Sleman Batalkan Syarat Legalisir KK dan Akte Kelahiran Dalam PPDB

Ribaun warga Sleman memadati kantor dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Sleman untuk legalisir akte dan KK, Senin (17/6/2019).

SEMBADA.ID-Pemkab Sleman merespon keluhan masyarakat adanya legalisir kartu keluarga (KK) dan akte kelahiran sebagai persyaratan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jenjang TK-SMP tahun ajaran 2019/2020. Yaitu tidak perlu melampirkan KK dan akte kelahiran yang dilegalisir. Namun saat pemberkasan harus menunjukan KK dan akte kelahiran yang asli.

Persyaratan pendaftaran PPDB, baik jenjang TK-SMP di Sleman yang harus menyertakan fotocopi KK dan akte kelahiran berlegalisir sangat dikeluhkan masyarakat. Bukan saja berdampak berjubelnya masyarakat mengantri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat, tetapi juga menyebabkan petugas pelayanan legalisir kewalahan. Tidak heran dalam sepekan terakhir Disdukcapil Sleman diserbu warga yang meminta legalisir KK dan akte kelahiran.

“Untuk kepentingan PPDB, foto copy akte kelahiran dan KK tidak harus dilegalisir. Tapi menunjukkan aslinya ketika verifikasi berkas,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman Sri Wantini menanggapi soal keluahan warga soal syarat pedaftaran PPDD tersebut, seperti dilansir sindonews, Selasa (18/6/2019).

Hanya saja karena masalah ini belum disosialisasikan, masyarakat tetap mendatangi Disdukcapil Sleman untuk melegalisir KK dan akte kelahiran sebagai syarat PPDB 2019. Terbukti Selasa (18/6/2019) ribuan warga masih terlihat mengantri di kantor Disdukcapil Sleman untuk mencari legalisir.

Agus, 45, warga Tamanmartani, Kalasan, Sleman mengatakan belum mengetahui jika untuk pendaftaran PPDB tidak perlu dengan legalisir KK dan akte kelahiran. Agus sendiri harus antre sejak pukul 10.00 WIB dan baru mendapatkan legalisir pukul 12.00 WIB. Legalisir itu untuk mendaftarkan anaknya masuk SMP.

“Belum tahu jika tidak perlu legalisir KK dan akte kelahiran. Tapi ini tetap untuk jaga-jaga,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan warga Purwomartani, Kalasan, Heri, 35. Menurutnya dari informasi untuk pendaftaran PPDB harus melampirkan legalisir KK dan akte kelahiran. Sehingga ia mengurus untuk kepentingan itu.

“Agar tidak membuat masyarakat bingun perlu sosialiasi,” kata Heri yang mencari legalisir untuk pendaftaran anaknya masuk SD.(sdn)