Pemerintah Belum Optimal Lindungi UMKM

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta saat diskusi publik bersama Kemenkominfo di Yogyakarta, Selasa, 12 November 2019. Foto sembada.id/iwan

SEMBADA.ID- Bayak persoalan terhadap pengembangan UMKM pemasaran online, salah satunya aksebilitas. Sampai saat ini tidak semua wilayah di Indonesia tersedia layanan intenet. Faktanya memang masih ada zona blankspot, di Yogyakarta misalnya di Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan ironisnya daerah yang masih blank spot itu merupakan salah satu sentral batik. "Potensinya bagus banget tapi aksesnya belum ada. Untuk itu kita dorong Pemerintah DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) bebas blank spot," katanya saat diskusi publik bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika di Yogyakarta, Selasa, 12 November 2019.

Politikus PKS dari Dapil DIY ini mengatakan problem kedua adalah belum terkoneksi antara pelaku UMKM, pelaku usaha dengan dunia digital. Kadang pelaku UMKM sudah merasa nyaman karena sudah punya pelangggan, produknya tetap laku dan lainnya. "Ini perlu didorong pelibatan pelatihan UMKM kepada mereka," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPR RI ini mengatakan data mencatat UMKM yang melakukan pemasaran lewat online, mengalami peningkatan omzet 100-200 persen.

Sukamta mengatakan UMKM itu belum terfasilitasi sarana pembayaran online oleh pemerintah. Indonesia kalah bersaing dengan China karena pemerintahnya memberikan subsidi berupa pengiriman barang dan pembayaran yang murah. Pengirimannya bahkan hampir gratis. "Saya katakan kepada pemerintah ini sudah perang dagang sesungguhnya," ujarnya.

Menurut dia, pelaku UMKM semakin menjerit saat mendapati tiket peswaat di Indonesia yang mahal. Dia menyontohkan Warga Yogyakarta membeli barang dari Beijing lebih murah dari pada membeli barang dari Solo, Jawa Tengah. Barang dari China lebih murah karena pengirimannya gratis. "Kalau pemerintah tidak mampu memberi subsidi paling tidak menurunkan harga tiket pesawat atau kasih harga khusus untuk UMKM," tutur Sukamta.

Dia mengatakan persoalan berikutnya perizinan UMKM di Indonesia yang sulit. Selain itu perlindungan data pribadi di Indonesia masih menjadi persoalan serius.

Owner PT Abadi Bina Indonesia Anom Adinugrah mengatakan pangsar digital saat ini masih sangat banyak, tapi pemainnya masih sangat sedikit. Bahkan selama ini yang bermain di Indonesia justru platform dari asing."Kita sebenarnya bisa bersaing dengan mereka," kata Anom.

Menurut dia persoalan pemasraan online di Indonesia salah satunya masih banyak daerah yang blank spot. Problem lainnya fasllitasi dari pemerintah masih minim seperti dalam hal perizinan. Untuk mengalahkan kapitalisasi digital ini sehariusnya Indonesia lebih mengutamakan kearifan lokalnya.

"Itu akan menumbuhkan sense of beloging terhadap produk kita. Platfotm lokal harus diperkuat lagi," ungkapnya. (iwan)