Prambanan Tekan Angka Kemiskinan Dengan PKH

Bupati Sleman Sri Purnomo saat meresmikan  Gedung BKAD-UPK di Kantor Kecamatan Prambanan, Selasa (30/10/2018). Foto sembada.id/hafid

SEMBADA.ID – Kecamatan Prambanan terus melakukan upaya untuk menekan jumlah warga miskin di daerah tersebut.  Angka kemiskinan di Prambanan sendiri dapat dikatakan tinggi. Sebab masih di atas 10% dari jumlah warga.  Satu  di antaranya dengan program keluarga harapan (PKH). Untuk pengelolaaan dan pemyaluran dananya dengan mengandung Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) bersama Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Kecamatan Prambanan.

Camat Prambanan Eko Suhargono mengatakan  PKH ini dinilai sangat membantu warga Prambanan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.  Indikasinya dana yang bergulir di masyarakat tidak ada tunggakan. Termasuk ada 31 KK yang mundur dari PKH tersebut.  Di Prambanan sendiri ada   203 kelompok yang terdiri dari 1763 orang memanfaatkan dana sosial tersebut.

“Untuk aset  BKAD Prambanan  Rp6 Milyar dan dana yang berputar sebesar Rp10 milyar,” kata Eko saat  acara penyerahan dana sosial dan peresmian Gedung BKAD-UPK di Kantor Kecamatan Prambanan, Selasa (30/10/2018).

..

Ketua BKAD Prambanan, Agus Pudiyanto menambahkan dana sosial tersebut dikelola lembaganya sejak tahun 2006 lalu.   Awalnya dulu dana sosial yang dikelola Rp 328 juta untuk 35 kelompok. Kini setelah 13 tahun sudah berkembang dan dikelola untuk 203 kelompok.

Kesuksesan lembaganya dalam mengelola dana sosial tersebut menurut Agus berpedoman pada penerapan prinsip tanggung renteng dan memberikan insentif bagi angsuran yang tepat waktu.

“Kami menerapkan tanggung renteng dalam mengelola dana sosial ini. Dimana ketika ada satu kelompok yang macet, kelompok lain akan membantu mendorong agar angsuran tertib, bahkan ada yang ditalangi kelompok lain dulu dan angsuran dibayarkan ke kelompok yang menalangi tersebut,” tambahnya

Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan dengan diresmikannya Gedung BKAD-UPK Kecamatan Prambanan dapat menunjang kinerja BKAD UPK. Terutama dana sosial UPK bisa terus dimanfaatkan untuk modal kegiatan ekonomi produktif atau  mengembangkan usaha yang selama ini telah digeluti.

”Kami juga berharap dengan adanya bantuan ini, masyarakat khususnya masyarakat miskin dapat memiliki akses dan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk kegiatan ekonomi,”  harapnya. (fid)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: