Anggota Komisi I DPR Sukamta, Pemeriksaan Biometrik Visa Haji Umrah Harus Ditunda



Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto sembada.id/ridwan anshori


SEMBADA.ID- Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pemeriksaan biometrik visa bagi calon jamaah haji dan umrah. Tujuannya agar ada digitalisasi data sekaligus mempermudah calon jamaah haji dan umrah.

Namun, Komisi I DPR RI menilai rencana kebijakan tersebut sebenarnya bagus, namun pemerintah Indonesia belum siap untuk melakukan rekam biometrik tersebut.

"Itu niat baik dari Kedubes Arab Saudi, kondisi di sini belum siap dan memadai," kata Anggota Komisi I DPR RI Sukamta dalam keterangan tertulis, kepada sembada.id,  Senin (21/1/2019).

Menurut dia, karena belum siap maka DPR mendorong pemerintah RI mendesak Kedubes Saudi Arabia untuk menunda pelaksanaannya. "Sampai kapan, ya sampai semuanya dianggap siap," imbuhnya.

Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan, belum siapnya infrastruktur dan sistem yang ada dari kedutaan Arab Saudi. Kondisi tersebut justru tidak mempermudah, tetapi justru berpotensi mempersulit calon pemohon visa. Pasalnya mereka harus datang sendiri ke lokasi pengambilan data. "Lokasinya jauh dan jumlahnya masih sedikit," ungkapnya.

Legislator dari Dapil DIY ini juga menyoroti kepastian jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi calon jamaah haji yang harus melewati pemeriksaan biometrik. Harus ada kepastian agar Kedubes Arab Saudi memiliki perjanjian yang mengikat dengan pihak ketiga yang mengelola data.

"Kita ingat kasus data pengguna Facebook bocor beberapa waktu lalu karena tindakan pihak ketiga," ujarnya.

Pengalaman bocornya data tersebut jangan sampai terulang kembali. Semuanya dilakukan demi mempermudah dan melindungi hak calon jemaah haji dan umrah. "Khususnya terkait perlindungan data pribadi," ungkapnya. (iwn)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Anggota Komisi I DPR Sukamta, Pemeriksaan Biometrik Visa Haji Umrah Harus Ditunda"

Posting Komentar