Tekan Salah Sasaran, Warga Yang Tidak Berhak Terima Harus Dicoret



Dari kiri ke kanan: Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto, Anggota DPD RI Cholid Mahmud dan akademisi UGM Purwo Santoso saat menjadi pembicara dalam diskusi RPJMN di Kantor DPD RI Perwakilan DIY, Kamis (8/11/2018). Foto sembada.id/iwan anshori


SEMBADA.ID - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY menyebutkan dalam penetapan warga miskin di DIY kurang tepat. Penetapan warga miskin yang menjadi acuan oleh BPS yang diterapkan di DIY kurang tepat.

Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto mengakui, banyak warga yang sebenarnya mampu namun masuk kategori miskin. Mereka pun menerima beras sejahtera (rastra). "Memang ada yang kurang sinkron indikatornya dalam menetapkan warga miskin. Untuk itu, perlu ada gerakan berani mencoret data miskin," katanya dalam diskusi RPJMN di Kantor DPD RI Perwakilan DIY, Kamis (8/11/2018).

Parahnya lagi, seputar penerima rastra ada politisasi di desa. Misalnya, saat Pilkades yang kebetulan sukses menjadi kepala desa, para pendukungnya yang sebenarnya mampu ini dimasukkan sebagai penerima rastra. "Warga atau pendukung kepada desa yang jadi, dapat rastra, yang tidak tidak mendukung tidak mendapatkannya (rastra)," jelasnya.

Tavip mengungkapkan hal tersebut karena pernah diskusi langsung dengan beberapa kepala desa di DIY. "Itu fakta. Karena saya pernah diskusi dengan kepala desa. Kepala desa itu membenarkan penyaluran rastra tidak tepat sasaran, karena merupakan pendukungnya yang sebenarnya dari keluarga mampu," paparnya.

Anggota Komite IV DPD RI Cholid Mahmud mengatakan, butuh keseriusan dalam menangani warga miskin di daerah, termasuk dalam hal penetapan kategori warga miskin. Paparan dari Bappeda DIY sangat penting sebagai masukan kepada pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan. "Level kebijakan di pusat ini dampaknya yang merasakan masyarakat bawah," jelasnya.

Cholid mengungkapkan, masukan tersebut sangat penting untuk meminimalisasi kesalahan di RPJMN. "Saat ini sudah mempersiapkan RPJPN tahap berikutnya 2024, ini dari awal DIY harus melihat titik kelemahannya, sehingga bisa dibenahi," katanya. (iwn)



Subscribe to receive free email updates:

0 Response to " Tekan Salah Sasaran, Warga Yang Tidak Berhak Terima Harus Dicoret"

Posting Komentar