Sardonoharjo Jadi Percontohan Desa Anti Politik Uang Di Sleman

Bawaslu Sleman saat mendeklarasikan desa Sardonoharjo sebagai desa anti politik uang (APU) di balai desa setempat,Sabtu (16/2/2019)

SEMBADA.ID-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman menetapkan desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman menjadi percontohan desa anti politik uang (APU), Sabtu (16/2/2019). Sardonoharjo menjadi desa ke dua yang menjadi percontohan desa APU di Sleman. Sebelumnya Bawaslu juga menetapkan desa Candibinangun, Pakem sebagai desa APU.

Ketua Bawaslu Sleman Karim Mustofa mengatakan Sardonoharjo ditetapkan menjadi desa APU bukan tanpa alasan. Di antaranya sebagai tindaklanjut dari harapan warga Sardonoharjo yang menginginkan agar dalam penyelenggaraan Pemilu nanti, dapat dilibatka dalam pengawasan. Terutama yang menyangkut dengan pelenggaran. Di antaranya politik uang.

“Untukitu, kami menilai masyarakat Sardonoharjo bisa dijak kerjasama dalam upaya meminimalisir politik uang,” kata Karim di sela-sela pencanangan Sardonoharjo sebagai desa APU di balai desa setempat, seperti dilansir sindonews, Sabtu (16/2/2019).

Karim menjelaskan adanya desa APU ini sangat penting. Sebab politik uang bisa terjadi dimana dan kapan saja dan masyarakat desa merupakan kelompok yang paling rentan dan mudah dipengaruhi dengan politik uang. Sehingga adanya desa APU ini diharapkan kesadaran masyarakat benar-benar terpatri menolak dan melawan politik uang.

“Untuk itu,kami berharap nantina desa lain di Sleman mengikuti jejakSardonoharjo ini. Terutama terpupuk kesadaran bersama untuk menolak politik uang,” ujar tandasnya.

Menurut Karim politik uang selama ini menjadi momok dan virus demokrasi, bahkan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang yang akan mengganggu proses demokrasi Indonesia. Karena itu adanya desa APU ini menjadi langkah strategis dalam memerangi politik uang. Sebab masyarakat desa dinilai cukup rentan dalam persoalan politik uang.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Sleman Vici Herawati menambahkan selain dengan deklarasi desa APU, juga terus melakukan sosialisasikepada masyarakat tentang pemilu dan dampak politik uang.

“Kami harapkan langkah ini bukan hanya akan meminimalisir pelanggaran pemilu, namun juga akan

meningkatkan kualitas pemilu,” tambahnya. (sbd)