 35, Class under 35-45, Class 46-55, Class 56 up, Class Female  Hobbyist, Class Male Athlete, Class Female Athlete. Tour de Prambana  sendiri diselenggarakan sejak tahun 2017.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sleman Sudarningsih kegiatan ini bukan hanya touring mengelilingi Sleman dengan sepeda, namun uang lebih penting lagi juga untuk mengenalkan potensi obyek dan daya tarik wisata di Sleman. Yaitu  sebagai destinasi sport tourism.

“Ini juga sesuai dengan tema TdP ini, yaitu  Olahraga dan  Pariwisata untuk  Peradaban Baru,” kata Sudarningsih di sela-sela kegiatan tersebut.

.

Bupati Sleman  Sri Purnomo menambahakan  selain untuk  mempromosikan budaya dan potensi pariwusata Sleman, juga sebagai  respon terhadap kebutuhan masyarakat akan adanya sport tourism. Untuk itu kegiatan ini akan dilakukan secara berkelanjutkan sehingga gairah pariwisata di Sleman terus meningkat.

“Kami optimis kekayaan budaya dan keelokan alam Sleman akan menjadi daya tarik bagi pesepeda yang mengikuti kegiatan ini,” tambahnya..(sbd)

Read More

Sleman Pemuda Funbike 2018 Dukung Sleman Sehat dan Bebas Narkoba

Bupati Sleman Sri Purnomo (dua kiri dari depan) mengikuti Sleman Pemuda Funbike 2018 di lapangan pemda Sleman,  Minggu (28/10/2018)

SEMBADA.ID - Sebanyak 4000 peserta mengikuti Sleman Pemuda Funbike 2018 di lapangan pemda Sleman, Minggu (28/10/2018). Mereka bukan hanya dari Sleman namun juga dari daerah lain, di antaranya Klaten, Purworejo, Purwokerto dan Tasikmalaya.Kegiatan ini dibagi dalam dua kategori jarak tempuh yaitu 15 kilometer (km) dan 30 km.

Selain untuk  memperingati hari sumpah pemuda ke 90 event tersebut juga untuk mendukung olahraga bersepeda. Bupati Sleman Sri Purnomo melepas kegiatan ini, sekaligus ikut menjadi peserta.

Ketua Panitia, Reno Candara Sangaji menambahkan kegiatan ini bukan hanya sekedar bersepeda namun sekaligus mengajak masyarakat menjadikan sepeda menjadi gaya hidup sehat dan kampanye anti narkoba. Sehingga dapat mendukung Sleman yang lebih sehat dan bebas dari bahaya narkoba.

“itulah h

arapan dari kegiatan ini,” kata Reno yang juga Kades Condongcatur, Depok, Sleman itu.

Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan sangat mengaoresiasi kegiatan tersebut. Sebab bersepeda bukan hanya sekedar hobi namun sudah menjadi gaya hidup yang menyehatkan. Funbike juga dapat menjadi sarana hiburan bagi masyarakat. 

"Untuk itu saya mengharapkan kegiatan serupa dapat berjalan dengan rutin," kata Sri Purnomo dalam sambutannya dalam acara tersebut.. 

Dalam funbike ini panitia juga mengadakan senam masal bagi peserta yang tidak ikut bersepeda. Panitia juga menyediakan doorprize hadiah utama berupa dua ekor sapi, 5 sepeda motor, puluhan sepeda gunung dan barang elektronik.(sbd)

Read More

Akhiri Kirab Satu Negeri, Ansor Serukan Perdamian Dunia

Sekjen GP Ansor Abdul Rochman (jas merah) memberikan penjelasa soal GUF di hotel JW Marriot, Jalan Pajajaran (ringroad), Condongcatur, Depok, Sleman,  Jumat (26/10/2018)

SEMBADA.ID – Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggelar Global Unity Forum (GUF) atau forum persaudaraan global  di Hotel JW Marriot Yogyakarta,  Jalan Pajajaran (ringroad), Condongcatur, Depok, Sleman,  Jumat (26/10/2018).  Selain itu,  mengkhiri rangkaian Kirab Satu Negeri (KSN) 2018 . Kegiatan  ini juga uga untuk memberikan inspirasi, terutama  pengalaman Indonesia yang berhasil menjalani kehidupan majemuk, namun tetap hidup guyup,  rukun, damai dan toleran. 

“Inilah yang menjadi latar belakang GUF ini dilakukan,” kata Sekjen GP Ansor Abdul Rochman, seperti dilansir sindonews.

Abdul Rochman mengatakan  beberapa negara dan pembicara partisipan diundang dalam GUF tersebut. Selain  untuk mendiskusikan persoalan dan menyerukan perdamaian dunia. Juga untuk menyanpaikan  seruan nusantaran, yaitu  mengajak dalam satu gerakan  untuk  menolak dijadikannya   Islam sebagai senjata politik, baik  kalangan muslim maupun  non muslim.

“Ansor juga mengajak membangun  peradaban yang didasari atas  atas hak asasi dan martambat manusia setiap bangsa,” tandasnya.

Abdul Rohman menjelaskan pengukuhan  seruan nusantara ini bukan tanpa alasan. Sebab sebab ada sebagian kecil kelompok yang ingin mengubah konsenses negara Indoensia yaitu Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945. Ini penting, dalam bentuk negera lain.

“Ansor juga mengajak masyarakat untuk menyerukan konsensus kebangsaan Indonesia,” paparnya.

Abdul Rohman juga menegaskan ingin agama Islam  sebagai  agama rahmat, agama yang menyebarkan cinta dan kasih sayang universial.  Tidak menjadikan islam marah,  kasar  dan menyakiti  orang lain, suka menyesatkan serta  menyalahkan  baik sesama muslim maupun kelompok lain yang mulai marak   di masyarakat khususnya di media sosial.

“Karena itu Ansor mengajak masyarakat  Indonesia  untuk berani bersuara tentang konsensus kebangsaan dan Islam yang ramah, yaitu  yang rahmatin alamin,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rochman juga membacakan seruan nusantara. Untuk seruan nusantara sendiri dibuat dalam empat bahasa, yaitu Indonesia, Jawa, Arab dan Ingggris.

Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menambahkan GUF   ini digelar Anshor sebagai perwujudan pengamalan warisan pemikiran kyai-kyai Nahdlathul Ulama (NU) di masa lampau  dalam menegakkan Islam.  Sebab saat ini masih saja ada kelompok di Indonesia yang hanya berusaha menegakkan Islam dengan melupakan tiga  ukhuwah . Yakni Ukhuwah Islamiyah (persudaraan sesma muslim), Wathaniyah  (persaudaraan sesama bangsa)  dan  Basyariah (persudaraan sesama manusia). Padahal ketiga ukhuwah itu harus dilaksanakan bersama-sama.

“Hal ini seperti yang disampaikan pimpinan NU tahun 80 an,  KH Ahmad Shiddiq. Yang  secara khusus dan tegas menyampaikan  muslim Indonesia yang   ingin mengekan Islam rahmatan lil alamin  

harus menegakkan tiga ukhuwah dengan bersamaan tidak bisa  dipilih salah satu saja.,” paparnya

Executive Director American Islamic Congress  Zainab Al Suwaij asal Irak  mengungkapkan  pengalaman menyedihkan  bagaimana  peradaban negerinya dihancurkan karena Islam

digunakan sebagai senjata politik. Menurut dia, masuknya gerakan yang  menyebar kebencian atasnama agama untuk meraih kekuasaan membuat peradaban  di Irak hancur.

“Saya  bersyukur di Indonesia  warganya menerima perbedaan, saya berharap  ini terus disuarakan untuk kedamaian dunia. Jangan sampai lagi orang datang  atasnama agama dan menghancurkan semuanya,” harapnya (sbd)

Read More