FPAN Sleman, Nilai Surat Perintah Sekda Bentuk Ketidakcermatan

SEMBADA.ID-Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Sleman menilai adanya surat perintah dari Sekda DIY kepada Bupati/Walikota di DIY No 420/1051 tertanggal 21 Januari 2020 soal larangan peredaran video “Tepuk Anak Shaleh” dan No 420/1277 tertanggal 24 Januari 2020 soal pencabutan surat No 420/1051 yang ditujukan kepada bupati/walikota dinilai tidak tepat. Sebab Sekda tidak seharusnya memerintah kepada daerah otonom lain.

“Surat dari Pemerintah Daerah (Pemda) DIY kepada bupati/walikota seyogyanya ditandatangni oleh Gubernur, bukan oleh Sekda,” kata ketua FPAN Sleman Raspati Agus Sasangka, dalam rilisnya, Jumat (24/1/2020).

Untuk itu meminta Bupati Sleman jika ada surat yang ditandatangani Sekda DIY yang bersifat perintah atau himbauan untuk dicermati substansinya. “Kejadian ini harus menjadi

pelajaran bersama dan tidak terulang kembali di masa mendatang,” ungkapnya.

Menurut Ade, panggilan Respati Agus Sasangka munculnya dua surat Sekda tentang larangan dan pencabutan larangan dalam waktu empat hari itu juga menunjukkan Pemda DIY tidak memahami tentang subtansi ‘Tepuk Anak Shaleh‟, yaitu sebagai upaya menanamkan kecintaan anak terhadap agama dan nilai-nilai yang dikandungnya (rajin beribadah, rajin mengaji dan menghormati

orangtua), namun justru memahami tepuk tersebut secara tidak tepat sebagai sikap yang mengembangkan intoleransi.

“Tepuk Anak Shaleh sudah lama dipraktekkan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah Islam sebagai bentuk peneguhan iman yang bersifat internal dan bukan ditujukan untuk

mengajarkan intoleransi terhadap umat agama lain,” jelasnya..

FPAN Sleman juga menilai keluarnya surat tersebut sebagai bentuk ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian Pemda DIYdalam mensikapi informasi dan isu yang berkembang terkait. Sehingga menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat.

Untuk itu mendesak Pemda DIY agar lebih bisa memahami upaya-upaya umat beragama dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan di kalangan internal masing masing dan tidak secara gegabah menganggapnya sebagai sebuah tindakan intoleransi.

“Kami mendesak dilakukan upaya serius untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat atas keresahan yang terjadi,” tandasnya. (sbd)